Utang BUMN Infrastruktur Makin Sulit Dibayar, Sampai Kapan Bank BUMN Jadi Tumpuan?

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 18 September 2022 - 20:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung WIKA (Instagram.com/@ptwikagedungid)

Gedung WIKA (Instagram.com/@ptwikagedungid)

ARAH NEWS – WIKA kini hanya mengharapkan akses dari pembiayaan perbankan, terutama bank-bank BUMN, dan rekor penerbitan obligasi dan sukuk dalam negeri yang cukup besar.

Namun masalahnya sekarang berhadapan dengan utang jangka pendek yang jatuh tempo.

Perusahaan mengumpulkan obligasi atau sukuk lokal sebesar Rp7,5 triliun dan Rp2,5 triliun masing-masing pada 2020-2021 dan 1H22.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ini akan mendukung likuiditas mengingat tidak adanya amortisasi utang besar dalam 12 bulan ke depan.

WIKA memiliki kas Rp3,3 triliun terhadap utang jangka pendek Rp17,5 triliun, tidak termasuk pembiayaan rantai pasokan, pada akhir semester-1-22.

Sekitar Rp16 triliun dari utang yang akan jatuh tempo tersebut merupakan pinjaman modal kerja jangka pendek.

Meskipun dapat diperpanjang namun tetap merupakan beban keuangan yang besar.

Sementara risiko refinancing untuk pinjaman modal kerja jangka pendek ini harus dapat dikelola karena lebih dari 50% di antaranya didanai oleh BUMN atau anak perusahaan bank milik negara.

WIKA mendapatkan tambahan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp340 miliar dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (AA(idn)/Stabil) milik negara pada 2Q22.

Anak usahanya, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, juga memperoleh pinjaman sindikasi senilai Rp1,1 triliun.

Yaitu dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BBB-/AA+(idn)/Stabil), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (BBB) /AAA(idn)/Stabil), dan bank milik daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (A+(idn)/Stabil).

Perbankan Indonesia tidak dalam keadaan baik baik saja. Mereka sekarang tersandera karena penempatan liquiditas mereka didalam Surat Berharga Negara.

Lebih dari 1700 Triliun dana bank mengendap di SBN untuk membiayai pemerintah, gaji, tunjangan aparatur pemerintah.

Keuangan pemerintah sendiri sedang sulit karena berhadapan dengan utang yang besar.

Jadi sekarang muncul dua masalah sekaligus yakni masalah pada BUMN non bank khususnya BUMN infrastruktur dan kedua muncul masalah di sektor perbankan yang juga terancam kredit macet di BUMb dan di SBN.

Bahayanya nanti kalau ambruk satu saja maka akan ambruk rame rame, efek domino dari gagal bayar utang yang akan datang dari BUMN infrastruktur atau kredit macet perbankan BUMN.

Tahun 2023 akan menjadi masa masa yang sulit bagi sebagian besar perusahaan BUMN.

Apakah semua infrastruktur yang dibangun akan bisa dijual ketengan? Kita lihat saja.

Opini: Salamuddin DaengPeneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Mentan RI Amran Sulaiman Antar Mentan Palestina Usai Bahas Pangan dan Gaza
Danantara–Rusia Kembangkan Galangan Kapal Hijau untuk Bangkitkan Maritim Nasional
Indonomics.com Diresmikan: Kanal Berita Bisnis yang Menjadi Jembatan Informasi Investor dan Korporasi Indonesia
Misi Rahasia Kejagung di Singapura Ungkap Peran Perusahaan Asing dalam Korupsi Minyak Mentah Pertamina
Tambang Nikel di Surga Laut Raja Ampat Dihentikan: Kontrak Karya PT GAG Nikel Tetap Berlaku
Skandal Kredit Bermasalah Bank BJB: Pengaruh Kredit Macet Sritex Terhadap Tata Kelola Perbankan Nasional
Pemerintah Cetak Rekor Cadangan Beras 4 Juta Ton, Simbol Keberhasilan Program Swasembada Pangan Nasional
Krisis Bahan Bakar Minyak Bengkulu: Antrean Panjang di SPBU dan Harga Melambung

Berita Terkait

Selasa, 8 Juli 2025 - 10:19 WIB

Mentan RI Amran Sulaiman Antar Mentan Palestina Usai Bahas Pangan dan Gaza

Sabtu, 21 Juni 2025 - 06:15 WIB

Danantara–Rusia Kembangkan Galangan Kapal Hijau untuk Bangkitkan Maritim Nasional

Kamis, 12 Juni 2025 - 07:10 WIB

Indonomics.com Diresmikan: Kanal Berita Bisnis yang Menjadi Jembatan Informasi Investor dan Korporasi Indonesia

Rabu, 11 Juni 2025 - 15:01 WIB

Misi Rahasia Kejagung di Singapura Ungkap Peran Perusahaan Asing dalam Korupsi Minyak Mentah Pertamina

Rabu, 11 Juni 2025 - 14:26 WIB

Tambang Nikel di Surga Laut Raja Ampat Dihentikan: Kontrak Karya PT GAG Nikel Tetap Berlaku

Berita Terbaru

Sudaryono ditetapkan sebagai Ketua Umum HKTI dalam Munas X di Kementan, 25 Juni 2025, akhiri konflik internal organisasi tani selama lebih dari satu dekade. (Dok. Kementerian Pertanian).

Nasional

Satu Suara untuk Sudaryono: Dualisme HKTI Resmi Berakhir

Kamis, 26 Jun 2025 - 08:10 WIB