Selanjutnya Presiden Jokowi Perlu Hadir Berpidato di Forum PBB untuk Suarakan Perdamaian Dunia

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 30 Juni 2022 - 07:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi disambut Presiden Ukraina Zelenskyy di Istana Maryinsky. (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev)

Presiden Jokowi disambut Presiden Ukraina Zelenskyy di Istana Maryinsky. (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev)

ARAH NEWS – Perang di jaman super modern seperti sekarang ini sangat tidak populer dan sangat membahayakan seluruh umat manusia di bumi.

Perang jelas merupakan sebuah kebodohan kolektif karena jika seluruh persenjataan sangat super modern dikeluarkan atas dasar emosi marah para pemimpinnya.

Maka bukan hanya negara yang berperang tetapi seluruh isi bumi terancam dan bahkan hancur karena begitu kecanggihan super dari peralatan perang pada jaman ini.

Bom nuklir lebih setengah abad yang lalu, pada tahun 1945 sudah mampu membumihanguskan dua kota Jepang.

Apalagi teknologi persenjataan modern sekarang, pasti lebih dahsyat daya hancurnya dibandingkan tujuh dekade yang lalu.

Karena itu, pemimpin negara besar yang jengah itu harus berpikir lebih jauh akibat dari perang seperti sekarang ini.

Sebaliknya, harus ada lebih banyak hadir pemimpin yang menjalankan misi perdamaian dibandingkan dengan unjuk kegagahan dan kepongahan untuk mengobarkan perang seperti masa perang dunia kesatua dan kedua.

Dari sisi pandangan seperti ini, maka misi perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia merupakan secercah harapan dan langkah awal agar bumi lebih damai dan jauh dari perang.

Upaya perdamaian ini patut diacungi jempol dan tidak boleh berhenti melainkan nanti dilanjutkan oleh menteri di bawahnya.

Akhirnya, setelah hampir 8 tahun Jokowi enggan datang ke forum-forum internasional, sekarang saatnya yang tepat untuk memerankan politik bebas aktif, seperti diamanatkan oleh UUD 1945.

Citra dan kesan bahwa Jokowi “inward looking” mulai pupus karena sering tidak pernah hadir dalam pertemuan-pertemuan internasional.

Namun sekali berperan dalam misi perdamaian ini, maka sekarang sudah memainkan peran yang strategis bagi dunia.

Peranan ini juga sangat penting bagi Indonesia karena ini merupakan amanat UUD 1945.

Ini adalah permulaan yang sangat baik, cukup mengejutkan Jokowi mengambil keputusan ini, tentu dengan resiko bahaya yang tidak kecil, apalagi bersama Ibu Negara.

Setelah bertemu Presiden Putin, misi perdamaian ini perlu dilanjutkan dalam kunjungan ke negara-negara besar di dalam G-20 sendiri, utamanya Cina, yang sekarang tetap menahan diri.

Jokowi juga perlu hadir berpidato di forum PBB untuk menyuarakan perdamaian dunia.

Para menterinya perlu mempersiapkan panggung jika momentum kunjungan ini mendapat sambutan yang baik dari kedua belah pihak.

Diplomasi ke pihak Nato perlu dilanjutkan lebih mendalam oleh para menterinya karena Nato merupakan akar dan sumber masalah konflik sekareang dan mendatang.

Memang aneh di masa damai dimana ekonomi merupakan prioritas utama seluruh dunia, Nato justru unjuk kekuatan dan menggerek misi mendominasi dunia.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Yang begitu naif, konflik mengerikan ini terjadi di dalam negara anggota G-20 sendiri dimana keseluruhan anggota sering bertemu.

Ada keseimbangan yang tidak dijaga dimana organisasi lainnya seperti NATO terus melebarkan sayap di masa damai, yang justru dianggap ancamann bagi Putin.

Ini akar masalah sehingga untuk mendamaikan tidak berada dalam posisi menyalahkan satu pihak, dengan argumen apa pun, tetapi kemudian memberi pembenaran pada yang lain.

Kesalahan mengambil posisi di dalam PBB bisa dihapus dengan peran strategis yang sedang dilakukan Jokowi sekarang.

Posisi presidensi Indonesia di dalamnya sangat strategis dan menguntungkan bagi Jokowi dan Indonesia untuk berperan.

