Kaum Perempuan Indonesia Tuntut Sidang Istimewa, La Nyalla: Sejalan dengan Perjuangan DPD RI

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 8 September 2022 - 14:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Dok. Beta.dpd.go.id)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Dok. Beta.dpd.go.id)

ARAH NEWS – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan tuntutan kaum perempuan yang disuarakan saat Kongres Perempuan Indonesia di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu 7 September 2022 malam, sejalan dengan perjuangan DPD RI.

Saat menghadiri Malam Kebudayaan Kongres Perempuan Indonesia, LaNyalla menerima aspirasi dari para perempuan.

Aspirasi yang disebut sebagai Manifesto Kongres Perempuan Indonesia itu, disampaikan oleh Ratna Sarumpaet yang merupakan penggagas kongres.

“Para perempuan Indonesia dengan ini memerintahkan kepada MPR RI selambat-lambatnya dalam waktu 4 X 24 jam menggelar Sidang Istimewa untuk satu, mengetuk palu kembali ke UUD 1945 dengan 3 adendum, yaitu pasal-pasal tentang masa jabatan Presiden, pasal-pasal tentang Hak Azasi Manusia dan pasal-pasal tentang Lingkungan Hidup,” kata Ratna Sarumpaet.

Ultimatum kedua, lanjut Ratna, setelah ketuk palu para anggota MPR dipersilakan meninggalkan Rumah Rakyat yaitu Gedung DPR/MPR/DPD di Senayan.

“Kemudian rakyat Indonesia seperti para intelektual, akademisi, budayawan, utusan golongan, utusan daerah dan elemen lainnya memperbaiki semua Undang-undang yang telah dirusak dan kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” tuturnya.

Ratna menambahkan, perempuan Indonesia atas nama bangsa tidak akan pernah tinggal diam ketika kondisi bangsanya yang sedang mengalami kerusakan secara terstruktur, mengakibatkan keterpurukan massal dan ancaman kepunahan.

“Pertemuan perempuan Indonesia tahun 2022 adalah puncak keprihatinan kaum perempuan Indonesia atas situasi dan kondisi bangsa dan negaranya. Inilah sebab Kongres Perempuan Indonesia digagas dan digelar hari ini,” ujarnya.

“Tujuannya untuk mengkonkretkan kegemilangan bangsa dan negaranya dengan cara perempuan atau seorang ibu,” tambahnya.

Sebab, separuh nafas Indonesia adalah perempuan. Politik dan demokratisasi tanpa perempuan tidak berarti. Penghormatan HAM yang tak konsisten, pendidikan yang tidak untuk semua adalah contoh cermin retak bangsa karena melupakan asal-usulnya yaitu ibu, atau perempuan Indonesia.

“Ibu Pertiwi berduka menyaksikan kehidupan demokrasi bangsa dan negaranya pasca Amandemen yang dilakukan 4 kali tanpa seijin rakyat dengan melenyapkan TAP MPR nomor 4 tahun 1983 tentang Referendum,” papar Ratna.

Menurutnya, amandemen itu telah menghancurkan harkat bangsa ini. Dimana bangsa ini lahir dengan Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar dan ideologinya.

Perempuan Indonesia pun menolak individualisme, kapitalisme, liberalisme, materialisme, neoliberalisme dan lainnya. Kekayaan sumber daya alam bangsa ini juga tidak boleh digadaikan. Kedaulatan rakyat tidak untuk diperjualbelikan.

“Untuk itu kami menitipkan aspirasi kami ini kepada Ketua DPD RI. Kami yakin Pak LaNyalla orang baik, orang lurus, orang yang peduli dan teguh berjuang untuk rakyat,” tukasnya.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai aspirasi para kaum perempuan dalam kongres sejalan dengan perjuangan dirinya dan DPD RI. Yaitu gerakan kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk kemudian dilakukan adendum perbaikan.

“Inilah yang saya maksud dengan mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Inilah jawaban untuk memperbaiki kondisi bangsa,” ujar LaNyalla.

Sejak awal LaNyalla mengatakan dirinya akan memimpin langsung gerakan tersebut. Dengan menggugah kesadaran warga bangsa mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah.

Dalam kegiatan itu, Ketua DPD RI didampingi Anggota DPD RI asal Lampung Bustami Zainuddin, Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan) dan Ahmad Nawardi (Jawa Timur).

Hadir juga Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, model sekaligus aktris Atiqah Hasiholan, seniman, pegiat sosial dan para aktivis perempuan lainnya.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah
Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik
Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto
Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto
Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur, Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini
PDI Perjuangan Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto Siapkan Pledoi atau Pembelaan Dìri dalam 7 Bahasa
Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 14:52 WIB

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:52 WIB

Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Rabu, 15 Januari 2025 - 11:02 WIB

Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik

Selasa, 14 Januari 2025 - 06:40 WIB

Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto

Senin, 13 Januari 2025 - 07:38 WIB

Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto

Berita Terbaru