Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Karena Alasan APBN Jebol Ternyata Dusta

- Pewarta

Kamis, 29 September 2022 - 15:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). (Dok. Arahnews.com/Banny Rachman)

Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). (Dok. Arahnews.com/Banny Rachman)

ARAH NEWS – Pemerintah disinyalir menyampaikan informasi salah dalam menyampaikan kenaikan BBM pada Sabtu, 3 September 2022 lalu.

Dalam pengumuman kenaikan harga BBM, Para pengambil keputusan menyampaikan kenaikan harga pertalite dan solar dilakukan dalam rangka menyelamatkan agar APBN tidak jebol.

Nyatanya, baru dirilis 26 September 2022 kemarin APBN pada Agustus 2022 dinyatakan surplus sebesar Rp107,4 triliun.

Dalam publikasi APBN Kita hingga 31 Agustus 2022, pendapatan negara mencapai Rp1.764,4 triliun atau 77,9% dari pagu.

Sementara dari pos Belanja Negara, realisasinya mencapai Rp1.657 triliun atau 53,3% target APBN sesuai Perpres 98/2022 (Pagu) hingga akhir Agustus ini.

Rinciannya, terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat Rp1.178,1 triliun, serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp478,89 triliun atau 59,5% dari pagu, tumbuh sebesar 1,3% (yoy).

Pengumuman Surplus APBN per 31 Agustus 2022 Rp107,4 triliun membuat publik bertanya, kok tega benar.

Kenapa 3 hari kemudian diumumkan untuk menghindari APBN jebol, BBM Pertalite dan Solar harus dinaikan menjadi Rp10,000 dan Rp6,800 atau naik sekitar 30,72-32.04 persen.

Padahal APBN mencapai surplus per 31 Agustus 2022 alias punya ada dana yang memadai.

Ditambah lagi ternyata per 31 Agustus 2022 ada SILPA (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran) sebesar Rp394,2 triliun.

Ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya Juli 2022 yaitu Rp 302,4 triliun dan jauh dari tahun lalu yang sebesar Rp 148 triliun.

Dalam narasi Pemerintah, Jumlah subsidi BBM sebesar Rp 502,4 triliun ini, kuota subsidinya hanya cukup untuk 23 juta kiloliter (kl) pertalite dan 15,1 juta kl solar.

Setelah  kalkulasi lagi, anggaran subsidi tersebut hanya bisa mencukupi kebutuhan sampai pada awal Oktober 2022.

“Kalau dipaksakan sampai akhir tahun atau Desember 2022, maka pemerintah mengestimasikan kebutuhan BBM yang disubsidi menjadi 29,1 juta kl untuk pertalite dan 17,4 kl untuk solar.

“Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sekitar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu (subsidi) bisa sampai Rp 700 triliun.”

“Uangnya dari mana? Enggak mampu APBN kita,” tutur Presiden Jokowi sebagaimana dikutip berbagai media

Disini terlihat pemerintah tidak jujur saat mengumumkan kenaikan BBM 3 September lalu.

Berdasarkan kalkulasi APBN KITA, per 31 Agustus Pemerintah memiliki ruang fiskal dari Surplus APBN dan SILPA totalnya sebesar Rp501,6 triliun dengan rincian Surplus APBN Rp107,4 triliun dan SILPA Rp394,2 triliun.

Bila berpihak pada rakyat, seharusnya tambahan kebutuhan subsidi sekitar Rp195 triliun dapat diambil dari keluasan ruang fiskal per 31 Agustus tersebut Rp501,6 triliun. Toh masih ada selisih positif Rp306,6 triliun.

Jelas sekali, selain tidak jujur terkait data surplus dan SILPA, Pemerintah juga tidak mau mengambil keluasan ruang fiskal tersebut untuk memperbesar subsidi BBM tersebut.

Rakyat dikorbankan, inflasi sengaja dibuat naik terutama komponen inflasi administered price-nya, agar peluang bisnis SPBU swasta semakin marak.

Bila itu yang terjadi seharusnya pengawas pemerintah yaitu anggota DPR RI bisa memanggil pemerintah untuk menjelaskan duduk persoalannya.

Apakah rakyat bisa menggugat kebohongan narasi APBN Jebol tersebut?

Apakah alasan BBM naik untuk melayani kepentingan bisnis tertentu dapat dibenarkan?

Pertanyaan seperti ini harus dijawab oleh pemerintah saat ditanya oleh anggota DPR.

Masalahnya adalah DPR seperti apa yang bisa membela rakyat manakala anggota DPR sudah tersandera oleh partai politiknya yang harus selalu setuju dengan pemerintah.

Kacau demokrasi Indonesia hari ini!

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Berita Terkait

BNSP Turut Hadir: Konvensi Nasional Bahas Standar Kompetensi untuk SDM Jasa Keuangan
OJK Jambi Apresiasi Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya: Harapkan Peningkatan Literasi Keuangan
Dukung Penguatan Ekosistem Gula Nasional, Bapanas Menjaga Harga yang Baik di Tingkat Produsen
Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja
Peresmian LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong Produktivitas dan Daya Saing Global Industri
Pelaku Pasar Optimis, CSA Index Juni 2024 Naik ke 60: Kinerja IHSG Diperkirakan Membaik
Wijanarko Pimpin Prakonvensi RSKKNI: Transformasi SDM Sektor Keuangan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:27 WIB

BNSP Turut Hadir: Konvensi Nasional Bahas Standar Kompetensi untuk SDM Jasa Keuangan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:29 WIB

OJK Jambi Apresiasi Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya: Harapkan Peningkatan Literasi Keuangan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 13:32 WIB

Dukung Penguatan Ekosistem Gula Nasional, Bapanas Menjaga Harga yang Baik di Tingkat Produsen

Kamis, 4 Juli 2024 - 09:19 WIB

Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:29 WIB

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:57 WIB

Peresmian LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong Produktivitas dan Daya Saing Global Industri

Kamis, 6 Juni 2024 - 18:56 WIB

Pelaku Pasar Optimis, CSA Index Juni 2024 Naik ke 60: Kinerja IHSG Diperkirakan Membaik

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:40 WIB

Wijanarko Pimpin Prakonvensi RSKKNI: Transformasi SDM Sektor Keuangan

Berita Terbaru