Presiden Harusnya Segera Lakukan Proses Hukum dan Bongkar Skandal Konsorsium 303

- Pewarta

Selasa, 27 September 2022 - 12:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

llustrasi. Konsorsium 303 mengacu istilah yang diduga digunakan untuk bisnis gelap perjudian yang dilakukan beberapa orang. (Dok. Arahnews.com/M. Rifai Azhari)

llustrasi. Konsorsium 303 mengacu istilah yang diduga digunakan untuk bisnis gelap perjudian yang dilakukan beberapa orang. (Dok. Arahnews.com/M. Rifai Azhari)

ARAH NEWS – Polri adalah anak kandung Reformasi. Reformasi telah membebaskan Polri dari pengaruh kemiliteran TNI melalui UU No. 2 Tahun 2002.

Reformasi mengamanatkan Polri sebagai insitusi penegak hukum sipil/supremasi sipil yang mengedepankan humanitarian dan hak asasi manusia, tapi saat ini justru telah mengkhianati amanah reformasi itu sendiri.

Dalam kurun waktu 24 tahun telah merubah peran dan wajah Polri menjadi arogan, sombong, sewenang-wenang, hedon, kebal hukum, dan bahkan lebih militer daripada TNI sendiri.

Reformasi bukan menjadikan Polri menjadi profesional, justru telah memundurkan kultur, moralitas dan bahkan pondasi sistemnya.

Kasus terbunuhnya Brigadir Joshua harus menjadi pelajaran penting bagi institusi Polri untuk melakukan perubahan fundamental.

Dorongan ini datang dari berbagai pihak, Menkopolhukam dan bahkan Presiden pun senafas untuk melakukan reformasi terhadap institusi Polri.

Kritik publik yang sangat masif hanya disikapi dengan ucapan lips service.

Praktik kekerasan, kesewenang-wenangan dan main hakim sendiri, arogansi, tindakan berlebihan hingga tak manusiawi masih kerap dilakukan oleh Kepolisian.

Polri seakan terjerembab dalam comfort zone sistem kotor ini dengan mengangkangi nilai-nilai reformasi dan tak ada keinginan untuk berubah.

Hal ini jelas kontraproduktif dengan fungsi Kepolisian yakni untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan fundamental tentu harus dimaknai dengan melakukan kinerja penegakan hukum yang tegak lurus, pembenahan kultural dan struktural bukan justru fokus pada membangun citra.

Fakta dilapangan, sudah lebih dari tiga bulan kasus terbunuhnya Brigadir Joshua belum menemukan jalan terang, seakan tidak ada harapan apalagi keadilan.

Lambannya penegakan hukum-pun mencerminkan ada kegamangan, bahkan upaya perlindungan terhadap aktor-aktor di Kepolisian yang powerfull agar tidak tersentuh hukum.

Kondisi ini telah meneguhkan kembali pada publik bahwa Polri secara institusi sedang melakukan bunuh diri massal.

Disaat Polri sedang membangun public trust, disisi lain tak mampu terbendung arus gelombang besar kasus-kasus yang selama ini tertutup rapat dan melibatkan oknum Polri terbuka silih berganti tak ada habisnya.

Dari tindak pidana korupsi, oknum Polri menjadi beking dengan membiarkan dan melindungi kegiatan judi onlie, pinjol, tambang ilegal.

Juga perdagangan solar/migas, perdagangan manusia, narkoba hingga ke persoalan runtuhnya etika moralitas anggota terus mewarnai pemberitaan media.

Tidak ada yang berani membantah atas temuan IPW tentang bukti aliran dana konsosium 303 Judi Online ke sejumlah Polri dan sejumlah pejabat negara.

Laporan ini pun diperkuat dengan Laporan PPATK yang melansir Laporan transaksi sekitar 155 Triliun rupiah aliran dana 303 masuk ke oknum Polri.

Laporan Investigasi Migran Care yang menyebutkan ada Dugaan Konsorsium 303 Ferdi Sambo terlibat jaringan Perdagangan Manusia.

