Program Kompor Induksi Gagal, Pemerintah Kalah dengan Agen-agen LPG?

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 27 September 2022 - 22:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kompor induksi bukan konversi yang dipahami sebagai menggantikan, tapi harusmya dipahami sebagai komplementer. (Dok. Pln.co.id)

Kompor induksi bukan konversi yang dipahami sebagai menggantikan, tapi harusmya dipahami sebagai komplementer. (Dok. Pln.co.id)

ARAH NEWS – Program elektrifikasi itu keniscayaan, cepat atau lambat energi akan bertumpu pada listrik. Mudah murah dan akan semakin efisien di masa mendatang.

Seluruh pelosok negeri telah terhubung dengan kabel listrik. Inovasi dan tehnologi listrik terus menunjukan perkembangan hingga nircabel, wireless.

Ke depan biaya listrik juga akan semakin murah, daya listrik besar tidak lagi diperlukan dan seterusnya.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aneh jika pemerintah mundur dari program elektrifikasi rumah tangga, peralatan rumah tangga yang serba listrik akan jadi keniscayaan di masa mendatang.

Ciri ciri ke arah itu sudah sangat jelas. Jika mau membaca tanda tanda perubahan dengan benar.

Kompor induksi adalah konsep bauran listrik dan LPG yang positif.
Menekan penggunaan LPG dan memberikan alternatif kepada masyarajat.

Ke depan secara alamiah masyarakat akan bergeser ke listrik tanpa paksaan tapi menggunakan cara cara alamiah.

Tidak ada yang bisa membendung ini, ini adalah kebutuhan yang baru ditengah keragaman sumber energi, dan listrik yang semakin berada di depan sebagai sumber energi rumah tangga.

Kompor induksi sengaja disalah pahamkan sebagai program pengalihan dari bahan bakar LPG ke listrik. Bukan demikian cara mehamaminya.

Kompor induksi bukan konversi yang dipahami sebagai menggantikan. Tapi harusmya dipahami sebagai komplementer.

Orang dapat saja sekali kali memasak dengan kompor induksi namun pada kali yang lain memasak dengan LPG. Biasa saja.

Dihentikannya program kompor induksi merupakan indikasi pemerintah takut dengan para pebisnis LPG yang sudah berjaringan sangat kuat melibatkan banyak pihak termasuk para politisi dan birokrat.

Seharusnya pemerintah lebih berfikir strategis, melihat perkembangan dunia.

Indonesia sendiri berhadapan dengan dua masalah di LPG yakni impor yang mencapai 80 persen kebutuhan LPG nasional dan subsidi LPG yang menembus Rp.135 triliun, yang merupakan subsidi terbesar di Indonesia.

Mengapa tidak mau berubah, mengapa kalah dengan para Pemilik SPBE dan para agen pedagang LPG?

Mosok pemerintah kalah oleh karena banyaknya statemen yang kurang berdasar?

Opini: Salamuddin DaengPeneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Mentan RI Amran Sulaiman Antar Mentan Palestina Usai Bahas Pangan dan Gaza
Danantara–Rusia Kembangkan Galangan Kapal Hijau untuk Bangkitkan Maritim Nasional
Indonomics.com Diresmikan: Kanal Berita Bisnis yang Menjadi Jembatan Informasi Investor dan Korporasi Indonesia
Misi Rahasia Kejagung di Singapura Ungkap Peran Perusahaan Asing dalam Korupsi Minyak Mentah Pertamina
Tambang Nikel di Surga Laut Raja Ampat Dihentikan: Kontrak Karya PT GAG Nikel Tetap Berlaku
Skandal Kredit Bermasalah Bank BJB: Pengaruh Kredit Macet Sritex Terhadap Tata Kelola Perbankan Nasional
Pemerintah Cetak Rekor Cadangan Beras 4 Juta Ton, Simbol Keberhasilan Program Swasembada Pangan Nasional
Krisis Bahan Bakar Minyak Bengkulu: Antrean Panjang di SPBU dan Harga Melambung

Berita Terkait

Selasa, 8 Juli 2025 - 10:19 WIB

Mentan RI Amran Sulaiman Antar Mentan Palestina Usai Bahas Pangan dan Gaza

Sabtu, 21 Juni 2025 - 06:15 WIB

Danantara–Rusia Kembangkan Galangan Kapal Hijau untuk Bangkitkan Maritim Nasional

Kamis, 12 Juni 2025 - 07:10 WIB

Indonomics.com Diresmikan: Kanal Berita Bisnis yang Menjadi Jembatan Informasi Investor dan Korporasi Indonesia

Rabu, 11 Juni 2025 - 15:01 WIB

Misi Rahasia Kejagung di Singapura Ungkap Peran Perusahaan Asing dalam Korupsi Minyak Mentah Pertamina

Rabu, 11 Juni 2025 - 14:26 WIB

Tambang Nikel di Surga Laut Raja Ampat Dihentikan: Kontrak Karya PT GAG Nikel Tetap Berlaku

Berita Terbaru

Sudaryono ditetapkan sebagai Ketua Umum HKTI dalam Munas X di Kementan, 25 Juni 2025, akhiri konflik internal organisasi tani selama lebih dari satu dekade. (Dok. Kementerian Pertanian).

Nasional

Satu Suara untuk Sudaryono: Dualisme HKTI Resmi Berakhir

Kamis, 26 Jun 2025 - 08:10 WIB