Program Kompor Listrik Ribet, Banyak Ketidakjelasan dan Tidak Solutif untuk Ketahanan Energi

- Pewarta

Jumat, 23 September 2022 - 19:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PLN meluncurkan Gerakan Konversi Satu Juta Kompor Elpiji ke Kompor Induksi. (Dok. Pln.go.id)

PLN meluncurkan Gerakan Konversi Satu Juta Kompor Elpiji ke Kompor Induksi. (Dok. Pln.go.id)

ARAH NEWS – Program Kompor listrik diyakini pemerintah sebagai solusi atas ketergantungan publik terhadap gas yang saat ini subsidi LPG membengkak.

Namun program ini diyakini terlalu terburu-buru tanpa suatu perencanaan yang matang.

Pemerintah berencana melakukan konversi LPG 3 kg ke kompor listrik dengan uji coba di Solo dan Denpasar dengan memberikan 300 ribu kompor induksi kepada rumah tangga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Namun Kompor listrik tersebut didesain menggunakan Miniatur Circuit Breaker (MCB) berdaya 3.500 watt padahal rumah tangga DTKS tersebut pengguna daya 450 VA.

Sekjen ESDM menjelaskan bahwa rumah tangga penerima kompor tersebut akan mendapat kompor, alat masak, dan kenaikan daya listrik sekaligus tambahan sambungan khusus hanya untuk kompor listriknya.

Kementerian ESDM tak merinci lebih lanjut per item dan biaya yang ditanggung Pemerintah dalam program tersebut.

Ini menjadi pertanyaan publik soal biaya program tersebut dan terindikasi adanya permainan bisnis antara vendor kompor, vendor alat masak, vendor kelistrikan, perusahaan PLN dan ESDM dan oknum policy makers lainnya.

Pimpinan PLN menjelaskan bahwa “Untuk kompor induksi, kami memakai MCB jalur khusus, enggak tersambung dengan pola konsumsi listrik golongan tarif lama”.

Pernyataan ini mengesankan program kompor listrik menjadi ribet dan kompleks.

Bayangkan program kompor listrik diperuntukan untuk masyarakat miskin DTKS yang sehari-hari mereka menggunakan daya 450 VA.

Namun tiba-tiba mereka memiliki jalur khusus yang daya-nya berbeda hanya untuk kompor listik saja. Sungguh aneh!

Sementara jika sasarannya adalah masyarakat kelas bawah yang hanya menggunakan daya listrik 450VA maka kemungkinannya penyaluran 300 ribu kompor listrik ini menjadi tidak tepat sasaran.

Karena kompor tersebut hanya bisa digunakan oleh rumah tangga yang menggunakan daya besar.

Tentunya ketidakjelasan ini mengindikasikan perencanaan yang kurang matang.

Beberapa hari yang lalu sempat ada polemik atas penghapusan daya listrik 450VA dinaikan menjadi 900VA yang pada akhirnya dianulir oleh Presiden Jokowi bahwa pemerintah tidak akan menghapus daya listrik 450VA.

Publik mengkritik kebijakan tersebut karena daya beli masyarakat masih lemah dan tidak semua keluarga membutuhkan daya listrik yang besar.

Jika dinaikan walaupun ada subsidi tapi tetap akan lebih naik dari biasanya.

Jika memang ada program pembagian paket lengkap 300 ribu unit kompor listrik seharga Rp. 1.8 juta yang diakui oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Dengan dalih bahwa program tersebut untuk menyiasati kelebihan pasokan listrik yang disuplay dari produsen listrik swasta (IPP).

Maka hal tersebut mengkonfirmasi bahwa wacana penghapusan daya listrik 450VA ini tentunya sudah dibicarakan oleh pemerintah dan Banggar menyuarakannya di DPR.

Dahulu, saat kompor minyak tanah dikonversi menjadi kompor gas alasan yang digunakan pemerintah adalah indonesia memiliki kelebihan pasokan gas dari tambangnya dalam negeri.

Sehingga diyakini penggunaan gas akan memperkuat ketahanan energi.

Nyatanya, Gas untuk kompor LPG ternyata impor yang kemudian memberatkan APBN.

