Pak Jokowi, Gunakan Energi Pemerintah untuk Fokus Tertibkan Mafia Tambang Hingga Tuntas

- Pewarta

Sabtu, 12 November 2022 - 09:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi. (Instagram.com/@jokowibekerja)

Presiden Jokowi. (Instagram.com/@jokowibekerja)

ARAHNEWS.COM – Lagi-lagi, Menkopolhukan Mahfudz MD muncul. Setelah bongkar kasus pembunuhan Beigadir J, kini merambah ke mafia tambang.

Publik apresiasi langkah Mahfudz. Indonesia butuh pejabat seperti Mahfudz. Kalau sudah bicara, semua jadi jelas dan terang benderang.

Berawal dari laporan Ismail Bolong, seorang aparat keamanan yang mengaku setor uang miliaran ke seorang Jenderal di Jakarta.

Di Indonsia, bawahan setor ke atasan lumrah terjadi di banyak institusi. Bawahan dapat setoran dari pengusaha yang diback up, lalu disetor ke atasan.

Angka-angkanya sudah pasti. Inilah mata rantai mafia, termasuk di pertambangan.

Mahfudz mau bongkar ini. Memang harus dibongkar, lalu jangan lupa untuk ditertibkan. Bongkar saja tanpa ditertibkan, buat apa?

Hilang satu berganti yang lain. Rakyat berharap niat Mahfudz itu serius dan mendapat dukungan dari semua pihak.

Saran saya ke Mahfudz, juga presiden Jokowi, fokus dulu di mafia pertambangan. Tuntaskan satu bidang ini hingga betul-betul bersih dan tertib.

Energi pemerintah terbatas, maka gunakan dulu energi yang terbatas ini untuk menertibkan mafia tambang hingga tuntas. Presiden Jokowi harus support habis Mahfudz MD.

Ini bisa menjadi ekspektasi yang sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di masa depan. Di titik ini, pemerintah dan oposisi mesti kompak. Rakyat pasti memberi dukungan.

Di mafia tambang, diantara pemainnya adalah pengusaha pendukung pemerintah, oknum birokrat, oknum aparat, oknum partai, kabarnya juga ada oknum kementrian.

Saya bicara oknum, supaya aman. Ini yang akan dihadapi oleh Mahfudz, KPK dan Jokowi. Beranikah? Harus berani.

Fokus ke tambang dulu. Gunakan semua kemampuan negara untuk membereskan tambang di Indonesia.

Mafia tanah, mafia perikanan, mafia pertanian, mafia impor dan yang lainnya silahkan diberantas oleh masing-masing kementerian. Tapi, mafia tambang ini harus mendapatkan prioritas.

Di sini ada puluhan ribu triliun. Negara harus menyelamatkan kekayaannya. Sekaranglah saatnya. Sekaranglah waktunya.

Indonesia kaya raya. Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah. Untuk tambang saja, jika singkirkan dari mafia dan terbebas dari korupsi.

Setiap bulan pemerintah bisa gaji rakyat 20 juta perorang. Ini data yang pernah diungkap oleh ketua KPK periode Abraham Samad.

Nikel, batubara, emas, biji besi, gas, minyak, dll merupakan kekayaan negara yang mestinya dikelola untuk kesejahteraan rakyat.

Ini amanah Undang-Undang yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini dan belum sepenuhnya ditunaikan.

Untuk batu bara saja, Indonesia memiliki cadangan 26,2 miliar ton. Tidak habis ditambang selama 50 tahun.

Belum jika ditemukan lahan yang lainnya. Indonesia merupakan produsen batu bara ke-3 dunia setelah China dan India.

Selain batu bara, Indonesia kaya nikel. Indonesia punya cadangan 11,88 miliar ton nikel. Ini setara dengan 25 persen cadangan nikel di dunia.

Indonsia juga punya gunung emas. Indonesia adalah negara peringkat 9 penghasil emas dunia. Dan kualitas emas Indonesia adalah terbaik di dunia.

