Menteri Keuangan Sri Mulyani Bisa Minta Presiden Jokowi untuk Bubarkan SKK Migas

- Pewarta

Jumat, 20 Mei 2022 - 19:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan  Presiden Jokowi. (Instagram.com/@joko.owimas)

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi. (Instagram.com/@joko.owimas)

ARAH NEWS – Salah satu indikator utama sehat tidaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah terpenuhinya target produksi minyak dan gas (Migas) nasional.

Jika target produksi migas tidak tercapai maka APBN Indonesia makin terpuruk.

Dampaknya stabilitas ekonomi Memburuk dan ketahanan nasional terancam.

Sejak kekuasaan dalam membuat regulasi, melakukan pengawasan hulu migas diserahkan pada Satuan Kerja Khusus Migas (SKK), Produksi minyak nasional sekarang mencapai titik terendah.

Sekarang keadaan produksi migas tidak menunjukkan akan pulih karena tidak ada strategi untuk memulihkannya.

Meskipun SKK membuat target yang bombastis yakni satu juta barel produksi minyak sehari, namun faktanya dalam beberapa tahun terakhir produksi tak pernah naik hanya sekitar 600-700 ribu barel sehari.

Ada atau tidak ada SKK Migas, produksi tetap segitu gitu aja. Bahkan ada pandangan yang mengatakan bahwa keberadaan SKK migas justru menjadi biang kerok dari terpuruknya lifting migas nasional.

Regulasi yang tidak pasti, tumpang tindih peraturan dan kelembagaan migas yang kacau tidak dapat diatasi oleh SKK migas.

Investasi sektor migas menghadapi keadaan yang tidak nyaman di Indonesia.

Padahal sekarang Indonesia memiliki momentum untuk menikmati hasil migas.

Kenaikan harga minyak hingga menembus 115-120 dolar per barel dan gas mencapai 8 dolar per MMBTU merupakan kesempatan Indonesia mendapatkan uang besar satu hasil migas.

Namun karena produksi migas yang makin menurun mengakibatkan kesempatan itu hilang begitu saja.

Semua negara penghasil migas panen raya, sementara Indonesia gigit jari. Sumbangan sekor migas kepada APBN makin tidak significant.

Padahal penerimaan negara dari migas atau bagi hasil migas melalui skema cost recovery dan grossplit merupakan sumber anggaran negara dalam melakukan subsidi BBM.

Lebih jauh subsidi migas adalah alat untuk mengendalikan inflasi agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi.

Oleh karenanya Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mestinya bertanggung jawab terhadap menurunnya penerimaan negara dari migas.

Seharusnya Sri Mulyani mengerti masalah ini dan mengerjakan tugasnya untuk menaikkan produksi minyak nasional.

Jangan berpangku tangan menunggu hasil dan hanya mengandalkan penerimaan negara dengan memungut pajak dari rakyat dan mengabaikan urusan stragis yakni mengurus migas dan sumber daya alam.

Caranya menteri keuangan harus menegur SKK migas agar jangan makan gaji buta dan meminta SKK migas melakukan langkah yang berarti dalam mengurus Hulu migas nasional.

Kalau memang SKK migas sudah lumpuh, mengapa tidak dibubarkan saja.

Lembaga ini dibentuk oleh presiden, maka presiden bisa membubarkannya.

Sri Mulyani bisa meminta presiden Jokowi untuk membubarkan lembaga ini.

Opini: Salamuddin Daeng, Peneliti pada Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI).***

Berita Terkait

BNSP Turut Hadir: Konvensi Nasional Bahas Standar Kompetensi untuk SDM Jasa Keuangan
OJK Jambi Apresiasi Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya: Harapkan Peningkatan Literasi Keuangan
Dukung Penguatan Ekosistem Gula Nasional, Bapanas Menjaga Harga yang Baik di Tingkat Produsen
Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja
Peresmian LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong Produktivitas dan Daya Saing Global Industri
Pelaku Pasar Optimis, CSA Index Juni 2024 Naik ke 60: Kinerja IHSG Diperkirakan Membaik
Wijanarko Pimpin Prakonvensi RSKKNI: Transformasi SDM Sektor Keuangan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:27 WIB

BNSP Turut Hadir: Konvensi Nasional Bahas Standar Kompetensi untuk SDM Jasa Keuangan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:29 WIB

OJK Jambi Apresiasi Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya: Harapkan Peningkatan Literasi Keuangan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 13:32 WIB

Dukung Penguatan Ekosistem Gula Nasional, Bapanas Menjaga Harga yang Baik di Tingkat Produsen

Kamis, 4 Juli 2024 - 09:19 WIB

Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:29 WIB

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:57 WIB

Peresmian LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong Produktivitas dan Daya Saing Global Industri

Kamis, 6 Juni 2024 - 18:56 WIB

Pelaku Pasar Optimis, CSA Index Juni 2024 Naik ke 60: Kinerja IHSG Diperkirakan Membaik

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:40 WIB

Wijanarko Pimpin Prakonvensi RSKKNI: Transformasi SDM Sektor Keuangan

Berita Terbaru