Pemerintah Harus Hentikan Keterlibatan Polri dalam Berbagai Jabatan-jabatan Sipil

- Pewarta

Kamis, 27 Oktober 2022 - 13:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi institusi Polri. (Dok. Arahnews.com/M Rifai Azhari)

Ilustrasi institusi Polri. (Dok. Arahnews.com/M Rifai Azhari)

ARAHNEWS.COM – Pengelolaan negara saat ini semakin banyak tumpang tindih yang alih-alih menciptakan efektivitas kinerja dengan orientasi pada hasil-hasil pembangunan malah jadi cenderung membangun dinasti dengan berorientasi pada kekuasaan.

Hal ini sangat dirasakan manakala peranan anggota POLRI masuk diberbagai jabatan sipil. Sebut saja:

1. Mendagri yang dijabat oleh Tito Karnavian sebagai mantan Kapolri,

2. Tiga orang Pati ditunjuk menjabat sebagai jabatan sipil pada tahun 2020, ketiganya masih tercatat sebagai anggota Polri aktif pada saat itu. yaitu:

Brigadir Jenderal Adi Deriyan yang menduduki jabatan Staf Khusus bidang Keamanan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf),

Irjen Andap Budhi Revianto yang menduduki jabatan Irjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),

Serta Irjen Reinhard Silitonga yang menduduki jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham.

3. Kemudian sebelumnya Irjen (Purn) Ronny Sompie menjabat sebagai Dirjen Imigrasi sejak 2015 lalu. Saat itu dirinya masih menjadi perwira tinggi aktif Polri.

4. Komjen Setyo Wasisto menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sejak November 2018.

Begitu banyak posisi jabatan sipil yang diberikan kepada anggota Polri pada masa pemerintahan Jokowi.

Ini sebuah preseden buruk karena institusi Polri akan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Akibatnya akan terjadi ketidakadilan dalam penegakkan hukum.

Hukum menjadi tebang pilih, hukum dijadikan alat untuk memukul pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Akhirnya polisi jadi ikut bermain politik.

Dengan munculnya kasus seperti yang dilakukan Ferdy Sambo, kita bisa melihat bagaimana cengkraman kekuasaan Pati Polri dalam melakukan ketidakadilan secara terstruktur sehingga melibatkan banyak pihak dalam kepolisian.

Publik menyadari yang muncul kepermukaan adalah puncak gunung es dimana akarnya kemungkinan lebih besar dan komplek lagi.

Dengan rentang waktu penangangan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J ini yang terasa lambat memperlihatkan betapa sulitnya untuk menjerat seorang Pati seperti Ferdy Sambo.

Institusi sebesar Polri seolah-olah sedang berpikir berkali-kali untuk memperkarakan kasus ini secara tegas dan lugas.

Akhirnya publik merasakan kegamangan itu, seperti terjadi saling sandra dalam internal tubuh Polri.

Bagaimana jika kekuasaan berjalan seperti itu di pemerintahan ini? Tentunya publik bisa merasakan bahwa orientasi pemerintah lebih kepada kekuasaan daripada untuk mensejahterakan rakyat.

Pergerakkan politik yang terjadi sangat kental mengarah kepada hal tersebut. Kita bisa ingat bagaimana narasi Tunda Pemilu dan Presiden 3 periode dan indikasi kuat yang mengarah kepada makar untuk merubah kosntitusi untuk melegalkan hal ini.

Dengan demikian, maka pemerintah harus menghentikan keterlibatan Polri dalam jabatan-jabatan sipil

Agar negara lebih bisa fokus dan tepat menempatkan orang-orang sesuai dengan kapasitasnya dengan prinsip The Right Man in the Right Place dan menghindari konflik of interest dan pola-pola mafia l.

Kembalikan Peran dan Fungsi Polri pada tempat yang semestinya sebagaimana pencegahan terhadap terjadinya Dwi Fungsi ABRI yang pernah terjadi pada masa jabatan Presiden Soeharto.

Untuk menjaga integritas Polri maka sangat perlu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan para Pati.

Nilai harta yang tidak masuk akal yang dimiliki oleh anggota Polri perlu diperiksa oleh KPK bekerjasama dengan PPATK sebagai intelejen keuangan negara.

Sehingga bisa tersisir anggota-anggota kepolisian yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri.

Negara ini perlu sosok-sosok anggota Polri yang lurus dan fokus terhadap supremasi hukum dan tidak bisa dijadikan alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik. ***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

PKS Nyatakan Belum Ada Keputusan Terkait Dukungan untuk Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumut
Setelah Raffi Ahmad, Kaesang Pangarep Menjadi Calon Gubernur Kedua Terpopuler di Pilkada Jawa Tengah
Survei Indikator Politik Indonesia, Irjen Pol. Ahmad Luthfi Menjadi Top of Mind Calon Gubernur Jawa Tengah
Sejumlah Pihak yang Minta Menkominfo Budi Arie Setiadi Mundur, Begini Respons Presiden Jokowi
Partai Demokrat Jakarta Ungkap Alasan Usulkan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono Jadi Cagub Jakarta 2024
Siapa Pendamping Calon Gubernur Jakarta Mohamad Sohibul Iman? PKS Menjawab Begini
Mohamad Sohibul Iman Diusung PKS Jadi Calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun 2024
Beredar Lagi Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 Juli 2024 - 14:42 WIB

PKS Nyatakan Belum Ada Keputusan Terkait Dukungan untuk Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumut

Senin, 8 Juli 2024 - 21:13 WIB

Setelah Raffi Ahmad, Kaesang Pangarep Menjadi Calon Gubernur Kedua Terpopuler di Pilkada Jawa Tengah

Senin, 8 Juli 2024 - 10:53 WIB

Survei Indikator Politik Indonesia, Irjen Pol. Ahmad Luthfi Menjadi Top of Mind Calon Gubernur Jawa Tengah

Rabu, 3 Juli 2024 - 14:15 WIB

Sejumlah Pihak yang Minta Menkominfo Budi Arie Setiadi Mundur, Begini Respons Presiden Jokowi

Sabtu, 29 Juni 2024 - 09:41 WIB

Partai Demokrat Jakarta Ungkap Alasan Usulkan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono Jadi Cagub Jakarta 2024

Senin, 24 Juni 2024 - 10:39 WIB

Siapa Pendamping Calon Gubernur Jakarta Mohamad Sohibul Iman? PKS Menjawab Begini

Senin, 24 Juni 2024 - 07:10 WIB

Mohamad Sohibul Iman Diusung PKS Jadi Calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun 2024

Selasa, 18 Juni 2024 - 09:15 WIB

Beredar Lagi Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming

Berita Terbaru