Dugaan Ekspor Batubara PT MHU Rugikan Negara Rp 9,3T, Audit Forensik Segera Ditjen Minerba

- Pewarta

Senin, 19 September 2022 - 12:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian ESDM. (Dok. Esdm.go.id)

Kementerian ESDM. (Dok. Esdm.go.id)

ARAH NEWS – Mencuatnya temuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kelebihan alokasi ekspor batubara PT MHU sebanyak 8,2 juta metrik ton, merupakan persoalan serius.

“Karena berpotensi merugikan negara serta harus segera disikapi oleh semua penegak hukum,” kata Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Senin, 19 September 2022.

“Menyikapi rilis MAKI ini dengan angka detail penyimpangan kelebihan alokasi ekspor batubara PT MHU sekitar 8,2 juta metrik ton negara dirugikan Rp 9,3 triliun, ini persoalan cukup serius.”

“Itu baru satu perusahaan, bagaimana jika terjadi pada puluhan perusahan batubara yang melakukan total ekspor 600 juta metrik ton pada tahun 2021?,” ungkap Yusri.

Oleh sebab itu, kata Yusri, haram hukumnya jika penegak hukum dan BPK RI tidak aktif menelisik kerugian negara berdasarkan data yang diungkapkan oleh MAKI tersebut.

“Mestinya segera harus dilakukan audit forensik untuk semua proses di Ditjen Minerba, jika kita serius mau mencegah kebocoran penerimaan negara” ungkap Yusri.

Audit forensik tersebut menurut Yusri harus dilakukan mulai dari proses pengurusan IUP eksplorasi, kemudian peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi.

Dilanjutkan proses persetujuan RKAB dan izin lingkungan serta realisasi DMO dan rekomendasi ekspor yang dari awal sampai dengan akhir, termasuk perpanjangan ijin KK menjadi IUPK untuk batu bara maupun mineral.

Tahapan proses itu kata Yusri, memang merupakan ‘lahan basah’, sangat bisa disalahgunakan oleh oknum pejabat di Ditjen Minerba.

“Laporan MAKI tersebut jika benar, itu sama saja mengkonfirmasi fungsi Irjen Kementerian ESDM sudah impoten dan Korsup KPK di sektor Minerba telah gagal menyelamatkan atau mencegah kerugian penerimaan negara”

“Baik dari pajak maupun non pajak, karena data produksi itu merupakan data utama dan data dasar untuk menghitung semua kewajiban bagi negara,” kata Yusri.

Apalagi, kata Yusri, temuan MAKI itu juga menyebut-nyebut inisial DO sebagai penanggung jawab pengelola MOMS atau operator IT yang bisa merubah data di SIMPONI dan MODI.

Itu sudah seperti berburu di kebun binatang bagi penegak hukum yang serius mau menyikapinya.

Yusri juga meminta untuk ditelisik apa faktor penyebab masih ada ratusan penambang hingga September 2022 yang sudah memiliki IUP OP dan telah mengajukan pengesahan RKAB di Ditjen Minerba belum disetujui.

Ini kacau benar bagi pengusaha yang serius menambang jika dikenakan kewajiban harus ada persetujuan oleh CPI (Competent Person Indonesia) yang dikordinir oleh IAGI dan PERHAPI.

Selain itu, kata Yusri, penegak hukum juga harus bisa menelisik hingga praktek “transfer pricing” dalam ekspor ini.

“Untuk kasus ini merupakan pertaruhan integritas lembaga penegak hukum yang akan diuji oleh publik apakah mampu.”

“Untuk melawan oligarkhi batubara dan mineral yang konon kabarnya sering melakukan praktek kecurangan dalam ekspor batubara dan mineral lainnya?,” kata Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, kejadian yang dilaporkan MAKI tersebut terjadi pada tahun 2021, sebelum ada rangkap jabatan Dirjen Minerba atau ‘matahari kembar’ di Ditjen Minerba.

“Jika di tahun 2022 apa tidak lebih parah?,” kata Yusri.

