Kejahatan Kemanusiaan Terjadi di Myanmar, Apa Peran Indonesia Sebagai Tuan Rumah G20?

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 28 Oktober 2022 - 08:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi warna bendera Myanmar. (Instagram.com/@maaa4fun)

Ilustrasi warna bendera Myanmar. (Instagram.com/@maaa4fun)

ARAHNEWS.COM – Serangan Udara Militer Myanmar pekan lalu di negara bagian Kachin Utara menewaskan 80 orang.

Hal tersebut adalah kejahatan perang sekaligus kejahatan kemanusiaan yang mesti dibawa ke pengadilan kriminal internasional.

Dikabarkan bahwa militer Myanmar adalah pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa pengeboman tersebut.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Peristiwa tersebut terjadi ketika sekitar 500 orang menghadiri perayaan berdirinya Organisasi Kemerdekaan Kachin dimana kemudian jet militer Myanmar menjatuhkan empat bom pada pertemuan tersebut.

80 orang yang tewas pada peristiwa tersebut adalah perwira, tentara militer Kachin, musisi, pemilik usaha dan warga sipil lainnya.

Di Myanmar memang terjadi situasi perlawanan terhadap rezim junta militer.

Perlawanan tersebut dikoordinasi oleh para pemimpin sipil dan  bayangan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).

Di mana para anggotanya adalah para anggota parlemen terpilih pada pemilu November 2020 sebelum kudeta militer pada Februari 2021.

Indonesia sebagai anggota ASEAN dan tuan Rumah G20 mesti mengambil langkah pro aktif terhadap situasi yang terjadi di Myanmar tersebut.

Tindakan pembantaian masyarakat sipil oleh juncta militer di Myanmar ini harus dikutuk secara keras.

Karena dengan alasan apa pun pembantaian terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia mesti mengambil inisiatif secara cepat untuk meredakan ketegangan yang terjadi di Myanmar antara rakyat Myanmar dan pemerintah Juncta militer disana.

Jika presiden Jokowi mampu bertemu dengan presiden Ukraina dan presiden Rusia di negara nya masing masing untuk mengupayakan jalan damai.

Maka harusnya presiden Jokowi lebih mampu lagi untuk mengupayakan jalan damai terhadap Myanmar yang sama sama negara Asia Tenggara dan juga sama sama negara ASEAN.

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Berita Terkait

KPK Gerebek Proyek EDC BRI, Rp28 Miliar Disembunyi di Bilyet!
Hubungan Ekonomi RI‑Saudi Menguat via Lawatan Prabowo Fokus Energi dan Infrastruktur
Iran Tak Aman, Pemerintah Evakuasi WNI: “Kami Bergerak Lewat Jalur Darat”
Satu Suara untuk Sudaryono: Dualisme HKTI Resmi Berakhir
Prabowo Tetapkan Empat Pulau Sengketa Jadi Milik Aceh
Singapura Tolak Penangguhan Paulus Tannos, KPK Apresiasi Putusan
Perluas Pengaruh Indonesia ke Dunia, IMC Luncurkan Media Berbahasa Inggris Indo24jam.com dan 01post.com
Kejati NTT Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Rumah Eks Pejuang Timor Timur, Wamen PU Diana Dipanggil

Berita Terkait

Sabtu, 5 Juli 2025 - 08:37 WIB

KPK Gerebek Proyek EDC BRI, Rp28 Miliar Disembunyi di Bilyet!

Rabu, 2 Juli 2025 - 09:17 WIB

Hubungan Ekonomi RI‑Saudi Menguat via Lawatan Prabowo Fokus Energi dan Infrastruktur

Senin, 30 Juni 2025 - 08:31 WIB

Iran Tak Aman, Pemerintah Evakuasi WNI: “Kami Bergerak Lewat Jalur Darat”

Kamis, 26 Juni 2025 - 08:10 WIB

Satu Suara untuk Sudaryono: Dualisme HKTI Resmi Berakhir

Rabu, 18 Juni 2025 - 07:11 WIB

Prabowo Tetapkan Empat Pulau Sengketa Jadi Milik Aceh

Berita Terbaru

Sudaryono ditetapkan sebagai Ketua Umum HKTI dalam Munas X di Kementan, 25 Juni 2025, akhiri konflik internal organisasi tani selama lebih dari satu dekade. (Dok. Kementerian Pertanian).

Nasional

Satu Suara untuk Sudaryono: Dualisme HKTI Resmi Berakhir

Kamis, 26 Jun 2025 - 08:10 WIB