Pelaksanaan Demokrasi yang Dilaksanakan di Indonesia, Ongkos Politiknya Terlalu Mahal

ARAHNEWS.COM – Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai apabila partai politik (parpol) kurang dipercaya oleh publik, maka itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kader dan pimpinan parpol untuk mengubah persepsi tersebut.

Menurut Prabowo, perbaikan itu tidak hanya pada partai politik, tetapi juga pada sistem politik di Indonesia secara keseluruhan.

“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, PR, karena demokrasi itu dilaksanakan, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui partai politik.

“Jadi kalau partai politik sekarang kurang dipercaya oleh rakyat, ini tantangan dan PR bagi pimpinan partai politik dan kader-kader partai politik untuk memperbaiki hal itu,” kata Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto menanggapi pertanyaan Najwa Shihab dalam sesi wawancara di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, yang rekamannya disiarkan oleh Tim Media Prabowo Subianto di Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Prabowo: Mindset Elite Kita Menurut Saya Terlalu Nyaman, Kita Terlalu Lama Berada dalam Comfort Zone

Dia mengatakan keberadaan partai politik masih penting dalam praktik demokrasi di Indonesia mengingat jumlah penduduknya yang mencapai 270 juta lebih jiwa, dan wilayahnya yang luas.

“Tidak mungkin kita 100 juta lebih rakyat kumpul untuk ambil keputusan, (itu) harus diwakilkan.”

“Nah ini wakil itu disaring melalui organisasi yang namanya partai politik,” kata Prabowo.

Dia menjelaskan perbaikan kualitas partai politik bergantung pada sosok pemimpinnya atau ketua umum partai.

“Itu kembali pada kualitas leadership (kepemimpinan) dan kualitas pendidikan, education (ketua umum partai).”

“Jadi, pemimpin-pemimpin kita harus terdidik dengan baik, tetapi juga sistem politiknya harus kita kaji.”

“Terus terang saja, demokrasi yang kita laksanakan ini menurut saya ongkos politiknya terlalu mahal,” kata Ketua Umum Partai Gerindra.

Dia menyampaikan di beberapa negara, misalnya Inggris, tiap calon anggota parlemen yang mencalonkan diri kemungkinan hanya mengeluarkan sekitar Rp7–10 juta dari uang pribadinya.

Sementara di Indonesia, ongkos politiknya lebih dari itu.

“Berarti sistem politik kita tidak membawa negeri ini menjadi maju, hebat, makmur, tetapi bisa merusak negara ini sendiri. Makanya, kita harus berani mengkaji.”

“Nanti ini harus ada semua pimpinan, semua stakeholder, partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan.”

“Tokoh-tokoh agama, tokoh intelektual semua harus duduk mengkaji, dan bagaimana apa yang ingin kita perbaiki,” kata Prabowo.

Terlepas dari itu, Prabowo menunjukkan keyakinannya partai politik tetap harus dipertahankan dalam sistem demokrasi dan sistem politik di Indonesia, meskipun ada beberapa kader partai kena kasus korupsi.

“Ada kaderisasi berhasil, ada kaderisasi gagal. Kita sekolah saja tidak semua lulus dengan summa cum laude. Ada yang lulus dengan hanya (nilai) rata-rata. Ada yang bahkan tidak lulus.”

“Tetapi kalau yang tidak lulus atau katakanlah ada yang melanggar, ada yang plagiat, ada yang nyontek dan sebagainya, tidak berarti pendidikan harus ditutup.”

“Sistemnya kita perbaiki, kaderisasi diperbaiki, seleksinya diperbaiki,” kata Prabowo Subianto.***