Poros Perubahan Batal Deklarasi, Pengamat: Ada Kalkulasi Untung Rugi Partai yang Berkoalisi

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 11 November 2022 - 13:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Partai Nasdem, PKS dan Demokrat semakin dekat ke titik temu. (Arahnews.com/M Rifai Azhari)

Partai Nasdem, PKS dan Demokrat semakin dekat ke titik temu. (Arahnews.com/M Rifai Azhari)

ARAHNEWS.COM – Pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif menanggapi batalnya rencana deklarasi Poros Perubahan batal  tanggal 10 November 2022.

Poros koalisi yang diinisiasi oleh partai NasDem, PKS dan Demokrat belum menentukan bakal cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti.

“Batalnya deklarasi pertanda poros perubahan meredup, suasana kebatinan partai mulai berubah-ubah, jangan sampai nantinya poros perubahan menjadi loyo “

“Sebenarnya pembatalan deklarasi bukan sebatas permasalahan deadlock penentuan tanggal ya, tapi secara tersirat ada pertimbangan kalkulasi untung rugi partai berkoalisi,” kata Ikhwan Arif.

“Ada deal-deal politik yang sedang dipertaruhkan poros koalisi dibalik menjepit nama Anies Baswedan sebagai bakal Capres,” imbuhnya kepada Arahnews.com, Jumat, 1 November 2022.

Menurut Ikhwan Arif, ada sejumlah penyebab kalkulasi politik dibalik meredupnya poros perubahan.

Pertama faktor figur atau ketokohan yang menjadi pertimbangan dasar arah poros perubahan berkoalisi.

Penentuan nama tokoh pendamping Anies menjadi titik tumpu ketiga partai membangun sinyal berkoalisi.

Citra partai politik akan dipertaruhkan dalam memilih figur pendamping Anies, jika yang dipilih cawapres non partai citra partai akan meredup dampaknya ya poros koalisi juga semakin loyo.

Kemudian ada faktor momentum dibalik meredupnya poros koalisi, ‘timing’ yang yang tepat akan menentukan arah poros koalisi.

Seperti gerak cepat partai NasDem dalam memanfaatkan momentum deklarasi Anies, PKS dan Demokrat tentunya akan mengekor saja.

Momentum gerak cepat ini menjadi faktor meredupnya poros koalisi, sebab PKS dan Demokrat sudah ketinggalan momentum dalam mengusung bakal capres pilihan partai sendiri.

Dalam dinamika politik, perbedaan kalkulasi untung-rugi partai politik suatu hal yang lumrah sehingga sikap politik yang berubah-ubah sering menentukan keberpihakan partai koalisi untuk tetap bertahan di koalisi atau keluar dari poros koalisi.

Terakhir ada faktor presidential threshold (PT) yang merupakan faktor pondasi pembentukan koalisi.

“Tanpa akad koalisi dengan PKS dan Demokrat, Poros Perubahan belum layak memenuhi ambang batas pencalonan sebesar 20%.”

“Meskipun NasDem sudah berkoar-koar mendeklarasikan Anies Baswedan,” katanya.

Beda halnya dengan Koalisi Indoneisa Bersatu (KIB), Koalisi Indonesia Raya (KIRl) yang sudah mencapai angka presidential threshold 20% dan sudah resmi akad.

“Sepertinya strategi Poros Perubahan  lebih kepada mengunci nama Anies, dibandingkan mendahului deklarasi koalisi ketiga partai,” tutup Ikhwan. ***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Berita Terkait

Sempat Berbeda Pilihan Tapi Tetap Bersahabat, Presiden Terpilih Prabowo Subianto Sambut Baik Elit PKS
Roy Suryo Soroti Gibran Rakabuming Raka di Perayaan HUT ke-79 TNI, Tak Hadir di Pelantikan Anggota DPR-RI
Rencana Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto Ditanggapi Presiden Jokowi
Soal Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara di Kabinet Prabowo Subianto, Begini Tanggapan Gerindra
KPK Geledah Rumah Dinas Kakak dari Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, PKB Beri Tanggapan
Menseskab Pramono Anung Tanggapi Pernyataan Presiden Jokowi Usai Disebut Belum Sampaikan Ingin Mundur
Partai Golkar Gabung dengan PDIP di Pilkada Banten, Bahlil Lahadalia Sebut Sudah Komunikasi dengan KIM
Sebut Cacat Secara Prosedur dan Substansi, PDI Perjuangan Tolak Pembahasan RUU Pilkada Diundangkan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 12 Oktober 2024 - 15:05 WIB

Sempat Berbeda Pilihan Tapi Tetap Bersahabat, Presiden Terpilih Prabowo Subianto Sambut Baik Elit PKS

Senin, 7 Oktober 2024 - 08:23 WIB

Roy Suryo Soroti Gibran Rakabuming Raka di Perayaan HUT ke-79 TNI, Tak Hadir di Pelantikan Anggota DPR-RI

Rabu, 2 Oktober 2024 - 13:55 WIB

Rencana Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto Ditanggapi Presiden Jokowi

Sabtu, 28 September 2024 - 09:27 WIB

Soal Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara di Kabinet Prabowo Subianto, Begini Tanggapan Gerindra

Sabtu, 14 September 2024 - 10:41 WIB

KPK Geledah Rumah Dinas Kakak dari Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, PKB Beri Tanggapan

Sabtu, 31 Agustus 2024 - 10:03 WIB

Menseskab Pramono Anung Tanggapi Pernyataan Presiden Jokowi Usai Disebut Belum Sampaikan Ingin Mundur

Rabu, 28 Agustus 2024 - 08:03 WIB

Partai Golkar Gabung dengan PDIP di Pilkada Banten, Bahlil Lahadalia Sebut Sudah Komunikasi dengan KIM

Kamis, 22 Agustus 2024 - 14:55 WIB

Sebut Cacat Secara Prosedur dan Substansi, PDI Perjuangan Tolak Pembahasan RUU Pilkada Diundangkan

Berita Terbaru