Ekonomi Global Sedang Sakit, Jangan Berharap Pembiayaan APBN 2023 akan Baik-Baik Saja

- Pewarta

Kamis, 17 November 2022 - 07:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. (Dok. Setkab.go.id)

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. (Dok. Setkab.go.id)

ARAHNEWS.COM – Ekonomi global 2023 diprediksi suram dan tidak baik. Hal ini disebabkan faktor lemahnya semangat kerjasama antar negara adi daya.

Ditambah lagi faktor lemahnya permintaan dunia karena kenaikan harga, eskalasi perang Ukraina, memanas perairan Taiwan dan  karena ketidaksepakatan pemimpin global akan pentingnya perdamaian dan kolaborasi.

Melihat fitur ke depan demikian, sebaiknya APBN 2023 tidak perlu memasukan pembiayaan pembangunan yang berasal dari luar negeri.

Seperti global bond, official development assistance funds (ODA), pinjaman luar negeri, IMF dan World Bank Assistance. Karena semua itu tidak akan kondusif.

Indonesia harus mengerem rencana PSN (program strategis nasionalnya) karena kesulitan mencari dana di tahun 2023 dan 2024.

Termasuk pembiayaan IKN sepertinya tidak akan berhasil karena pemilihan waktu pemindahan Ibukota yang tidak tepat.

Dimana situasi dunia sedang memanas dan pasar keuangan tidak mau ambil resiko karena ketegangan timur dan barat.

Antisipasi Tim Ekonomi Belum Jelas

Publik menunggu tindakan kongkrit apa yang akan dilakukan oleh pemerintah menghadapi resesi yang akan datang.

Adapun narasi yang dibangun hanya narasi-narasi yang menegaskan bahwa prediksi resesi 2023 benar-benar akan datang.

Hal ini disampaikan lagi oleh pemerintah, kali ini melalui menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Dalam konferensi pers Capaian investasi triwulan III pada tanggal 10 Nopember 2022 Bahlil menyampaikan bahwa tahun 2023, ekonomi global itu akan gelap.

Dia tidak setuju dengan sebagian orang yang mengatakan (ekonomi) global baik-baik saja. Apalagi, tahun tersebut merupakan tahun politik jelang pemilu serentak di 2024.

Dalam konfrensi tersebut juga Bahlil menyampaikan bahwa ada beberapa negara yang sudah menjadi pasien IMF dan beberapa negara sedang mengantri untuk menjadi pasien IMF.

Tidak ada statement dari Bahlil yang menggambarkan rencana antisipasi yang akan diambil untuk menghadapi resesi global di konfrensi pers tersebut.

Sebelumnya Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan tiga strategi yang akan dilakukan pemerintah.

Yaitu meliputi: memperdayakan ekonomi domestik yang sangat besar, pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan melalui gerakan tanam pekarangan, food estate, serta peningkatan produktivitas dan percepatan musim tanam.

Memperlancar distribusi barang dengan bekerjasama antar daerah dan subsidi ongkos angkut, dan perbaikan iklim investasi dengan penerapan online single submission secara penuh di seluruh Indonesia.

Apa yang disampaikan oleh Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan tersebut belum menjawab persoalan yang mendasar baik dalam soal pangan apalagi energi yang sama sekali tidak disinggung.

Khusus tentang pangan, jika melihat data statistik yang menyusun pertumbuhan ekonomi 5,72 persen, terkait pangan khususnya pertanian yang hanya menyumbang 1,65%

Sementara sektor pertanian ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekitar 29,96 persen dari total 135,61 juta penduduk bekerja.

Dengan melihat angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi pangan akan semakin sulit dimasa resesi yang akan datang.

Apalagi kondisi nilai rupiah yang lemah tentunya membuat harga pupuk impor akan semakin mahal saat daya beli petani (khususnya) semakin melemah.

Berikutnya yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada tanggal 21 Oktober 2022

Prastowo mengatakan bahwa pemerintah sudah antisipasi dengan prediksi yang baik dan diharapkan pemerintah bisa terus menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Adapun yang akan dilakukan pemerintah diantaranya adalah reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang alokasinya bisa dihemat dan digunakan untuk belanja yang lebih produktif lagi.

Akan fokus pada pembangunan infrastruktur kesehatan dan digital, industry yang direvitaslisasi dan ekonomi hijau, dengan meningkatkan pendapatan negara dan juga spanding better.

Apa yang disampaikan Prastowo bukanlah hal yang baru, karena Presiden Jokowi sendiri sudah pernah menyampaikan hal yang serupa terkait dengan reformasi subsidi BBM yang akan dialihkan untuk hal yang lebih produktif.

Statement ini bukan kabar yang baik bagi publik karena jika BBM mahal maka resesi yang akan datang akan sangat berat untuk dihadapi.

Termasuk statement lainnya yang belum secara jelas seperti apa upaya kongkrit yang akan dikerjakan.

Dari hal-hal tersebut publik melihat bahwa pemerintah belum punya rencana yang komprehensif dan matang untuk menghadapi resesi global yang akan datang.

Hanya rencana-rencana usang yang sering yang disampaikan setiap tahunnya.

Publik butuh kebaruan program yang disusun secara komprehensif dan disampaikan ke publik sehingga membuat publik lebih optimis.

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute. ***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Badan Pangan Nasional Ungkap Upaya-upayanya Bantu Atasi Fluktuasi Harga Pangan di Tingkat Petani
Terkait Izin Penambangan Rakyat Timah, Kementerian ESDM Didorong Segera Terbitkan Petunjuk Teknis
BNSP Turut Hadir: Konvensi Nasional Bahas Standar Kompetensi untuk SDM Jasa Keuangan
OJK Jambi Apresiasi Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya: Harapkan Peningkatan Literasi Keuangan
Dukung Penguatan Ekosistem Gula Nasional, Bapanas Menjaga Harga yang Baik di Tingkat Produsen
Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja
Peresmian LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong Produktivitas dan Daya Saing Global Industri
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 15:45 WIB

Badan Pangan Nasional Ungkap Upaya-upayanya Bantu Atasi Fluktuasi Harga Pangan di Tingkat Petani

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:05 WIB

Terkait Izin Penambangan Rakyat Timah, Kementerian ESDM Didorong Segera Terbitkan Petunjuk Teknis

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:27 WIB

BNSP Turut Hadir: Konvensi Nasional Bahas Standar Kompetensi untuk SDM Jasa Keuangan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:29 WIB

OJK Jambi Apresiasi Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya: Harapkan Peningkatan Literasi Keuangan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 13:32 WIB

Dukung Penguatan Ekosistem Gula Nasional, Bapanas Menjaga Harga yang Baik di Tingkat Produsen

Kamis, 4 Juli 2024 - 09:19 WIB

Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:29 WIB

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:57 WIB

Peresmian LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong Produktivitas dan Daya Saing Global Industri

Berita Terbaru