Betrokan Berdarah di Smelter Morowali, Bukan Salah TKA China Tapi Salah Pemerintah

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 20 Januari 2023 - 08:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ribuan karyawan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali saat menggelar aksi demo serentak Selasa (27/12/2022). (Instagram.com/@kabarmorowali)

Ribuan karyawan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali saat menggelar aksi demo serentak Selasa (27/12/2022). (Instagram.com/@kabarmorowali)

ARAHNEWS.COM – Sangat memprihatinkan situasi bentrokan antara Tenaga Kerja Indonesia dengan Tenaga Kerja Asing di PT. GNI Morowali.

Perusahaan asing tambang nikel yang dimiliki pengusaha China sudah mulai menuai konflik diantara pekerja.

Bentrokan yang menelan korban jiwa ini akan menjadi isu sensitif. Peristiwa ini akan mengukir kebencian di hati penduduk pribumi.

Yang tentunya menjadi preseden buruk atas situasi di Morowali dan menjadi trigger persoalan yang lebih besar di kemudian hari.

Keberadaan TKA Cina yang terus berdatangan dan menggeser peranan tenaga kerja lokal dan ketimpangan perlakuan ekonomi antara TKA dengan TKI ini akan menjadi bom waktu.

Pemerintah tidak boleh hanya menerangkan bahwa pelaku penyerangan adalah para tenaga kerja lokal tanpa ditelusuri secara komprehensif akar persoalannya.

Karena jika ada justifikasi bahwa penyebabnya adalah TKI maka akan ada sikap solidaritas dari penduduk pribumi yang dapat memicu situasi yang lebih buruk.

Ini dampak jika investor asing menjadi dominan dalam mengambil keuntungan dari kekayaan alam dalam negeri.

Pemerintah sudah sangat salah kaprah dalam memberikan karpet merah kepada investor asing secara berlebihan.

Merelakan SDA dinikmati sebesar-besarnya oleh asing daripada rakyat negeri sendiri.

Faktanya TKA Cina terus berdatangan yang ternyata bukan hanya tenaga ahli melainkan level buruh kasar dengan tingkat penghasilan lebih tinggi.

Dari pada buruh-buruh lokal yang semestinya keberadaan perusahaan-perusahaan tambang ini menjadi panggung utama bagi masyarakat lokal untuk bisa mendapatkan kesejahteraan.

Alasan bahwa keberadaan TKA ini untuk transfer knowledge dan teknologi hanyalah sebuah kedustaan besar.

Untuk melegalkan masuknya para pekerja asing tersebut, karena pada kenyataannya tidak terlihat adanya pergantian pekerja dari asing kepada lokal sebagai wujud transfer knowledge tersebut.

Hal ini bisa dilihat juga pada proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung yang sempat terjadi kecelakaan beberapa waktu yang lalu.

Para pekerjanya semuanya asing padahal proyek ini sudah berlangsung dari tahun 2014. Artinya transfer knowledge ini tidak pernah terjadi.

Jika ditanya peristiwa-peristiwa ini kesalahan siapa maka pemerintahlah yang semestinya disalahkan.

Karena telah memberikan karpet merah kepada asing dengan kebijakan yang lebih memberikan keuntungan kepada asing daripada kepada negeri sendiri.

Adapun investor khususnya Cina dalam hal ini menjadi suatu kewajaran jika ingin memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya melalui proyek-proyek seperti ini.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Jika benar buruh-buruh kasar Cina yang datang ke Indonesia untuk mengerjakan proyek-proyek seperti di PT. GNI Morowali dan juga KCJB, maka yang mengizinkan masuknya para TKA Cina tersebut patut dilabeli sebagai pengkhianat negara.

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Berita Terkait

Analis Memperkirakan Rupiah Melemah di Tengah Kekhawatiran Kebijakan Tarif Trump
Bahas Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Tiongkok, Airlangga Hartarto Terima Kunjungan Dubes Wang Lutong
Sapulangit Media Center Gandeng Rilispers.com Pasarkan Publikasi Press Release di 150+ Portal Berita
Peluang Besar untuk Tarik Investasi, Anindya Bakrie Ikut Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Luar Neger
Kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah, Indonesia akan Tambah Kuota Impor Beras Sebanyak 1 Juta Ton
Dukung Target Pertumbuhan Ekomomi, Ekbis Media Luncurkan Media Online Ekonomi dan Bisnis Prospektif.com
Kementerian Keuangan di Bawah Presiden Prabowo Subianto Dinilai Bisa Buat Fiskal Negara Terjaga
Rilisbisnis.com Fokus Layani Publikasi Press Release di Media Ekonomi & Bisnis untuk Manajemen Reputasi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 12 November 2024 - 10:07 WIB

Analis Memperkirakan Rupiah Melemah di Tengah Kekhawatiran Kebijakan Tarif Trump

Kamis, 7 November 2024 - 08:40 WIB

Bahas Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Tiongkok, Airlangga Hartarto Terima Kunjungan Dubes Wang Lutong

Senin, 4 November 2024 - 15:10 WIB

Peluang Besar untuk Tarik Investasi, Anindya Bakrie Ikut Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Luar Neger

Rabu, 30 Oktober 2024 - 10:59 WIB

Kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah, Indonesia akan Tambah Kuota Impor Beras Sebanyak 1 Juta Ton

Selasa, 29 Oktober 2024 - 15:49 WIB

Dukung Target Pertumbuhan Ekomomi, Ekbis Media Luncurkan Media Online Ekonomi dan Bisnis Prospektif.com

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 08:35 WIB

Kementerian Keuangan di Bawah Presiden Prabowo Subianto Dinilai Bisa Buat Fiskal Negara Terjaga

Sabtu, 19 Oktober 2024 - 10:06 WIB

Rilisbisnis.com Fokus Layani Publikasi Press Release di Media Ekonomi & Bisnis untuk Manajemen Reputasi

Kamis, 17 Oktober 2024 - 10:46 WIB

Bapanas Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak Bersama di 541 Titik, Peringati Hari Pangan Sedunia 2024

Berita Terbaru