Indonesia kaya raya dengan SDA. Kita hanya butuh pemerintahan yang tidak saja kuat, tapi punya keberanian dan kemampuan untuk menertibkan tambang dan mengelolanya untuk kesejahteraan rakyatnya.

Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menertibkan dunia tambang Indonesia. Ada triggernya. Ada pemicunya.

Yaitu laporan Ismael Bolong di video yang viral. Ia mengaku setor uang miliaran rupiah ke seorang Jenderal di Jakarta terkait dengan tambang ilegal.

Setor menyetor telah menjadi tradisi pejabat kita di hampir semua lini. Anak buah setor ke atasan, itu hal biasa. Tradisi lama dan sudah sejak dulu diwariskan turun temurun.

Bukan rahasia umum lagi. Selama ini, rantai korupsi seperti ini dianggap lazim dan dibiarkan. Praktek seperti ini berjalan puluhan tahun lamanya. Makin lama makin parah.

Tidak disadari jika itu distop, ditertibkan dan dikelola secara benar oleh negara, semua rakyat Indonesia akan kebagian dan sejahtera. Cukup buat bayar hutang negara dan biaya kuliah rakyat gratis.

Mensejahterakan rakyat Indonesia itu mudah. Bahkan sangat mudah. Berantas para mafia tambang, pendapatan negara akan berlimpah.

Di sini butuh pemimpin yang punya niat (integritas) dan punya keberanian.

Pilih Kapolri, Panglima TNI, Kejagung, Ketua KPK, Menteri BUMN, Menteri ESDM dan Menteri kehutanan yang punya komitmen untuk tertibkan mafia tambang.

Kalau tidak, semua menjadi omong kosong. Seserius apakah Mahfudz MD menggandeng KPK untuk memberantas korupsi di pertambangan?

Dan sebesar apa support Presiden Jokowi kepada Mahfudz MD? Rakyat sedang menunggunya.

Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa. ***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Maaf, Tak Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Dugaan Korupsi DJKA
Kasus Kegiatan Usaha Tata Niaga Komoditi Emas PT Antam Tbk, Kejaksaan Agung Periksa 4 Orang Saksi
Insiden Penembakan Menimpa Mantan Presiden AS Donald Trump, Ini Komentar Presiden Jokowi
Prabowo Subianto Didoakan agar Lancar Pimpin Bangsa Indonesia oleh Imam Besar Al Azhar Mesir
Gebyar Dies Natalis ke-16, Politeknik Negeri Indramayu Gelar Seminar Ilmiah
Bentuk Tanggung Jawab Moral Peretasan PDNS, Semuel A Pangerapan Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo
Kejagung Sita Aset Emas Batangan 7,7 Kg dari 6 Tersangka dalam Kasus Tata Kelola Komoditas Emas 109 Ton
Kasus Harun Masiku, KPK Tanggapi Tudingan Maladministrasi Terhadap Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 14:54 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Maaf, Tak Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Dugaan Korupsi DJKA

Senin, 15 Juli 2024 - 07:23 WIB

Insiden Penembakan Menimpa Mantan Presiden AS Donald Trump, Ini Komentar Presiden Jokowi

Kamis, 11 Juli 2024 - 08:24 WIB

Prabowo Subianto Didoakan agar Lancar Pimpin Bangsa Indonesia oleh Imam Besar Al Azhar Mesir

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:32 WIB

Gebyar Dies Natalis ke-16, Politeknik Negeri Indramayu Gelar Seminar Ilmiah

Kamis, 4 Juli 2024 - 15:13 WIB

Bentuk Tanggung Jawab Moral Peretasan PDNS, Semuel A Pangerapan Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo

Selasa, 2 Juli 2024 - 10:06 WIB

Kejagung Sita Aset Emas Batangan 7,7 Kg dari 6 Tersangka dalam Kasus Tata Kelola Komoditas Emas 109 Ton

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:11 WIB

Kasus Harun Masiku, KPK Tanggapi Tudingan Maladministrasi Terhadap Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:29 WIB

BNSP Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam, Meningkatkan Potensi Pekerja Migran

Berita Terbaru