Pemerintah Daerah Naikan Harga Elpiji Subsidi Itu Legal, Tapi Membahayakan Lho

- Pewarta

Senin, 1 Agustus 2022 - 13:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Elpiji Subsidi. (Dok. ppid.bengkaliskab.go.id)

Elpiji Subsidi. (Dok. ppid.bengkaliskab.go.id)

ARAH NEWS – Beredar kabar bahwa beberapa Pemda telah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg.

Publik kaget! Rakyat baru tau bahwa harga LPG subsidi tersebut tidak selalu datang dari pemerintah pusat. Tapi kebijakan itu juga bisa dilakukan pemerintah daerah.

Selama ini publik berfikir bahwa kewenangan ini adalah otoritas penuh DPR, Pemerintah Pusat, Presiden dan Menteri ESDM.

Ternyata para bupati atau walikota bisa menaikkan harga LPG subsidi. Bahaya!

Kewenangan ini memang ngeri ngeri sedap. Dikatakan ngeri karena bisa berdampak terhadap naiknya harga LPG subsidi yang merupakan hak masyarakat kurang mampu.

Namun sedapnya kebijakan ini rawan diperjualbelikan oleh pemerintah kepada pengusaha agen LPG dan ritel lainnya.

Kewenangan menetapkan HET LPG 3 kg semacam ini oleh pemerintah daerah sangat membahayakan bagi stabilitas pemerintahan Jokowi.

Sebagai barang subsidi LPG 3 kg adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Kebijakan subsidi, baik itu nilai subsidi, kuota LPG bagi setiap wilayah dan daerah adalah tanggung jawab pemerintah nasional untuk mengurusnya.

Sebab jika masalah ini tidak diurus dengan baik maka berpotensi menciptakan kelangkaan LPG, atau harga LPG yang tidak terjangkau sehingga dapat menimbulkan kepanikan dan chaos. Dampaknya langsung kepada stabilitas negara.

Ketetapan HET LPG 3 kg oleh pemerintah pusat sudah pasti telah melewati suatu kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Kenaikan HET juga mempertimbangkan inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Uang negara akan dikeluarkan berapapun demi menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Nah! sekarang jika pemda bisa semena mena menetapkan HET, maka ini bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan, korupsil dan moral hazaed, melalui :

1. Kebijakan harga LPG subsidi dibuat melalui proses perundangan yakni UU APBN, dan selanjutnya Perpres dan seterusnya.

Pertimbanganmya adalah makro ekonomi, stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Mempermainkan harga LPG subsidi adalah penyalahgunaan kekuasaan.

2. Pemerintah daerah bisa saja mereka adalah sekaligus memiliki usaha usaha dibidang ini, atau keluarganya, kerabatnya, atau donaturnya saat pilkada.

Sehingga dia dapat menggunakan kewenangannya untuk memperkaya pengusaha. Dia bisa korupsi dengan kebijakan semacam itu.

3. Kebijakan ini bisa menimbulkan moral hazard dikalangan pengusaha, misalnya pengusaha tau bahwa 3 bulan lagi HET yang naik diberlakukan.

Maka dia dapat melakukan penimbunan, dan mengambil untung dari aksi semacam itu.

Oleh karenanya kewenangan pemda mengeluarkan kebijakan HET LPG subsidi 3 kg harus ditarik kembali oleh pemerintah pusat.

Mengingat kebijakan semacam ini sangat rawan conflict of interest, apalagi menjelang tahun politik, Pilpres dan pilkada serentak.

Ini merugikan masyarakat dan membahayakan stabilitas nasional baik ekonomi maupun keamanan.

Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).***

Berita Terkait

RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani
Terkait Soal Uang Pecahan 1.0 yang Viral.di Medsos, Berikut Ini Penjelasan Resmi Pihak Bank Indonesia
PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Toll Road Tinjau Lokasi untuk Penanganan Tol Bocimi Longsor
Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Tirta Kahuripan Tetap Layani 225.134 Pelanggan
CSA Index: Outlook Terbaru Tentang Kondisi Pasar Modal dan Proyeksi Kinerja IHSG
Kunjungan Berkesan: LSP PM dan BNSP Tingkatkan Profesionalisme
BNSP dan LSP Talenta Wirausaha Nusantara: Upaya Bersama Mendorong Usaha Mikro Indonesia
Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024, Bapanas dan Bulog Siap Salurkan Beras SPHP dan CPB untuk Masyarakat
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 April 2024 - 08:19 WIB

RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

Senin, 8 April 2024 - 11:23 WIB

Terkait Soal Uang Pecahan 1.0 yang Viral.di Medsos, Berikut Ini Penjelasan Resmi Pihak Bank Indonesia

Kamis, 4 April 2024 - 10:59 WIB

PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Toll Road Tinjau Lokasi untuk Penanganan Tol Bocimi Longsor

Rabu, 3 April 2024 - 11:04 WIB

Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Tirta Kahuripan Tetap Layani 225.134 Pelanggan

Selasa, 2 April 2024 - 00:04 WIB

CSA Index: Outlook Terbaru Tentang Kondisi Pasar Modal dan Proyeksi Kinerja IHSG

Minggu, 17 Maret 2024 - 02:14 WIB

Kunjungan Berkesan: LSP PM dan BNSP Tingkatkan Profesionalisme

Sabtu, 9 Maret 2024 - 03:34 WIB

BNSP dan LSP Talenta Wirausaha Nusantara: Upaya Bersama Mendorong Usaha Mikro Indonesia

Selasa, 5 Maret 2024 - 14:51 WIB

Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024, Bapanas dan Bulog Siap Salurkan Beras SPHP dan CPB untuk Masyarakat

Berita Terbaru