ARAHNEWS.COM – Pada hari Rabu pukul 19.15 WIB situs presiden.go.id tidak bisa diakses bukan karena diretas, melainkan belum bayar domain, kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Dr. Pratama Persadha.
“Ini terlihat dari keterangan saat kami membuka website resmi kepresidenan. ”
“Hal ini sangat memalukan dan seharusnya tidak terjadi,” kata Pratama Persadha dalam keterangannya diterima di Semarang, Rabu malam 23 November 2022.
Klik update kasus pengelolaan web domain ìstana, di sini: Millik pemerintah, Pengelolaan Domain Presidenri.go.id dan Presiden.go.id Harus Baik
Baca Juga:
Presiden Prbowo Subianto Pidato Penuh Semangat di Parlemen Turki, Suarakan Dukungan ke Palestina
Sektor Energi dan Keuangan Dinilai Prospektif dalam Laporan CSA Index April 2025
Menurut dia, website resmi presiden yang seharusnya ada yang memantau, mengecek, dan melakukan maintenance (pemeliharaan) maupun melakukan postingan, malah sampai lupa memperpanjang langganan domainnya.
Menyinggung soal siapa yang bertanggung jawab, dia menegaskan bahwa yang bertanggung jawab adalah admin.
Namun, hal ini biar pihak Istana yang menjelaskan lebih perinci.
Dari kejadian ini, lanjut dia, menjelaskan ke publik bagaimana masalah siber, baik dari sisi keamanan maupun maintenance, masih jauh dari ideal.
Baca Juga:
Lagkah-langkah Strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang Sudah Dilakukan dalam 150 Hari
Ingin Meluruskan Berita Media yang Negatif dan Tidak Berimbang? Ingin Menangkis Serangan Hoax?
Idul Fitri adalah lentera, izinkan membuka tabirnya dengan maaf, agar cahayanya menembus jiwa
Apalagi, ini situs kepresidenan, jangan-jangan jarang sekali melakukan pengecekan secara berkala, sampai-sampai admin tidak tahu domainnya sudah expired (kedaluwarsa).
“Tentu ini bukan perkara harga domain yang seharusnya juga tidak seberapa. ”
“Ini murni masalah awareness (kesadaran) dan ini masalah serius karena merupakan aset digital RI 1,” kata pakar keamanan siber ini.
Pratama melanjutkan, “Bayangkan saja bila kurang pengecekan nantinya situs diretas dan diposting oleh peretas berbagai hal yang tidak pas, tentu akan mengundang polemik lebih jauh.”
Baca Juga:
CEO Rosan Roeslani Umumkan Struktur Pengurus Lengkap Danantara, Ada Nama Thaksin Shinawatra
TIENS Indonesia Wujudkan Komitmen Kepedulian Sosial Melalui CSR Ramadhan #HopeForHumanity
Perkuat Ketahanan Sosial Masyarakat, BRI Group Berbagi 100.000 Paket Sembako Bagi di Bulan Ramadan
Agar masalah seperti ini tidak terulang, dia memandang perlu Sekretariat Negara dan tim kepresidenan melakukan inventarisasi aset digital apa saja yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden.
Setelah terkumpul, kata dia, melakukan pengecekan terkait dengan kapan pembayaran domain.
Selain itu, cek siapa saja admin dan email yang dipakai, ini terkait dengan pengamanan aset digital uang dimiliki.
Dengan demikian, tidak hanya website, tetapi juga media sosial.
Ia menekankan bahwa aset digital harus menjadi perhatian dan prioritas tim kepresidenan dan Sekretariat Negara.
Bila ada tindakan ilegal atau ada peretasan terhadap aset digital Presiden dan Wakil Presiden, menurut dia, akan menimbulkan polemik kegaduhan di tengah masyarakat.
“Tentu sebagian dari kita akan bertanya-tanya, kalau soal pembayaran domain saja bisa terlewat, lalu bagaimana dengan urusan pengamanan sibernya?” kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.
