Subsidi BBM Dicabut, Kornas-Jokowi Tuding Pemerintahan Jokowi Tak Pro Rakyat

- Pewarta

Selasa, 6 September 2022 - 10:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo. (Instagram.com/@jokowi)

Presiden Joko Widodo. (Instagram.com/@jokowi)

ARAH NEWS – Kornas-Jokowi menilai pencabutan subsidi BBM akibat pemerintah gagal dalam memprediksi harga minyak dunia yang mengalami kenaikan, terlebih akibat adanya perang Ukraina-Rusia.

“Selain pemerintah gagal dalam memprediksi harga minyak dunia, pula pemerintah tidak memikirkan dampak kenaikkan harga-harga komoditi dan tarif transportasi umum,” ujar Ketua Umum Kornas-Jokowi, Abdul Havid Permana melalui rilisnya, Senin, 5 September 2022.

Lanjut Havid, tentunya salah satu transfortasi yang tarifnya akan mengalami kenaikan yakni ojek online dan angkutan umum (angkot).

Akibatnya driver ojol (ojek online) yang terbebani oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat itu.

Demikian sambung Havid, selain driver yang terkena dampaknya, juga berdampak kepada pengguna jasa aplikasi dan masyarakat pengguna jasa angkot.

“Umumnya pengguna ojol dan angkot kan rakyat kecil yang terkena imbasnya,” imbuhnya.

Havid juga menegaskan bahwa subsidi pemerintah kepada rakyat adalah kewajiban pemerintah untuk memikirkan hal tersebut.

Sebab kata loyalis Jokowi ini, pemasukan negara salahsatunya berasal dari pungutan pajak yang berasal dari rakyat.

“Subsidi negara ke rakyat sudah jadi kewajiban pemerintah untuk memikirkan itu. Karena semua pemasukan negara salah satunya dari pungutan pajak yang dipungut dari rakyat. Jadi sudah kewajiban negara memikirkan itu. Termasuk subsidi BBM,” tegasnya lagi.

Selain mengkritisi, Havid juga memberikan solusi terkait negara atau pemerintah sekarang yang belum tuntas dalam memberantas mafia yang sekarang masih menggerogoti negara.

Seperti halnya lanjut dia, adanya mafia tambang, mafia minyak, mafia tanah, mafia judi, mafia narkoba dan mafia-mafia lainnya.

“Menurut kami pemerintah gagal memberantas para mafia hingga ke akar-akarnya. Selain gagalnya berantas mafia, pun pemerintah belum optimal menyita aset-aset para koruptor yang hartanya masih puluhan bahkan ratusan triliunan rupiah.”

“Bagi kami ini jelas merupakan dari solusi untuk menutupi kekurangan anggaran negara. Apalagi kasus yang baru-baru ini mencuat adanya para mafia di tubuh polri, seperti kerajaan Ferdy Sambo,” tutup Havid.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

BNSP Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam, Meningkatkan Potensi Pekerja Migran
Prabowo Subianto Tulis Artikel di Media Asing Newsweek, Sebut Kualitas Hidup Rakyat adalah Prioritas
Prabowo Subianto Bertemu Blinken di Yordania, Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza
Kasus Buronan Harun Masiku, Kuasa Hukum Tanggapi Penyitaan Ponsel dan Buku Harian Hasto Kristiyanto
Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024, Hari Ini Berstatus Bebas Murni
Harun Masiku Masih Jadi Buronan, KPK Segera Periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto
Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan RI – Inggris, Prabowo Terima Panglima Angkatan Bersenjata Inggris
Sosialisasi Indonesia Kompeten 2024: Meningkatkan SDM
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:29 WIB

BNSP Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam, Meningkatkan Potensi Pekerja Migran

Kamis, 13 Juni 2024 - 10:10 WIB

Prabowo Subianto Tulis Artikel di Media Asing Newsweek, Sebut Kualitas Hidup Rakyat adalah Prioritas

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:34 WIB

Prabowo Subianto Bertemu Blinken di Yordania, Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Rabu, 12 Juni 2024 - 07:45 WIB

Kasus Buronan Harun Masiku, Kuasa Hukum Tanggapi Penyitaan Ponsel dan Buku Harian Hasto Kristiyanto

Senin, 10 Juni 2024 - 09:17 WIB

Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024, Hari Ini Berstatus Bebas Murni

Kamis, 6 Juni 2024 - 13:33 WIB

Harun Masiku Masih Jadi Buronan, KPK Segera Periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto

Jumat, 31 Mei 2024 - 13:30 WIB

Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan RI – Inggris, Prabowo Terima Panglima Angkatan Bersenjata Inggris

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:49 WIB

Sosialisasi Indonesia Kompeten 2024: Meningkatkan SDM

Berita Terbaru