Poros Perubahan Batal Deklarasi, Pengamat: Ada Kalkulasi Untung Rugi Partai yang Berkoalisi

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 11 November 2022 - 13:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Partai Nasdem, PKS dan Demokrat semakin dekat ke titik temu. (Arahnews.com/M Rifai Azhari)

Partai Nasdem, PKS dan Demokrat semakin dekat ke titik temu. (Arahnews.com/M Rifai Azhari)

ARAHNEWS.COM – Pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif menanggapi batalnya rencana deklarasi Poros Perubahan batal  tanggal 10 November 2022.

Poros koalisi yang diinisiasi oleh partai NasDem, PKS dan Demokrat belum menentukan bakal cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti.

“Batalnya deklarasi pertanda poros perubahan meredup, suasana kebatinan partai mulai berubah-ubah, jangan sampai nantinya poros perubahan menjadi loyo “

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sebenarnya pembatalan deklarasi bukan sebatas permasalahan deadlock penentuan tanggal ya, tapi secara tersirat ada pertimbangan kalkulasi untung rugi partai berkoalisi,” kata Ikhwan Arif.

“Ada deal-deal politik yang sedang dipertaruhkan poros koalisi dibalik menjepit nama Anies Baswedan sebagai bakal Capres,” imbuhnya kepada Arahnews.com, Jumat, 1 November 2022.

Menurut Ikhwan Arif, ada sejumlah penyebab kalkulasi politik dibalik meredupnya poros perubahan.

Pertama faktor figur atau ketokohan yang menjadi pertimbangan dasar arah poros perubahan berkoalisi.

Penentuan nama tokoh pendamping Anies menjadi titik tumpu ketiga partai membangun sinyal berkoalisi.

Citra partai politik akan dipertaruhkan dalam memilih figur pendamping Anies, jika yang dipilih cawapres non partai citra partai akan meredup dampaknya ya poros koalisi juga semakin loyo.

Kemudian ada faktor momentum dibalik meredupnya poros koalisi, ‘timing’ yang yang tepat akan menentukan arah poros koalisi.

Seperti gerak cepat partai NasDem dalam memanfaatkan momentum deklarasi Anies, PKS dan Demokrat tentunya akan mengekor saja.

Momentum gerak cepat ini menjadi faktor meredupnya poros koalisi, sebab PKS dan Demokrat sudah ketinggalan momentum dalam mengusung bakal capres pilihan partai sendiri.

Dalam dinamika politik, perbedaan kalkulasi untung-rugi partai politik suatu hal yang lumrah sehingga sikap politik yang berubah-ubah sering menentukan keberpihakan partai koalisi untuk tetap bertahan di koalisi atau keluar dari poros koalisi.

Terakhir ada faktor presidential threshold (PT) yang merupakan faktor pondasi pembentukan koalisi.

“Tanpa akad koalisi dengan PKS dan Demokrat, Poros Perubahan belum layak memenuhi ambang batas pencalonan sebesar 20%.”

“Meskipun NasDem sudah berkoar-koar mendeklarasikan Anies Baswedan,” katanya.

Beda halnya dengan Koalisi Indoneisa Bersatu (KIB), Koalisi Indonesia Raya (KIRl) yang sudah mencapai angka presidential threshold 20% dan sudah resmi akad.

“Sepertinya strategi Poros Perubahan  lebih kepada mengunci nama Anies, dibandingkan mendahului deklarasi koalisi ketiga partai,” tutup Ikhwan. ***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Puan Maharani Tagih Jawaban Aparat Soal Intimidasi ke Mahasiswa UII
Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release
Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah
Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik
Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto
Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto
Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur, Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini

Berita Terkait

Senin, 26 Mei 2025 - 08:47 WIB

Puan Maharani Tagih Jawaban Aparat Soal Intimidasi ke Mahasiswa UII

Senin, 28 April 2025 - 07:17 WIB

Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release

Sabtu, 8 Februari 2025 - 14:52 WIB

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:52 WIB

Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Rabu, 15 Januari 2025 - 11:02 WIB

Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik

Berita Terbaru

Sudaryono ditetapkan sebagai Ketua Umum HKTI dalam Munas X di Kementan, 25 Juni 2025, akhiri konflik internal organisasi tani selama lebih dari satu dekade. (Dok. Kementerian Pertanian).

Nasional

Satu Suara untuk Sudaryono: Dualisme HKTI Resmi Berakhir

Kamis, 26 Jun 2025 - 08:10 WIB