Kelembagaan G-20 sangat penting dan mungkin lebih penting dari PBB yang isinya negara gangster dengan watak untuk menguasai, mendominasi dan bahkan jika bisa meniadakan eksistensi negara tertentu.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

PBB sulit diharapkan berperan untuk mendamaikan perang Rusia Ukraina karena posisinya sudah berpihak.

Misi perdamaian ini tidak mesti dijalankan sendiri, tetapi perlu untuk mengajak negara besar bersikap seperti Indonesia, politik bebas aktif, yang oleh banyak kalangan ahli tidak harus bersikap netral.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Tetapi untuk kasus perang Rusia Ukraina (Nato) ini, Indonesia harus memposisikan diri netral dan mengajak sebanyak mungkin negara lain untuk anti perang karena perang adalah ketotolan dan jalan setan menuju kehancuran bumi dan umat manusianya.

Indonesia layak tampil sebagai negara yang berpengaruh di dunia untuk menjalankan misi perdamaian ini.

Sejarah peranan Indonesia di dalam diplomasi dan perdamaian sudah dikenal dunia dimana Bung Karno adalah tokoh dunia yang sangat dikenal karena berdiri di tengah konflik ideologi dunia Barat dan Timur yang mengerikan.

Jaman Soeharto juga banhak tampil diplomat-diplomat hebat yang mampu berperan mendamainakn. Konflik ideollogi di Asia Tenggara dan Timur Tengah.

Peranan Jokowi dalam hal ini sangat dihargai karena merupakan lompatan untuk Indonesia tampil kembali di gelanggang internasional, yang riskan konflik. Selamat berjuang Mr President!

Opini: Prof. Didik J Rachbini, MSc., PhD, Rektor Universitas Paramadina.***

Berita Terkait

Terkait Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Lahan di Laut, Nusron Wahid Tanggapi Laporan MAKI ke KPK
Momen Penuh Hormat Presiden Prabowo Subianto ke Emil Salim: Minta Maaf Saya Baru Datang Sekarang
Komisi Yudisial Tanggapi Vonis Bebas WNA Tiongkok dalam Kasus Dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin
Tertarik Dukung Program Prabowo Subianto, Jepang Sudah Pengalaman 80 Tahun Jalani Makan Bergizi Gratis
Presiden Prabowo Subianto Sebut Melukai Rasa Keadilan! Soal Vonis Rendah Koruptor Ratusan Triliun
Gemuruh Puluhan Ribu Jemaat Sambut Ketibaan Prabowo Subianto di Perayaan Natal Nasional 2024
Januari 2025, Jadwal Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim
Soal Tudingan Temuan Maladministrasi dalam RKAB, Kementerian ESDM Tanggapi Laporan Ombudsman RI
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 24 Januari 2025 - 15:53 WIB

Terkait Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Lahan di Laut, Nusron Wahid Tanggapi Laporan MAKI ke KPK

Kamis, 23 Januari 2025 - 08:37 WIB

Momen Penuh Hormat Presiden Prabowo Subianto ke Emil Salim: Minta Maaf Saya Baru Datang Sekarang

Sabtu, 18 Januari 2025 - 10:08 WIB

Komisi Yudisial Tanggapi Vonis Bebas WNA Tiongkok dalam Kasus Dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin

Senin, 13 Januari 2025 - 08:51 WIB

Tertarik Dukung Program Prabowo Subianto, Jepang Sudah Pengalaman 80 Tahun Jalani Makan Bergizi Gratis

Selasa, 31 Desember 2024 - 10:26 WIB

Presiden Prabowo Subianto Sebut Melukai Rasa Keadilan! Soal Vonis Rendah Koruptor Ratusan Triliun

Senin, 30 Desember 2024 - 10:26 WIB

Gemuruh Puluhan Ribu Jemaat Sambut Ketibaan Prabowo Subianto di Perayaan Natal Nasional 2024

Senin, 30 Desember 2024 - 09:23 WIB

Januari 2025, Jadwal Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim

Senin, 30 Desember 2024 - 08:33 WIB

Soal Tudingan Temuan Maladministrasi dalam RKAB, Kementerian ESDM Tanggapi Laporan Ombudsman RI

Berita Terbaru