Tragis dan Menyedihkan, Kok APBN 2023 Mengulangi Kesalahan Sama Soal Subsidi Energi

- Pewarta

Rabu, 14 September 2022 - 17:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. (Dok. Bpkad.lamongankab.go.id)

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. (Dok. Bpkad.lamongankab.go.id)

ARAH NEWS – Pemerintah sepertinya tidak belajar akan beranjak dari pola yang sama dalam mengatasi BBM.

Subsidi energi 2023 dirancang dengan ketidakakuratan asumsi penentuan ICP, penentuan kurs dan penentuan volume BBM subsidi.

Belum juga dilaksanakan, Pemerintah sudah meminta koreksi hitung-hitungan subsidi energi 2023 ke Bangar DPR RI.

Ini terbukti dari ajuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan meminta tambahan belanja negara pada subsidi energi di 2023 sebesar Rp 1,3 triliun.

Dengan alasannya karena target penerimaan negara dari Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023 juga meningkat Rp. 19,4 triliun.

Besaran subsidi energi yang dimasukkan ke dalam RUU APBN 2023 sebesar Rp 210,7 triliun. Besaran itu belum ditambahkan dengan kompensasi energi.

Kenaikan yang diajukan oleh Menteri Keuangan ini juga dirinci dari mulai subsidi BBM dan LPG naik dari Rp 138,3 triliun menjadi Rp 139,4 triliun atau Rp 1,1 triliun,

Penambahan Rp 600 miliar untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Rp 400 miliar untuk LPG 3 kg. Subsidi listrik naik 0,3 triliun.

Sehingga total subsidi energi Rp 212 triliun naik dari Rp 210,7 triliun atau naik Rp 1,3 triliun.

Menurutnya untuk hitungan ICP masih tetap sama dari RAPBN 2022 dengan asumsi di US$90 per barel

Namun, nilai tukar rupiah mengalami koreksi atau kenaikan dari semula Rp 14.750 per dolar AS menjadi Rp 14.800 per dolar AS.

Selain itu, subsidi energi naik menjadi Rp212 triliun tahun 2023 tidak disertai rencana menyelesaikan subsidi yang salah sasaran dan juga rencana kemandirian energi sebagai dua sumber kenaikan BBM subsidi selama ini.

Melihat dari apa yang diajukan oleh Menteri Keuangan ke Banggar tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada langkah baru pemerintah dalam pengelolaan energi.

Ujungnya subsidi energi makin besar. Hal ini akan terus menerus berulang karena pemerintah malas dan tidak kreatif mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Pemerintah seharusnya bisa menempuh langkah-langkah jangka panjang.

Seperti mengefisiensikan Pertamina yang didalamnya termasuk pengolahan dari minyak mentah hingga menjadi BBM yang jauh lebih mahal daripada biaya produksi yang dilakukan oleh produsen-produsen BBM di Timur Tengah.

Menjadikan subsidi itu tidak salah sasaran, mencari sumber minyak baru yang lebih murah.

Seperti dari Rusia dan negara-negara pantai Afrika, membangun produsen minyak nabati yang dikonversi menjadi BioFuell yang bisa dipakai untuk berbagai jenis kendaraan yang ada dinegara ini dan tentunya harus dikuasai oleh negara.

Semestinya pemerintah bisa mengoptimalkan BRIN sebagai leading dalam riset untuk bisa difungsikan peranannya untuk mencari invoasi-inovasi energi baru.

Sehingga masa depan swasembada energi nasional bisa terwujud dalam kurun waktu yang lebih cepat.

Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan maka negara kita akan terjebak di isu dan perdebatan yang sama yang terus berulang selama lebih dari 20 tahun.

Yaitu subsidi tidak tepat sasaran dan APBN jeblok. Pemerintah harusnya ingat dengan pepatah “Keledai tidak masuk ke lubang yang sama dua kali”.

Opini: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Kabar tentang Anwar Usman akan Kembali Menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Dipastikan Hoaks
Daftar Lengkap Susunan Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Berdasarkan Poster Viral
Prabowo Terima Ucapan Selamat dari Sejumlah Pemimpin Dunia, Proses Demokrasi Diakui dan Berjalan Baik
Siswa SMPN 1 Candi Sidoarjo Ikuti Penyuluhan Anti Narkoba dengan Antusias
Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Pasangan Prabowo – Gibran di Pemilu 2024
Pengacara Hotman Paris Hutapea Buka Suara Mengenai Pelaku Penyebaran Hoaks Pesawat Mirage dan PT MTI
Luluskan 75 Sarjana Kedokteran Militer, Menhan Prabowo Bangga Universitas Pertahanan RI Cetak Sejarah
Polda Metro Jaya Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Aiman Witjaksono, Koordinasi dengan Bidkum
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 11:16 WIB

Kabar tentang Anwar Usman akan Kembali Menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Dipastikan Hoaks

Selasa, 20 Februari 2024 - 16:05 WIB

Daftar Lengkap Susunan Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Berdasarkan Poster Viral

Jumat, 16 Februari 2024 - 22:33 WIB

Siswa SMPN 1 Candi Sidoarjo Ikuti Penyuluhan Anti Narkoba dengan Antusias

Kamis, 15 Februari 2024 - 14:43 WIB

Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Pasangan Prabowo – Gibran di Pemilu 2024

Selasa, 13 Februari 2024 - 15:35 WIB

Pengacara Hotman Paris Hutapea Buka Suara Mengenai Pelaku Penyebaran Hoaks Pesawat Mirage dan PT MTI

Selasa, 13 Februari 2024 - 09:31 WIB

Luluskan 75 Sarjana Kedokteran Militer, Menhan Prabowo Bangga Universitas Pertahanan RI Cetak Sejarah

Kamis, 8 Februari 2024 - 21:05 WIB

Polda Metro Jaya Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Aiman Witjaksono, Koordinasi dengan Bidkum

Senin, 5 Februari 2024 - 19:29 WIB

Muhammad Karim, Sosok Aktivis Keagamaan yang jadi Panutan Milenial

Berita Terbaru