Menteri BUMN Erick Thohir Masuk Radar Calon Wakil Presiden yang akan DIusung PPP

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 8 Mei 2023 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Dok. Bumn.go.id)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Dok. Bumn.go.id)

ARAHNEWS.COM – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir masuk dalam radar calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung oleh partai tersebut dalam Pilpres 2024.

Romy, sapaan akrab Romahurmuziy, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu 6 Mei 2023, mengatakan Erick masuk ke dalam radar cawapres PPP karena pihaknya membutuhkan sosok yang religius, seperti Erick yang berasal dari keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) untuk diusung di Pilpres 2024.

“Melihat kebutuhan PPP, kami membutuhkan sosok yang religius, masih bisa Pak Erick Thohir.”

Baca artikel menarik lainnya di sini: Indonesia Butuh Sosok Erick Thohir, Politisi PAN: Saya Doakan Insyaallah Besok Jadi Wakil Presiden

“Erick Thohir sudah NU karena dia anggota Banser dan Ketua Panitia Satu Abad NU secara formal,” kata Romy saat menghadiri acara bincang bersama Pintar Politik.

Di samping itu, ia juga menyampaikan Erick Thohir telah mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk ikut berkontestasi di Pilpres 2024.

Romy mengatakan orang nomor satu di Indonesia tersebut meminta PPP membukakan pintu bagi Erick Thohir.

Setelah itu, Romy mengatakan Erick Thohir kemudian diundang untuk menghadiri acara Hari Lahir Ke-50 PPP di Bogor, Jawa Barat dan Cilegon, Banten.

“Ada arahan dari Presiden Jokowi kepada Plt. Ketum PPP Muhammad Mardiono untuk membukakan pintu. Setelah itu, PPP mengundang Pak Erick Thohir di acara harlah di Bogor dan Cilegon, kampung halamannya Pak Plt. Ketum,” tutur dia.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.

Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.***

Berita Terkait

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah
Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik
Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto
Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto
Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur, Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini
PDI Perjuangan Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto Siapkan Pledoi atau Pembelaan Dìri dalam 7 Bahasa
Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 14:52 WIB

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:52 WIB

Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Rabu, 15 Januari 2025 - 11:02 WIB

Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik

Selasa, 14 Januari 2025 - 06:40 WIB

Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto

Senin, 13 Januari 2025 - 07:38 WIB

Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto

Sabtu, 11 Januari 2025 - 13:10 WIB

Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur, Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini

Jumat, 10 Januari 2025 - 14:11 WIB

PDI Perjuangan Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto Siapkan Pledoi atau Pembelaan Dìri dalam 7 Bahasa

Kamis, 9 Januari 2025 - 09:51 WIB

Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik

Berita Terbaru