Mewaspadai Suara Keras Bupati Meranti: Ada Masalah Serius Hubungan Pusat & Daerah

- Pewarta

Senin, 12 Desember 2022 - 16:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Kepulauan Meranti M. Adil. (Facebook.com/@H. Muhammad Adil, SH., MM)

Bupati Kepulauan Meranti M. Adil. (Facebook.com/@H. Muhammad Adil, SH., MM)

ARAHNEWS.COM – Bupati Kepulauan Meranti M. Adil mendapat sorotan usai menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis dan setan.

Dia menyampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, pada Kamis 8 Desember 2022.

Rapat yang disiarkan secara live di kanal YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri,

pernyataan terkait iblis dan setan yang ditujukan ke Kemenkeu.

Pernyataan keluar lantaran dirinya mempertanyakan pembagian DBH (dana bagi hasil) minyak ke wilayahnya.

Adil merupakan pria Kelahiran 18 April 50 tahun silam. Dia menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti sejak 2021 hingga 2024 mendatang.

Sebelum duduk di kursi nomor 1 Kabupaten Kepulauan Meranti, dia mengawali karier politiknya dengan masuk sebagai legislator di DPRD Kabupaten Bengkalis pada periode 2009-2014.

Bukan tanpa alasan M Adil bersuara keras tersebut, pasalnya, produksi minyak di wilayahnya meningkat, namun DBH yang diterima justru mengalami penurunan.

Sebagai kepala daerah yang diangkat oleh rakyat maka dia ingin mempertanyakan manfaat dari minyak Meranti kepada kesejahteraan masyarakatnya.

Tak hanya menyebut Kemenkeu dengan kata-kata kasar, Bupati Meranti juga mengancam akan mengangkat senjata dan bergabung dengan Malaysia.

Pertanyaannya menurutnya minyaknya banyak duitnya besar tetapi mengapa dapatnya malah berkurang.

Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi di seluruh Indonesia?

Makanya maksud saya, kalau bapak nggak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasih kan kami ke negeri sebelah Malaysia.

Adil meminta pemerintah untuk menghentikan pengeboran di wilayahnya, apabila tidak ada penambahan dana bagi wilayahnya.

Di tambah lagi, BPS mencatat Meranti sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 25,68 persen pada Maret 2021.

Persoalan pembagian kue antara daerah dan pusat dari sejak masa orde baru memang sudah terjadi.

Otonomi daerah pasca direformasi dibuat dalam rangka mengatasi ketimpangan antara pusat dan daerah.

Namun 24 tahun reformasi saat ini yang terjadi justru banyak daerah yang merasa terjadi ketidak adilan antara pusat dan daerah.

Daerah daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam merasa dieksploitasi olah pusat dimana Sumber Daya Alam daerah mereka dikeruk oleh Pemerintah Pusat dimana hasil penjualan SDA Tersebut hanya 15% saja yang kembali ke daerah, 85% lainnya masuk ke Pusat.

Dengan pembagian tersebut hal yang wajar jika daerah menuntut jumlah yang lebih karena mereka hanya mendapatkan 15%nya saja.

Sementara 85% lainnya masuk ke pusat dan menjadi hak pusat untuk penggunaan anggarannya.

Dan Bupati Meranti Muhammad Adil adalah salah satu Kepala Daerah yang berani bersuara lantang.

Bisa jadi suara M Adil ini mewakili suara kepala daerah kepala daerah lainnya yang takut untuk bersuara terhadap pusat.

Sementara kondisi masyarakat nya juga miskin.

Mungkin mereka melihat betapa pemerintah pusat sibuk dengan proyek- proyek ambisius mercusuar.

Seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Proyek Pemindahan Ibukota Baru IKN.

Sementara masyarakat yang mereka pimpin yang mereka temui setiap hari untuk makan saja mereka sulit.

Oleh : Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani
Terkait Soal Uang Pecahan 1.0 yang Viral.di Medsos, Berikut Ini Penjelasan Resmi Pihak Bank Indonesia
PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Toll Road Tinjau Lokasi untuk Penanganan Tol Bocimi Longsor
Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Tirta Kahuripan Tetap Layani 225.134 Pelanggan
CSA Index: Outlook Terbaru Tentang Kondisi Pasar Modal dan Proyeksi Kinerja IHSG
Kunjungan Berkesan: LSP PM dan BNSP Tingkatkan Profesionalisme
BNSP dan LSP Talenta Wirausaha Nusantara: Upaya Bersama Mendorong Usaha Mikro Indonesia
Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024, Bapanas dan Bulog Siap Salurkan Beras SPHP dan CPB untuk Masyarakat
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 April 2024 - 08:19 WIB

RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

Senin, 8 April 2024 - 11:23 WIB

Terkait Soal Uang Pecahan 1.0 yang Viral.di Medsos, Berikut Ini Penjelasan Resmi Pihak Bank Indonesia

Kamis, 4 April 2024 - 10:59 WIB

PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Toll Road Tinjau Lokasi untuk Penanganan Tol Bocimi Longsor

Rabu, 3 April 2024 - 11:04 WIB

Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Tirta Kahuripan Tetap Layani 225.134 Pelanggan

Selasa, 2 April 2024 - 00:04 WIB

CSA Index: Outlook Terbaru Tentang Kondisi Pasar Modal dan Proyeksi Kinerja IHSG

Minggu, 17 Maret 2024 - 02:14 WIB

Kunjungan Berkesan: LSP PM dan BNSP Tingkatkan Profesionalisme

Sabtu, 9 Maret 2024 - 03:34 WIB

BNSP dan LSP Talenta Wirausaha Nusantara: Upaya Bersama Mendorong Usaha Mikro Indonesia

Selasa, 5 Maret 2024 - 14:51 WIB

Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024, Bapanas dan Bulog Siap Salurkan Beras SPHP dan CPB untuk Masyarakat

Berita Terbaru