ARAH NEWS – Lembaga survei Indonesia Polling Stastions (IPS) merilis hasil survei nasional terkait elektabilitas calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Survei dilakukan pada 8-18 Maret 2022 dengan responden sebanyak 1220 orang yang tersebar di 34 provinsi dengan margin error sebesar 2,8 persen.
Peneliti Senior IPS Alfin Sugianto mengatakan, elektabilitas Prabowo Subianto terus meningkat.
Pada temuan survei ini, elektabilitas Menteri Pertahanan itu mencapai 27,4 persen.
Disusul urutan kedua ada nama Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 18 persen.
Dan di urutan ketiga ada Anies Baswedan dengan elektabilitas 15,9 persen.
“Publik kelihatannya semakin mantap menjatuhkan pilihannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut untuk memimpin Indonesia periode 2024 s/d 2029.”
“Meskipun berbagai kemungkinan masih bisa saja terjadi, tapi mengingat trend elektabilitas Prabowo yang stabil di puncak survei dalam 1,5 tahun terakhir.”
“Ini mengindikasikan peluang Prabowo untuk memimpin Indonesia menggantikan Presiden Jokowi pada 2024 nanti cukup terbuka lebar,” kata Alfin saat memaparkan hasil surveinya , Senin28 Maret 2022.
Kemudian terkait elektabilitas partai politik, peningkatan yang paling signifikan adalah Partai Gerindra dengan persentase 16,5 persen.
Angka itu meningkat sebesar 4 persen dibandingkan pada pemilu 2019. Sementara elektabilitas PDIP masih tertinggi sebesar 20,9 persen.
Di urutan selanjutnya ada Partai Golkar 11,4%, Partai Demokrat 8,3%, PKS 7,7% dan PKB 7,1%
“Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan elektabilitas yang cukup signifikan pada Partai Gerindra adalah masih tetap loyalnya para pemilih Prabowo Subianto untuk memilih Partai Gerindra.”
“Jika trend positif tersebut bisa dipelihara, bukan tak mungkin Partai Gerindra akan bersaing ketat dengan PDI Perjuangan dalam memperebutkan posisi puncak pada Pemilu 2024 mendatang,” ujar Aflin.
Sementara itu mengenai isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, hasil survei IPS menegaskan bahwa mayoritas publik (74,6%) semakin bulat menolak wacana tersebut.
Wàcana itu sempat dihembuskan Partai Golkar, PAN dan PKB serta didukung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tersebut.
“Sehingga publik beranggapan, resiko sosial, politik dan keamanan yang harus dibayar dari penundaan Pemilu cukup besar dan menurut masyarakat, wacana tersebut harus ditolak,” jelas Alfin.***
