ARAH NEWS – Pemerintah tidak tepat menaikan harga BBM di tahun ini, maupun tahun-tahun berikutnya karena saat ini rakyat sedang susah.
Di tengah kondisi dunia yang sulit, pemerintah seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebankan masalah tersebut kepda rakyat.
Demikian disampaikan Anggota Banggar DPR RI Irwan kepada para wartawan, Senin, 22 Agustus 2022.
Irwan menilai, kenaikan BBM akan berdampak langsung bagi rakyat kebanyakan seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri.
Baca Juga:
Dituntut Bayar Ganti Rugi Rp482 Miliar; Koperasi Unit Desa Delima Sakti Gugat Balik LSM AJPLH
Menko Airlangga Hartartato Beberkan Sejumlah Langkah untuk Tarik Investor Global Masuk Indonesia
Irwan berpendapat, dengan kenaikan harga BBM ini akan terjadi efek domino.
“Karena mereka semua butuh hidup untuk bekerja, sedangkan biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik.”
“Sedangkan kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan mereka,” jelas politisi Partai Demokrat ini.
Efek tidak langsung dari kenaikan BBM ini, jelas Irwan, juga akan berdampak terhadap sektor-sektor lain seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain.
Baca Juga:
KPK Selidiki Kasus di Kementan Soal Korupsi Penggelembungan Harga Asam untuk Kentalkan Karet
“Seharusnya pemerintah bisa fokus membenahi kebocoran BBM bersubsidi. Di mana-mana kita lihat di sekitar kita, banyak subsidi tidak tepat sasaran.”
“Kalau di tingkat grassroot saja nampak nyata, bagaimana di tingkat atas (kelas kakap),” tegas Irwan.
Program pemerintah yang akan memberlakukan subsidi BBM yang tepat sasaran melalui aplikasi seperti MyPertamina, tambah Irwan, perlu diapresiasi”.
“Tetapi hal itu baru sebagian kecil usaha yang dilakukan karena baru menyasar orang kebanyakan.
Baca Juga:
Usai Diputuskan Hubungan Asmaranya oleh Sang Pacar, Seorang Pria Berikan Reaksi yang Mengejutkan
Prabowo Subianto dan MBZ Saksikan Pertukaran MoU RI UEA di Bidang Industri hingga Kesehatan
“Di atas sana masih banyak yang perlu dibenahi, terutama terkait penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur.”
“Seharusnya fokusnya ke sini saja, daripada meminta rakyat menanggung beban berat yang tidak adil,” pungkas Irwan.***