PDI Perjuangan Tanggapi Kabar Reshuffle Kabinet, Termasuk Menteri yang Berasal dari Kalangan Kadernya

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 15 Agustus 2024 - 18:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Instagram.com/@pdiperjuangan)

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Instagram.com/@pdiperjuangan)

ARAHNEWS.COM – PDI Perjuangan menanggapi isu resuffle kabinet, termasuk yang dikabarkan menimpa menteri yang berasal dari kalangan kader PDIP.

Termasuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang dikabarkan akan terkena perombakan kabinet.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sejak awal partainya tidak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, sejak awal partainya selalu membuka pintu kerja sama dengan partai lain di kabinet, meski mengantarkan kemenangan pada dua kali pemilu.

“Sejak awal kita kan tidak pernah neko-neko. Ketika kami mengantarkan jadi presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak,” kata

“Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami tidak pernah melakukan tekanan-tekanan.”

“Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” katanya.

PDIP Menghormati Hak Prerogatif Presiden dalam Keputusan Resuffle Kabinet

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan selalu menjunjung tinggi konsep tata pemerintahan yang baik.

Termasuk menghormati hak prerogatif presiden dalam melakukan perombakan kabinet.

Oleh karena itu, terkait isu adanya kabar yang menyebut salah satu menteri dari kadernya terkena perombakan kabinet.

Hasto menyatakan PDIP menghormati hak prerogatif yang dimiliki Presiden Joko Widodo.

“Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif.”

“Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024)

Berpolitik untuk Penuhi Kercayaan masyarakat Sesuai Janji Kampanye

Menurut Hasto, berpolitik itu untuk memenuhi kepercayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam janji-janji kampanye yang sudah pernah diutarakan atau dijargonkan.

“Jadi, itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya lima tahun. Wujudkan janji-janji kampanye.”

“Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diceritakan Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) kepada kami,” ujar Hasto

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menekankan bahwa perombakan kabinet hanya akan dilakukan jika diperlukan.

“Ya kalau diperlukan. Saya ‘kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan.”

“Saya masih punya hak prerogatif itu,” jelas Jokowi di sela kegiatan kerja di IKN.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Haibisnis.com dan Infoemiten.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Halloup.com dan Harianjayakarta.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 08531555778808781555778808111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Agusrin Najamudin Mantan Gubernur Bengkulu DPO, Karena Kotak Pandora. Benarkah?
Strategi Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Korporasi Kasus Tol MBZ
Vonis Tom Lembong Dinilai Tak Adil, Reformasi Hukum Jadi Tuntutan Publik
Kasus Ijazah Jokowi, TPUA Minta Polisi Tingkatkan ke Penyidikan
Puan Maharani Tagih Jawaban Aparat Soal Intimidasi ke Mahasiswa UII
Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release
Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Berita Terkait

Selasa, 9 Desember 2025 - 22:29 WIB

Agusrin Najamudin Mantan Gubernur Bengkulu DPO, Karena Kotak Pandora. Benarkah?

Rabu, 13 Agustus 2025 - 13:38 WIB

Strategi Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Korporasi Kasus Tol MBZ

Senin, 21 Juli 2025 - 14:12 WIB

Vonis Tom Lembong Dinilai Tak Adil, Reformasi Hukum Jadi Tuntutan Publik

Rabu, 16 Juli 2025 - 11:42 WIB

Kasus Ijazah Jokowi, TPUA Minta Polisi Tingkatkan ke Penyidikan

Senin, 26 Mei 2025 - 08:47 WIB

Puan Maharani Tagih Jawaban Aparat Soal Intimidasi ke Mahasiswa UII

Berita Terbaru