ARAHNEWS.COM – Langkah bersih-bersih di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah lama ditunggu masyarakat.
Karena itu langkah Menteri BUMN dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang akan mengusut dugaan korupsi dana pensiun diapresiasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, KH Masyhuril Khamis
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kiai Masyhuril menegaskan bahwa upaya bersih-bersih di BUMN sebenarnya sudah lama ditunggu masyarakat.
Dia menanggapi langkah Erick Thohir yang melapor ke Kejagung tentang dugaan korupsi dan penyimpangan pengelolaan dana pensiun BUMN
Baca artikel lainnya di sini: Soal Penyelewengan di Dana Pensiun, Menteri BUMN Erick Thohir Sebut 70 Persen Tidak Sehat
Baca Juga:
Kepala BGN Kunjungi Siswa Cianjur yang Alami Gangguan Kesehatan Usai Konsumsi Makanan Program MBG
“Upaya bersih-bersih di BUMN sebenarnya sudah lama ditunggu masyarakat,” kata Kiai Masyhuril, Kamis, 5 Oktober 2023.
“Tidak hanya pada sektor-sektor yang mudah dibersihkan tapi pada sektor badan usaha yang dianggap basah,” imbuhnya.
Dalam kondisi ini, lanjutnya, rakyat tentu menanti kepedulian pihak berwenang untuk lebih serius memberantas korupsi tanpa pilih-pilih atau tanpa tebang pilih.
Langkah pembersihan pemberantasan korupsi, menurutnya, akan menaikkan kepercayaan publik.
Baca Juga:
Presiden Prbowo Subianto Pidato Penuh Semangat di Parlemen Turki, Suarakan Dukungan ke Palestina
Sektor Energi dan Keuangan Dinilai Prospektif dalam Laporan CSA Index April 2025
“Harapan kami tentu dikerjakan dengan serius, tanpa ada sesuatu di balik itu, dan Kejaksaan Agung atau KPK harus benar-benar menindak siapapun yang terlibat, termasuk jika ada orang penting di sana,” ujar Kiai Masyhuril.
Sebagaimana diketahui, Erick Thohir yang banyak disebut sebagai cawapres pilihan anak muda ini, melaporkan dugaan korupsi dan penyimpangan pengelolaan dana pensiun BUMN ke Kejagung.
Dalam kesempatan itu Erick Thohir menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Erick Thohir menyampaikan ada sebanyak 70 persen atau sekitar 34 dari 48 dana pensiun BUMN yang dalam kondisi kronis parah akibat dugaan korupsi, dan penyalahgunaan keuangan.***
