ARAH NEWS – 400 orang shadow team yang disampaikan MendikbudRistek Nadiem Makarim dalam forum internasional PBB terus menjadi polemik dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini.
Keberadaan 400 orang ini dianggap janggal karena selama ini belum pernah disampaikan Nadiem kepada publik di tanah air.
Dalam RDP dengan DPR banyak anggota Dewan yang juga menyecar Nadiem terkait siapa 400 orang tim shadow di Kemendikbudrisstek yang menurut sebagian pihak disebut sebagai Satgassus di dunia pendidikan.
Sama seperti Satgassus di Kepolisian yang belum lama dibubarkan oleh Kapolri. Keberadaan 400 orang ini memang penuh kejanggalan.
Baca Juga:
Sektor Keuangan dan Energi Tetap Diminati, Investor Masih Waspada di Tengah Ketidakpastian Pasar
Kisah Inspiratif di Balik Kompetisi IBL: “KITA” Tayangkan Perjuangan Para Pemain
Menteri Nadiem mengatakan bahwa tim yang beranggotakan 400 orang yang disebutnya itu adalah GovTech Edu, organisasi yang berada di bawah PT Telkom Indonesia.
Posisi GovTech Edu sebenarnya adalah vendor yang dikontrak Kemendikbudristek.
Tentunya organisasi itu yang ada di bawah PT Telkom itu (GovTech Edu) adalah vendor. Kontraknya adalah vendor.
“Jadinya saya harus klarifikasi ya jelas mereka itu adalah vendor secara kontraktual,” jelas Menteri Nadiem.
Baca Juga:
Rahmania Astrini & Gusty Pratama Hadirkan Chemistry Danny & Sandy di Grease The Musical
Wamentan Sudaryono Pastikan Daging Sapi dan Kerbau Aman dan Terkendali, Jelang Bulan Suci Ramadhan
Nadiem pun menegaskan bahwa dana untuk membayar 400 orang di GovTech Edu berasal dari anggaran Kemendikbudristek.
GovTech Edu dibentuk 2020, saat pandemi Covid-19 melanda, dan diisi dengan sumber daya manusia yang punya pengalaman di perusahaan-perusahaan teknologi baik nasional maupun multinasional.
Yang menjadi persoalan adalah bagaimana Wakil Rakyat di DPR di Komisi X yang merupakan mitra kerja dari Kemendikbudristek tidak mengetahui terkait hal tersebut.
Dengan jumlah 400 orang yang merupakan jumlah yang besar dan sudah diakui Nadiem dibiayai oleh APBN maka hal ini berpotensi melanggar hukum.
Baca Juga:
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah
Soal Sertifikat HGB dan HM di Kawasan Pagar Laut, DPR Tegaskan Nusron Wahid agar Batalkan Sertifikat
Apalagi jika kita agak mundur ke belakang tentang adanya Saham Telkom di perusahaan GoTo yang merupakan hasil patungan Gojek dan TokoPedia.
Yang nilainya sebesar Rp 6,4 triliun yang dipersoalkan banyak pihak bahkan dilaporkan ke SEC dan dipersoalkan BEI.
Sebagaimana kita ketahui sebelum menjadi Menteri Kemendikbudristek Nadiem Makarim adalah CEO PT Gojek yang kemudian ketika Nadiem menjabat Mendikbudristek.
GoTo mendapat sejumlah dana berupa penempatan saham dari PT Telkom.
Belum lagi Komisaris Utama PT GoTo saat ini adalah Gabrialdi Thohir (Boy Thohir) yang merupakan kakak kandung dari Menteri BUMN Erick Thohir.
Apakah 400 orang shadow team Nadiem yang berasal dari Telkom memiliki keterkaitan dengan adanya kerjasama antara Telkom dan GoTo.
Dimana Nadiem adalah mantan CEO Gojek dan Komut Utama GoTo saat ini adalah Gabrialdi Thohir kakak kandung menteri BUMN Erick Thohir.
DPR dan pihak pihak yang ingin pendidikan negeri ini maju harus mengungkap ini kejanggalan itu semua.
Opini: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.