ARAH NEWS – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merupakan koalisi yang pertama kali dibentuk namun hingga hari ini belum berani mendeklarasikan capres dan cawapres.

Jika dilihat dari proses terbentuknya, KIB merupakan koalisi irisan dari koalisi pemerintahan eksekutif Presiden Jokowi.

Maka tidak heran sampai hari ini keinginan koalisi untuk segera mendeklarasikan calon terhalangi oleh kerja-kerja di pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurut pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif langkah KIB terbelenggu oleh bayangan-bayang kekuasaan eksekutif di pemerintahan Presiden Jokowi.

“Jadi tidak heran jika sampai saat ini KIB mengulur waktu untuk tidak tergesa-gesa mendekrasikan nama-nama calon yang akan diusung.”

“Banyak menteri yang ditegur Presiden Jokowi karena sibuk mempersiapan Pilpres dibanding fokus kerja disela akhir masa jabatan Presiden Jokowi” ungkap Ikhwan.

Ikhwan Arif mengatakan posisi menteri yang diembam masing-masing petinggi partai di KIB, menjadi pertimbangan khusus bagi figur atau tokoh yang akan maju pada Pilpres 2024 nanti.

“Ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ketum Golkar sebagai figur terkuat yang digadang-gadangkan sebagai bakal calon presiden.”

“Sedangkan Suharso Monoarfa Ketum PPP dan Zulkifli Hasan Ketum PAN dinilai sulit untuk membantu mendongkrak suara untuk meraih kemenangan” imbuhnya.

Kemudian Ikhwan Arif mengatakan”Untuk posisi cawapres disarankan diluar partai koalisi karena ada banyak figur atau tokoh-tokoh potensial.

Seperti Anis Baswedan atau Ganjar Pranowo jika PDIP melepas Ganjar Pranowo ketimbang Puan Maharani.

“Sehingga komposisi calon dari internal dan eksternal koalisi akan menambah kekuatan politik dan suntikan elektoral.”

Proses konsolidasi KIB dinilai masih setengah matang. Jika dalam waktu dekat KIB belum mendeklarasikan nama calon, kemungkinan koalisi akan tergerus bahkan ada partai yang diprediksikan pindah haluan ke koalisi lain.

Dal proses pembentukan koalisi salah satu faktor utama yaitu mempertimbangkan kalkulasi untung rugi. Perubahan suhu politik tentu mempengaruhi arah dan tujuan koalisi.

“Dalam proses dinamika koalisi wajar-wajar saja terjadi perubahan peta koalisi. Apalagi ada deal-deal politik yang masih jauh dari harapan masing-masing partai.”

“Menurut saya jika proses konsolidasi politik terlalu panjang dan tidak membawakan hasil yang saling menguntungkan, tentu koalisi akan tergerus bahkan diprediksikan ada partai koalisi yang pindah haluan ke koalisi lain” ungkap Ikhwan.

Partai koalisi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan diprediksikan akan bergabung dengan koalisi lain.

“Partai koalisi yang tidak mencapai tingkat kesepakatan dimungkinkan akan bergabung dengan partai lain seperti partai PDIP yang sampai saat ini sebagai partai tunggal yang membuka diri untuk bergabung dengan partai lain” imbuh ikhwan.***