Minta Berantas Mafia Tanah, Massa Qumindo Kepung Kantor Kementerian ATR/BPN

- Pewarta

Selasa, 23 Agustus 2022 - 15:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ratusan massa Qumindo berikan dukungan pemberantasan mafia tanah, dalam aksi yang digelar di Kantor Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (Dok. Qumindo Nesia Semesta)

Ratusan massa Qumindo berikan dukungan pemberantasan mafia tanah, dalam aksi yang digelar di Kantor Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (Dok. Qumindo Nesia Semesta)

ARAH NEWS – Ratusan massa pengunjuk rasa yang tergabung dalam Qumindo Nesia Semesta, mengepung Kantor Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Mereka mendesak dilakukannya pemberantasan mafia tanah yang dinilai telah membuat kehidupan rakyat jadi sengsara.

Masaa pengunjuk rasa tiba sekitar pukul 10.30 Wib, mereka datang dengan menumpangi enam unit bus berukuran besar dan dikawal mobil komando yang dilengkapi dengan alat pengeras suara.

Mereka meneriakan yel-yel “berantas mafia tanah” sambil membentangkan poster dan spanduk di halaman depan kantor ATR/BPN.

Setelah berorasi 1 jam, para pengunjuk rasa melayangkan surat ke Menteri Hadi Tjahjanto dan diterima oleh Juru Bicara Kementerian Hari Prihatono. Perwakilan massa Qumindo dipimpin Korlap Umar Usman.

“Hari ini Qumindo mendeklarasikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah.”

“Di mana beberapa waktu lalu Presiden sudah mendeklarasikan perang melawan mafia tanah,” ujar Ketua Harian DPP Qumindo Nesia Semesta, Fajar Lesmana kepada awak media, Selasa, 23 Agustus 2022.

“Rakyat tidak boleh tinggal diam membiarkan negara sendiri berjuang melakukan pemberantasan mafia tanah,” sambung Fajar.

Dalam konteks itu pula, kata Fajar, Qumindo secara tegas menyatakan sikap memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah dan memberikan dukungan penuh dalam kerja-kerja aktif melakukan pemberantasan terhadap mafia tanah.

“Kami akan melakukan pengawalan. Karena mafia tanah telah membuat kehidupan rakyat jadi sengsara,” tegasnya

Pengawalan terhadap upaya pemerintah memberantas mafia tanah akan dilakukan Qumindo dengan membentuk posko-posko pengaduan di tiap-tiap daerah.

Qumindo melihat perlu dilakukan pembentukan posko-posko di daerah lantaran masalah mafia tanah dinilai sudah sangat menggurita.

Fajar menerjemahkan soal mafia tanah tidak bisa hanya dilihat sebagai kelas rendah yang hanya mampu memalsukan atau melakukan penipuan terhadap soal surat-menyurat terhadap tanah.

“Mafia tanah itu saat ini telah terorganisir dan telah memberikan pengaruh negatif kepada aparat pemerintahan.”

“Bahkan mengendalikan oknum-oknum di instansi instansi pemerintahan dan bhkan sampai pada lembaga-lembaga peradilan,” terangnya.

Karena itu pula, sambung Fajar, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk memberantas mafia tanah kecuali begotong-royong negara dan rakyat.

Negara dan rakyat harus segera bergerak bahu-membahu membangun posko  pengaduan. “Kita akan melakukan pendataan secara lengkap tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh para mafia tanah.

“Kita bangun crisis center,” imbuhnya.

Menteri ATR/BPN Buka Pintu 24 Jam

Dalam percakapannya dengan perwakilan massa pengunjuk rasa, Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Hari Prihatono mengungkapkan terima kasih atas dukukungan yang diberikan Qumindo terhadap pemberantasan mafia tanah kepada Kementerian ATR/BPN.

Kantor Kementeriaan ATR/BPN, kata Hari terbuka 24 jam melayani pengaduan masyarakat.

Semua dokumen-dokumen yang dimasukkan dalam pengaduan akan didalami lebih lanjut oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Kementerian ATR/BPN

“Semua laporan akan diperiksa. Insya Allah apa yang diperintahkan Bapak Presiden yang menjadi tupoksi kami akan kami kerjakan,” ucap Hari.

Hari menyebutkan sejauh ini pihak sudah mengambil sejumlah langkah terkait upaya pemberantasan mafia tanah tersebut.

Termasuk dengan penegakkan upaya hukum terhadap para oknum pegawai ATR/BPN yang nakal.

Berapa jumlahnya? Dengan diplomatis Hari tak merinci berapa jumlahnya.

“Ya, tentu ada klasifikasinya-lah, dan itu telah diselesaikan secara internal,” paparnya.

“Semua dalam proses hukum jadi tidak bisa kemudian tanpa ada dasar hukum yang jelas kita bisa menyampaikan itu,” sambungnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto untuk serius dalam memberantas para mafia tanah di Indonesia.

Jokowi merasa jengkel karena keberadaan mafia tanah selama ini menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.

“Saya sudah pesan, Pak Hadi jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah, tidak ada. Harus gak ada di bumi Indonesia ini,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo menyebut saat ini khususnya di Jawa Timur, masih ada sekitar 7 juta bidang yang belum memiliki sertifikat.

Konflik maupun sengketa tanah di daerah di Indonesia menurut Jokowi, masih banyak terjadi karena masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah.

Menurutnya pemerintah terus menaikkan target kepengurusan sertifikat kepada masyarakat agar konflik tanah yang masih ada terus berkurang.

Pada 2016 pemerintah memulai target baru dengan 5 juta sertifikat setahun. Lalu, percepatan sertifikat dinaikan terus hingga target 9 juta sertifikat setahun.***

Berita Terkait

Terkait Izin Penambangan Rakyat Timah, Kementerian ESDM Didorong Segera Terbitkan Petunjuk Teknis
BNSP Turut Hadir: Konvensi Nasional Bahas Standar Kompetensi untuk SDM Jasa Keuangan
OJK Jambi Apresiasi Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya: Harapkan Peningkatan Literasi Keuangan
Dukung Penguatan Ekosistem Gula Nasional, Bapanas Menjaga Harga yang Baik di Tingkat Produsen
Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja
Peresmian LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong Produktivitas dan Daya Saing Global Industri
Pelaku Pasar Optimis, CSA Index Juni 2024 Naik ke 60: Kinerja IHSG Diperkirakan Membaik
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:05 WIB

Terkait Izin Penambangan Rakyat Timah, Kementerian ESDM Didorong Segera Terbitkan Petunjuk Teknis

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:27 WIB

BNSP Turut Hadir: Konvensi Nasional Bahas Standar Kompetensi untuk SDM Jasa Keuangan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:29 WIB

OJK Jambi Apresiasi Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya: Harapkan Peningkatan Literasi Keuangan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 13:32 WIB

Dukung Penguatan Ekosistem Gula Nasional, Bapanas Menjaga Harga yang Baik di Tingkat Produsen

Kamis, 4 Juli 2024 - 09:19 WIB

Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:29 WIB

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:57 WIB

Peresmian LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong Produktivitas dan Daya Saing Global Industri

Kamis, 6 Juni 2024 - 18:56 WIB

Pelaku Pasar Optimis, CSA Index Juni 2024 Naik ke 60: Kinerja IHSG Diperkirakan Membaik

Berita Terbaru