ARAHNEWS.COM – PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi kabar soal Pengangkatan Budi Arie Setiadi sebagai menteri adalah bentuk dukungan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto.
Kabar itu mencuat karena Budi Arie Setiadi yang menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) disebut-sebut mendukung Prabowo Subianto.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan dukungan dari organ sukarelawan Pro Jokowi (Projo) sampai saat ini masih ambigu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Buktinya ada Projo dari Jawa Barat, ya, memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Dukungan ini, kan, belum final,” kata Hasto Kristiyanto.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: PDI Perjuangan Sebut Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Baru Kali Ini di Luar Kebiasaan Presiden Jokowi
Terlepas dari itu, lanjut Hasto, PDIP menilai pengangkatan Budi Arie demi mengisi kekosongan jabatan Menkominfo.
Dengan adanya menteri definitif, PDIP berharap sang menteri bisa mempercepat suatu pembangunan infrastruktur berkaitan dengan sistem telekomunikasi nasional.
Baca Juga:
CMEF 2026 Resmi Ditutup di Shanghai, Tampilkan Inovasi Medis Global dan Tren Industri Masa Depan
Terbitkan Laporan ESG 2025, Hikvision Dorong Pembangunan Berkelanjutan Lewat “Tech for Good”
“Agar kita berdaya saing dengan negara-negara lain,” kata Hasto Kristiyanto.
Saat ditanya bagaimana sikap PDIP atas langkah Presiden Jokowi mengangkat Budi Arie yang merupakan representasi organ sukarelawan.
Hasto Kristiyanto menilai hal itu tak ada masalah, dia menilai sukarelawan merupakan rakyat Indonesia juga.
“Apalagi juga telah berjuang, ya, di dalam pemenangan Presiden Jokowi dan oleh presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri.”
Baca Juga:
For the Reasons that Matter: Kampanye Multi-Negara yang Menyoroti Kesehatan Pernapasan Dewasa
Dorong Revolusi Pangan Global, Teknologi “Food Processing” Jepang Tampil di Panggung Dunia
“Ya, tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden,” ucap Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto Kristiyanto, Presiden Jokowi diberikan hak prerogatif dan dalam memilih menteri tentunya melewati keputusan yang matang.
“Terkait dengan siapa yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, itu merupakan bagian dari hak prerogatif presiden yang dihormati oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto Kristiyanto.
Hasto menyampaikan hal itu kepada awak media di sela-sela pelatihan juru kampanye (jurkam) pemenangan Ganjar untuk Pilpres 2024 di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin malam, 17 Juli 2023.***