Dugaan Konsorsium 303 dengan perdagangan Narkoba, dugaan aliran Dana Konsorsium 303 ke Tambang, dugaan aliran dana konsorsium 303 mengalir pada kegiatan olahraga khususnya Sepak bola dan bahkan dugaan Dana Konsorsium 303 mengalir kepada oknum selebriti (TPPU/money loundry).

Jadi Kita bisa membaca bahwa aliran Dana Konsorsium 303 telah masuk ke berbagai sektor dan tentu sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tak ada satupun aparat hukum Polri yang menyangkal atas fakta diatas.

Sudah hampir 3 bulan isu ini beredar di publik, Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Polri dan memiliki tanggungjawab penuh pun belum merespon apapun, seolah terdiam dan membisu.

Hal ini tidak sepadan dengan yang disampaikan Presiden sebanyak 4 kali untuk membuka kasus terbunuhnya brigadir Joshua secara transparan.

Jika Presiden Jokowi memiliki komitmen terhadap Reformasi dalam mendorong mewujudkan pemerintahan bersih.

Harusnya segera melakukan proses hukum dan membongkar skandal Konsorsium 303 agar tidak menjadi beban Pemerintahannya.

Publik ingin ada kepastian hukum dan penegakan hukum yang Tegas, dan Presiden Jokowi sebagai kepala Negara pun memiliki tanggungjawab.

Dan harus menggunakan kewenangannya dengan segera melakukan penindakan secara hukum terhadap anggota Polri yang terlibat dalam skandal Konsorsium 303.

Jangan sampai publik menganggap bahwa Pemerintahan saat ini juga dibangun dari Dana Konsorsium 303.

Opini: Gigih Guntoro M,Si, CPPS,
Direktur Eksekutif Indonesian Club.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Setidaknya 6 Menteri Kabinet Jokowi Bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
Jawaban Sufmi Dasco Ahmad Saat Ditanya Soal Waktu Silaturahmi antara Prabowo dengan Megawati
Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin
Prabowo Subianto Kunjungi PM Malaysia Anwar Ibrahim, Tukar Pendapat Soal Karier dan Pengalaman
Akhirnya Kejaksaan Agung Buka Peluang Periksa Artis Sandra Dewi Terkait Kasus Korupsi PT Timah Tbk
PM Jepang Fumio Kishida Sambut Prabowo Subianto di Tokyo, Ucapkan Selamat atas Kemenangan Pilpres
Usai Ditetapkan Tersangka Korupsi Timah, Kejagung Geledah Rumah Pasangan Harvey Moeis – Sandra Dewi
Prabowo Subianto ke Presiden Tiongkok Xi Jinping Tegaskan Tiongkok Mitra Kunci Indonesia Jaga Stabilitas
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 11 April 2024 - 07:57 WIB

Setidaknya 6 Menteri Kabinet Jokowi Bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

Kamis, 11 April 2024 - 07:09 WIB

Jawaban Sufmi Dasco Ahmad Saat Ditanya Soal Waktu Silaturahmi antara Prabowo dengan Megawati

Senin, 8 April 2024 - 06:02 WIB

Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Kamis, 4 April 2024 - 07:25 WIB

Akhirnya Kejaksaan Agung Buka Peluang Periksa Artis Sandra Dewi Terkait Kasus Korupsi PT Timah Tbk

Kamis, 4 April 2024 - 07:22 WIB

PM Jepang Fumio Kishida Sambut Prabowo Subianto di Tokyo, Ucapkan Selamat atas Kemenangan Pilpres

Selasa, 2 April 2024 - 10:56 WIB

Usai Ditetapkan Tersangka Korupsi Timah, Kejagung Geledah Rumah Pasangan Harvey Moeis – Sandra Dewi

Selasa, 2 April 2024 - 08:49 WIB

Prabowo Subianto ke Presiden Tiongkok Xi Jinping Tegaskan Tiongkok Mitra Kunci Indonesia Jaga Stabilitas

Sabtu, 30 Maret 2024 - 07:38 WIB

Prabowo Semeja dengan Presiden Jokowi Saat Buka Puasa di Istana Negara, Begini Respons Budi Arie Setiadi

Berita Terbaru