Pemerintah Diminta Jaga Nilai Tukar Rupiah dan Kebijakannya Jangan Beratkan Masyarakat

ARAH NEWS – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah menjaga nilai tukar rupiah, serta memperhatikan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal yang tidak memberatkan masyarakat.

Hal itu merespons adanya indikasi pelemahan daya beli masyarakat global dan penurunan ekspor akibat krisis biaya hidup global.

“Pemerintah menjaga nilai tukar rupiah, serta memperhatikan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal yang tidak memberatkan masyarakat,” kata Bamsoet lewat keterangan tertulis, Kamis, 29 September 2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bamsoet juga minta pemerintah meningkatkan keberadaan produk-produk lokal di pasaran sehingga produk tersebut memiliki nilai guna yang tinggi dan berpotensi menjadi produk ekspor.

“Jaga iklim investasi agar tetap kondusif meskipun saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi pandemi,” katanya.

Setidaknya ada 6 poin catatan Bamsoet terkait masalah tersebut, di bawah ini adalah keterangan lengkapnya, sebagai berikut:

1. Meminta pemerintah melalui Kementerian Keuangan/Kemenkeu selalu bersikap waspada dan hati-hati terhadap risiko dari terjadinya krisis biaya hidup global.

Karena hal tersebut dapat berimplikasi pada menurunnya permintaan global yang dapat menurunkan kinerja ekspor.

2. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, menyiapkan strategi dan kebijakan ekonomi yang tepat.

Untuk mengatasi kondisi menurunnya daya beli masyarakat, serta penurunan permintaan dan ekspor.

3. Meminta pemerintah memperhitungkan dan mengklasifikasikan negara-negara yang berpotensi ekspor dan memetakan kebutuhan negara tersebut.

Serta mengutamakan produk-produk primer atau komoditas yang memiliki nilai tinggi dalam ekspor.

4. Meminta pemerintah menjaga nilai tukar rupiah, serta memperhatikan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal yang tidak memberatkan masyarakat.

Berupaya meningkatkan keberadaan produk-produk lokal di pasaran sehingga produk tersebut memiliki nilai guna yang tinggi dan berpotensi menjadi produk ekspor.

Menjaga iklim investasi agar tetap kondusif meskipun saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi pandemi.

5. Meminta pemerintah dapat memberikan stimulus pada aktivitas ekspor, melakukan perbaikan iklim usaha.

Melalui pelayanan perizinan terintegrasi Online Single Submission/OSS, dan mengembangkan fasilitas insentif perpajakan dan juga pengembangan vokasi.

6. Meminta pemerintah meningkatkan upaya diplomasi guna meningkatkan akses pasar internasional, dan mengembangkan infrastruktur pendukung dan mengembangkan Sumber Daya Manusia/SDM.***