Menu

Mode Gelap
Rakyat Jangan Terjebak dalam Design Fitnah dan Provokasi yang Dikelola oleh Mafia Prabowo Didoakan Jadi Pemimpin Indonesia Saat Silaturahmi dengan Kyai Ahmad Saidi 20 Plus Media Online FSMN Siap untuk Publikasikan Aksi Korporasi dan Kegiatan Politik Anda Selama Lebaran, Uang Beredar di Lini Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Capai Rp72 Triliun Insya Allah 2024, Gus Dur Sempat Bilang Pak Prabowo Jadi Presiden di Usia Tua

Bisnis · 4 Mar 2022 14:57 WIB ·

Anggota DPR RI Alifuddin Minta Masyarakat Kawal Perubahan Soal Permenaker Tentang JHT


					Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin. (Dok. Dpr.go.id) Perbesar

Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin. (Dok. Dpr.go.id)

ARAH NEWS – Pemerintah akhirnya merevisi Peraturan Menteri Ketanagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) usai mendapat banyak penolakan dari pekerja.

Merespon langkah yang diambil pemerintah, Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin meminta masyarakat mengawal perubahan (revisi) Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang sedang dilakukan.

Baca Juga:  Anggota DPR dari Gerindra Pilih Patuh Konstitusi Terkait Soal Penundaan Pemilu

“Menteri Ketenagakerjaan mengumumkan kebijakan dana jaminan hari tua dikembalikan ke aturan lama, artinya  pekerja boleh mengambil haknya (JHT) sebelum usia 56 tahun.

Ini perlu dikawal bersama agar tidak hanya  menjadi gimmick politik” ungkap Alifuddin melalui rilis yang diterima, Kamis 3 Maret 2022.

Baca Juga:  Wakil Presìden Maruf Amin: Tindak Tegas Pelaku Ekspor Ilegal Minyak Sawit

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap perubahan Permanaker Nomor 2 Tahun 2022 menampung semua aspirasi pekerja, serikat buruh serta masukan dari Anggota DPR RI.

“Bulan Mei nanti Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini akan berlaku efektif. Maka masyarakat perlu mengawal agar aspirasi yang disampaikan diakomodir dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022,” jelasnya.

Baca Juga:  NTB Jadi Destinasi Wisata Internasional, Usai Gelaran MotoGP 2022 di Mandalika 

Untuk itu, Alifuddin meminta pemerintah agar setiap  kebijakan yang dikeluarkan melalui test policy public opinion.

“Kita harus tetap mengawal, karena jika nantinya tidak ada kritik-kritik keras, maka kebijakan tersebut tetap jalan, saya mohon sekali kepada pemerintah jangan korbankan rakyat,” tutup legislator dapil Kalimantan Barat I tersebut.***

Artikel ini telah dibaca 2 kali

Baca Lainnya

Transjakarta Sepakat Kerja Sama dengan Switch Mobility Limited, Produsen Bus Listrik Inggris

15 Mei 2022 - 10:40 WIB

Netflix Hadapi Gugatan Pemegang Sahamnya di Pengadilan AS karena Jumlah Pelanggan Turun

9 Mei 2022 - 13:40 WIB

Selama Lebaran, Uang Beredar di Lini Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Capai Rp72 Triliun

5 Mei 2022 - 10:45 WIB

Wakil Presìden Maruf Amin: Tindak Tegas Pelaku Ekspor Ilegal Minyak Sawit

24 April 2022 - 15:13 WIB

Demi Wujudkan Event Berkualitas, Kemenparekraf Gelar Workshop Pengelolaan Event Daerah

5 April 2022 - 09:18 WIB

Prabowo Teratas di Bursa Capres 2024, Elektabilitas Gerindra Meningkat Signifikan

29 Maret 2022 - 11:54 WIB

Trending di Bisnis