Kasihan Publik, Pemerintah Amat Kejam Naikan Harga BBM Padahal Ada Cara Lain

- Pewarta

Sabtu, 3 September 2022 - 18:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri menyampaikan pernyataan perihal pengalihan subsidi BBM, Sabtu (03/09/2022), di Istana Merdeka. (Dok. Setkab.go.id)

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri menyampaikan pernyataan perihal pengalihan subsidi BBM, Sabtu (03/09/2022), di Istana Merdeka. (Dok. Setkab.go.id)

ARAH NEWS – Pemerintah akhirnya resmi menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM bersubsidi dari 7600 menjadi 10.000 rupiah per liter sangat amat memberatkan kehidupan rakyat.

Kenaikan harga BBM ini pasti akan langsung disusul kenaikan berbagai harga komoditas kehidupan lainnya.

Langkah pemerintah ini sungguh amat kejam di tengah kondisi masyarakat yang berada di bawah himpitan ekonomi yang sulit dan daya beli yang masih sangat rendah pemerintah dengan teganya justru menaikkan harga BBM.

Padahal kondisi saat ini dimana harga minyak dunia sedang turun mestinya pemerintah masih dapat menunda kenaikan harga BBM ini.

Kenaikan BBM subsidi pada hari Sabtu 3 September 2022 dilakukan pada waktu yang tidak tepat.

Karena akibat kenaikan BBM ini akan berdampak pada kenaikan harga berbagai bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya.

Dan masyarakat saat ini tidak siap dengan berbagai kenaikan tersebut.

Masyarakat Indonesia bak sudah jatuh lalu tertimpa tangga akibat kenaikan harga BBM ini.

Akibat dari Pandemi yang menghantam ekonomi masyarakat belum usai kini masyarakat harus dihadapkan pada berbagai kenaikan harga.

Pemerintah telah benar benar menciptakan penderitaan bagi masyarakat.

Dampak kenaikan BBM ini Indonesia terancam stagflasi. Kenaikan berbagai harga harga tidak diikuti oleh kesempatan kerja.

Bahkan terdapat potensi PHK besar besaran karena pabrik pabrik juga akan keberatan menghadapi dampak dari kenaikan harga BBM ini.

Apalagi Bantalan Sosial yang digelontorkan sebesar Rp. 24,17 triliun tidak akan sebanding dengan tingkat resiko yang akan ditanggung atas kebijakan kenaikan BBM.

Pemerintah bisa menggunakan defisit anggaran yang masih ada ruang di atas 3% sebagaimana UU membolehkan untuk mempertahankan subsidi BBM.

Dan juga proyek-proyek infrastruktur yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN harus dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM, contohnya tunda pembangunan IKN dan PMN Kereta Api Cepat.

Ditambah lagi angka 24,17 Triliun yang dianggarkan tersebut nyatanya tidak mencukupi.

Bahkan BLT tersebut tidak antisipatif dengan penambahan orang miskin baru dari kelas menengah akibat kenaikan harga BBM ini

Terkesan pemerintah sangat kejam, dan tidak peduli dengan kondisi rakyatnya dan hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuar nya antara lain Ibukota Baru dan Kereta Api Cepat.

Seharusnya pemerintah mau cari cara lain seperti memperbesar defisit APBN sehingga rakyat tidak perlu menanggung resiko ekonomi berat akibat kenaikan BBM Ini.

Opini: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Buat yang hobby berbagi tulisan artikel atau opini (pendapat, pandangan dan tanggapan) ayo menulis, artikel dapat dikirim lewat WhatsApp ke: 0855-7777888.

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani
Terkait Soal Uang Pecahan 1.0 yang Viral.di Medsos, Berikut Ini Penjelasan Resmi Pihak Bank Indonesia
PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Toll Road Tinjau Lokasi untuk Penanganan Tol Bocimi Longsor
Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Tirta Kahuripan Tetap Layani 225.134 Pelanggan
CSA Index: Outlook Terbaru Tentang Kondisi Pasar Modal dan Proyeksi Kinerja IHSG
Kunjungan Berkesan: LSP PM dan BNSP Tingkatkan Profesionalisme
BNSP dan LSP Talenta Wirausaha Nusantara: Upaya Bersama Mendorong Usaha Mikro Indonesia
Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024, Bapanas dan Bulog Siap Salurkan Beras SPHP dan CPB untuk Masyarakat
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 April 2024 - 08:19 WIB

RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

Senin, 8 April 2024 - 11:23 WIB

Terkait Soal Uang Pecahan 1.0 yang Viral.di Medsos, Berikut Ini Penjelasan Resmi Pihak Bank Indonesia

Kamis, 4 April 2024 - 10:59 WIB

PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Toll Road Tinjau Lokasi untuk Penanganan Tol Bocimi Longsor

Rabu, 3 April 2024 - 11:04 WIB

Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Tirta Kahuripan Tetap Layani 225.134 Pelanggan

Selasa, 2 April 2024 - 00:04 WIB

CSA Index: Outlook Terbaru Tentang Kondisi Pasar Modal dan Proyeksi Kinerja IHSG

Minggu, 17 Maret 2024 - 02:14 WIB

Kunjungan Berkesan: LSP PM dan BNSP Tingkatkan Profesionalisme

Sabtu, 9 Maret 2024 - 03:34 WIB

BNSP dan LSP Talenta Wirausaha Nusantara: Upaya Bersama Mendorong Usaha Mikro Indonesia

Selasa, 5 Maret 2024 - 14:51 WIB

Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024, Bapanas dan Bulog Siap Salurkan Beras SPHP dan CPB untuk Masyarakat

Berita Terbaru