Selanjutnya munculkah ide penggunaan kompor listrik untuk menggantikan kompor gas.

Lagi, alasannya Indonesia memiliki kelebihan pasokan listrik.

Sebelum mengulangi kesalahan yang sama, sebaiknya pemerintah dalam hal ini kementerian ESDM menghitung kembali apa benar kelebihan pasokan listrik tersebut akan berlangsung lama dan berkelanjutan.

Hal ini penting karena ada fakta bahwa Listik di Indonesia didominasi bukan dari energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin melainkan masih dari Batubara.

Dalam catatan PT PLN (Persero) tahun 2021-2022 ini sumber listrik RI 61 persen berasal dari batubara yang dibakar untuk menggerakan turbin PLTU.

61 persen sumber listrik RI dari Batubara sangat tidak mendukung ketahanan energi. Idealnya penggunaan batubara dan bahan bakar fosil lainnya harusnya dibawah 5%.

PLN memiliki renstra sebelum adanya program kompor listrik dimana pada tahun 2030, kapasitas terpasang pembangkit listrik mencapai 99,2 Giga Watt (GW).

Sumber listriknya berasal dari 45% batu bara. Sementara, pembangkit gas 26%, PLTA 15%, PLTP 6%, PLTS 5%, PLT EBT 2% dan PLT EBT Base 1%.

Ini menunjukan batubara dominan menjadi sumber listrik nasional dan patut diingat bahwa Indonesia punya komitmen netral karbon atau net zero emission di tahun 2060.

Penggantian kompor gas menjadi kompor listrik disaat listrik nasional didominasi sumber batubara akan menjadikan langit Indonesia semakin hitam karena efek bakar dari batubara tersebut.

Listrik nasional masih dikenal sebagai listrik kotor dimata dunia.

Ini sama saja daripada kompor listrik lebih baik menggunakan kompor batubara (bracket) saja, bukan?! soalnya sumber utama listriknya dari batubara.

Tujuan memperkuat ketahanan energi nasional yang berkelanjutan dari program kompor listrik tersebut sama sekali tidak relevan.

Malah sebaliknya akan melemahkan ketahanan energi nasional berkelanjutan karena muncul emisi kotor akibat listrik kotor tidak diselesaikan.

Indonesia menuju netral karbon atau net zero emission di tahun 2060 akan terasa berat.

Kenyataannya energi listrik tanah air masih akan menggunakan bahan bakar fosil yakni batu bara.

Opini: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

BNSP Turut Hadir: Konvensi Nasional Bahas Standar Kompetensi untuk SDM Jasa Keuangan
OJK Jambi Apresiasi Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya: Harapkan Peningkatan Literasi Keuangan
Dukung Penguatan Ekosistem Gula Nasional, Bapanas Menjaga Harga yang Baik di Tingkat Produsen
Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja
Peresmian LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong Produktivitas dan Daya Saing Global Industri
Pelaku Pasar Optimis, CSA Index Juni 2024 Naik ke 60: Kinerja IHSG Diperkirakan Membaik
Wijanarko Pimpin Prakonvensi RSKKNI: Transformasi SDM Sektor Keuangan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:27 WIB

BNSP Turut Hadir: Konvensi Nasional Bahas Standar Kompetensi untuk SDM Jasa Keuangan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:29 WIB

OJK Jambi Apresiasi Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya: Harapkan Peningkatan Literasi Keuangan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 13:32 WIB

Dukung Penguatan Ekosistem Gula Nasional, Bapanas Menjaga Harga yang Baik di Tingkat Produsen

Kamis, 4 Juli 2024 - 09:19 WIB

Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:29 WIB

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:57 WIB

Peresmian LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong Produktivitas dan Daya Saing Global Industri

Kamis, 6 Juni 2024 - 18:56 WIB

Pelaku Pasar Optimis, CSA Index Juni 2024 Naik ke 60: Kinerja IHSG Diperkirakan Membaik

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:40 WIB

Wijanarko Pimpin Prakonvensi RSKKNI: Transformasi SDM Sektor Keuangan

Berita Terbaru