Hubungan Diamnya Komisi III DPR RI, Kasus Pembuhuhan Brigadir J dan Kekaisaran Ferdy Sambo

- Pewarta

Sabtu, 20 Agustus 2022 - 10:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo. (Instagram.com/@divpropampolri)

Mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo. (Instagram.com/@divpropampolri)

ARAH NEWS – Setelah lama diam lebih dari 1 bulan dalam kasus pembunuhan brigadir J, akhirnya pimpinan komisi 3 DPR RI buka suara.

Namun suaranya sangat tidak merdu, aneh dan tidak mencerminkan aspirasi publik yang ingin keterbukaan kasus brigadir J.

Bukannya berbicara keras kepada POLRI karena lamban, Pimpinan Komisi 3 malah berbicara agar publik mengakhiri kegaduhan setelah ditetapkannya Putri Candrawathi alias PC sebagai tersangka.

DPR RI malah mengawasi sosmednya rakyat

Sebagaimana dikutip kemarin 19/8, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap dengan ditetapkannya istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi alias PC sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J atau Nopriansyah Yosua Hutabarat, bisa menyudahi polemik atau kegaduhan di tengah publik, terutama di media sosial (medsos).

Kesan publik jelas sekali bahwa Komisi 3 DPR RI punya hubungan khusus dengan kekaisaran Ferdy Sambo sehingga tidak berani berbicara hal yang akan menyakiti hati Ferdy Sambo dan kelompoknya.

Diamnya komisi 3 DPR RI dengan alasan reses tidak masuk akal. Meski reses anggota DPR komisi 3 memiliki seluruh perangkat media untuk memberikan pendapat.

Untuk memberikan penilaian atas banyak kejanggalan kasus tersebut, komisi 3 pun tidak melakukannya.

Namun komisi 3 DPR RI memilih diam karena takut rusaknya hubungan harmonis dengan para petinggi POLRI yang masuk dalam kekaisaran Ferdy Sambo.

Kuat dugaan ada hubungan terlarang antara oknum komisi 3 dengan para tersangka obstruction of justice dalam kasus brigadir J.

Apakah ada aliran dana kepada mereka selama ini hanya KPK dan PPATK yang dapat memberikan keterangan namun KPK dan PPATK tidak terlihat aktif untuk membantu pengungkapan ada/tidak-nya dugaan aliran dana terkait penutupan kasus pembunuhan Brigadir J tersebut.

Makin Kacau, Peran Lembaga Pengawasan LUMPUH

Kecenderungan diam dan tidak memberikan kritik pada skenario awal kasus pembunuhan brigadir J membuat publik sangat kecewa kepada Komisi 3 DPR RI.

Bahkan komisi 3 DPR RI juga mendukung asumsi-asumsi liar masyarakat terkait motif pembunuhan tersebut.

Kasus Ferdy Sambo yang isunya terus berkembang dan menimbulkan asumsi-asumsi liar di masyarakat hingga muncul isu kekaisaran Sambo dan Konsorsium 303 di internal Polri sebagai buntut dari kasus penembakan Brigadir J.

Komisi 3 DPR RI memiliki ruang lingkup pengawasan jalannya penegakan hukum, HAM dan keamanan.

Ruang lingkup tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015.

Kasus Brigadir J yang terjadi sejak Jumat 8 Juli 2022 adalah kasus yang terkait dalam ruang lingkup komisi 3 secara sempurna.

Ada hubungannya dengan penegakan hukum, HAM dan peran aparat keamanan.

Pasangan Kerja komisi 3 DPR RI tercatat ada 14 partner diantaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Komnas HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.

Juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Narkotika Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Komisi 3 DPR RI pun akan bersuara dengan memanggil Kapolri Listyo Sigit pada Rabu 24 agustus 2022 yang akan datang atau 1 Bulan 3 Minggu setelah kasus pembunuhan Brigadir J terjadi.

Meminjam istilah Pak Menkopolhukam Mahfudz MD, Apakah benar ada hubungan kuat diamnya anggota dewan terhormat tersebut dengan psiko-politis dalam kasus Ferdy Sambo?

Benar atau tidak kenyataannya komisi 3 DPR RI telah lumpuh terkait kasus ferdy sambo tersebut.

Peran lembaga pengawasan DPR RI yang seharusnya mengawal POLRI jangan sampai ada oknum polisi yang melakukan abuse of power ternyata gagal.

Komisi 3 DPR RI telah gagal melakukan pencegahan dan gagal melakukan pengawasan.

Rakyat punya kepedulian terhadap institusi kepolisian sehingga mengawal kasus ini sejak awal agar penegak hukum bekerja dalam track yang benar.

Sementara wakil rakyat tidak ambil peranan sama sekali sehingga keberadaan wakil rakyat di DPR dipertanyakan dalam kasus ini.

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Berita Terkait

Prabowo Subianto Didoakan agar Lancar Pimpin Bangsa Indonesia oleh Imam Besar Al Azhar Mesir
Bentuk Tanggung Jawab Moral Peretasan PDNS, Semuel A Pangerapan Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo
Kejagung Sita Aset Emas Batangan 7,7 Kg dari 6 Tersangka dalam Kasus Tata Kelola Komoditas Emas 109 Ton
Kasus Harun Masiku, KPK Tanggapi Tudingan Maladministrasi Terhadap Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
BNSP Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam, Meningkatkan Potensi Pekerja Migran
Prabowo Subianto Tulis Artikel di Media Asing Newsweek, Sebut Kualitas Hidup Rakyat adalah Prioritas
Prabowo Subianto Bertemu Blinken di Yordania, Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza
Kasus Buronan Harun Masiku, Kuasa Hukum Tanggapi Penyitaan Ponsel dan Buku Harian Hasto Kristiyanto
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 11 Juli 2024 - 08:24 WIB

Prabowo Subianto Didoakan agar Lancar Pimpin Bangsa Indonesia oleh Imam Besar Al Azhar Mesir

Kamis, 4 Juli 2024 - 15:13 WIB

Bentuk Tanggung Jawab Moral Peretasan PDNS, Semuel A Pangerapan Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo

Selasa, 2 Juli 2024 - 10:06 WIB

Kejagung Sita Aset Emas Batangan 7,7 Kg dari 6 Tersangka dalam Kasus Tata Kelola Komoditas Emas 109 Ton

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:11 WIB

Kasus Harun Masiku, KPK Tanggapi Tudingan Maladministrasi Terhadap Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:29 WIB

BNSP Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam, Meningkatkan Potensi Pekerja Migran

Kamis, 13 Juni 2024 - 10:10 WIB

Prabowo Subianto Tulis Artikel di Media Asing Newsweek, Sebut Kualitas Hidup Rakyat adalah Prioritas

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:34 WIB

Prabowo Subianto Bertemu Blinken di Yordania, Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Rabu, 12 Juni 2024 - 07:45 WIB

Kasus Buronan Harun Masiku, Kuasa Hukum Tanggapi Penyitaan Ponsel dan Buku Harian Hasto Kristiyanto

Berita Terbaru