Sebelumnya, pada 2019 lalu, Yusri mengatakan sudah membeberkan adanya indikasi transfer pricing perusahaan batubara nakal.

KPK diyakini Yusri kala itu, memiliki dasar kuat mengapa curiga ada indikasi praktek “Transfer Pricing” dalam ekspor mineral dan batubara.

Yang dilakukan oleh pengusaha yang nakal tentu tujuannya adalah menghidari kewajiban membayar pajak yang wajar kepada negara.

“Ada potensi kerugian negara setiap tahunnya dari total produksi nasional sekitar 450 juta metrik ton, maka ada sekitar 300 juta metrik ton batubara di ekspor setiap tahunnya.”

“Kalau asumsi yang pesimis ada pengusaha mengakali royalti dan pajak hanya USD 2 permetrik ton, maka ada potensi kerugian negara USD 2 X 300 juta metrik ton = USD 600 juta setiap tahunnya, kalau dikurs rupiah menjadi sekitar Rp8,4 triliun,” jelas Yusri kala itu.

Upaya KPK saat itu, menurut Yusri, tujuannya hanya untuk menjaga kepentingan nasional dari sektor penerimaan negara agar tidak bocor.

Ia mengajak semua pihak mendukung upaya KPK dalam menertibkan sektor ini, tetapi sekarang kenapa kendor KPK ya?

Sementara itu, dilansir situs Dinas ESDM Banten pada 22 Maret 2016, Pemerintah Pusat telah mengupayakan penyeragaman:

1. Penyetoran iuran tetap,
2. Royalti dan penjualan hasil tambang bagi para pengusaha pertambangan pemilik izin Kontrak Karya (KK),

3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ingin membayarkan atau menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Yaitu melalui langkah-langkah yang sederhana, murah, dan setoran langsung masuk tercatat ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan RI.

Sebut saja kemudahan penyetoran PNBP itu menggunakan aplikasi Sistem Informasi PNBP Online atau disingkat SIMPONI.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani
Terkait Soal Uang Pecahan 1.0 yang Viral.di Medsos, Berikut Ini Penjelasan Resmi Pihak Bank Indonesia
PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Toll Road Tinjau Lokasi untuk Penanganan Tol Bocimi Longsor
Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Tirta Kahuripan Tetap Layani 225.134 Pelanggan
CSA Index: Outlook Terbaru Tentang Kondisi Pasar Modal dan Proyeksi Kinerja IHSG
Kunjungan Berkesan: LSP PM dan BNSP Tingkatkan Profesionalisme
BNSP dan LSP Talenta Wirausaha Nusantara: Upaya Bersama Mendorong Usaha Mikro Indonesia
Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024, Bapanas dan Bulog Siap Salurkan Beras SPHP dan CPB untuk Masyarakat
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 April 2024 - 08:19 WIB

RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

Senin, 8 April 2024 - 11:23 WIB

Terkait Soal Uang Pecahan 1.0 yang Viral.di Medsos, Berikut Ini Penjelasan Resmi Pihak Bank Indonesia

Kamis, 4 April 2024 - 10:59 WIB

PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Toll Road Tinjau Lokasi untuk Penanganan Tol Bocimi Longsor

Rabu, 3 April 2024 - 11:04 WIB

Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Tirta Kahuripan Tetap Layani 225.134 Pelanggan

Selasa, 2 April 2024 - 00:04 WIB

CSA Index: Outlook Terbaru Tentang Kondisi Pasar Modal dan Proyeksi Kinerja IHSG

Minggu, 17 Maret 2024 - 02:14 WIB

Kunjungan Berkesan: LSP PM dan BNSP Tingkatkan Profesionalisme

Sabtu, 9 Maret 2024 - 03:34 WIB

BNSP dan LSP Talenta Wirausaha Nusantara: Upaya Bersama Mendorong Usaha Mikro Indonesia

Selasa, 5 Maret 2024 - 14:51 WIB

Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024, Bapanas dan Bulog Siap Salurkan Beras SPHP dan CPB untuk Masyarakat

Berita Terbaru