Inilah Beberapa Alasannya, Kenapa Komunisme di Indonesia Harus Tetap Diwaspadai

- Pewarta

Jumat, 30 September 2022 - 08:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sempat ramai, logo palu dan arit di kaos oblong. (Dok. Voa-islam.com)

Sempat ramai, logo palu dan arit di kaos oblong. (Dok. Voa-islam.com)

ARAH NEWS – Gerakan Komunis dimulai dari membangun kesadaran akan pentingnya kesejahteraan komunal yang dislogankan sebagai keadilan proletar.

Menyusup ke berbagai elemen strategis, menggalang kekuatan hingga angkatan bersenjata, akhirnya melakukan kudeta atau pengambilalihan kekuasaan.

Pemilu 1955 membuktikan PKI itu kuat. DN Aidit tahun 1964 membuat buku “Membela Pancasila” tetapi 1965 mencoba melakukan kudeta untuk mengganti Pancasila.

Ditumpas oleh TNI pimpinan Pangkostrad Letjen Soeharto. Dibuat Tap No XXV/MPRS/1966 yang membubarkan dan melarang PKI, melarang pengembangan faham Komunisme Marxisme/Leninisme.

Diperkuat dengan Tap MPR No I tahun 2003 dan UU No 27 tahun 1999 yang memasukkan Pasal 107 KUHP yang memberi sanksi pidana penyebaran Komunisme, Marxisme-Leninisme. Sanksi bervariasi antara 12, 15 dan 20 tahun.

PKI secara formal sudah dibubarkan akan tetapi bukan berarti tidak potensial untuk bangkit.

Neo PKI. Geliat anak muda kiri mendirikan Partai Rakyat Demokrasi (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko di awal Reformasi cukup fenomenal. Sudjatmiko kemudian bergabung dengan PDIP.

Alfian Tanjung dalam buku “Menangkal Kebangkitan PKI” menyatakan setelah Kongres terakhir ke VII di Blitar 1965, maka loyalis mengadakan Kongres ke VIII di Sukabumi Selatan (2000).

Kemudian Kongres ke IX di Cianjur Selatan (2006), ke X di Desa Nagrak Magelang (2010) dan ke XI sekaligus HUT PKI 23 Mei tahun 2015 di Kendal Jawa Tengah.

Ribka Tjiptaning 18 Maret 2004 menulis buku “Aku Bangga Menjadi Anak PKI” dan menyatakan: “Hanya Front Nasakom yang bisa keluarkan bangsa ini dari krisis”. Slogan saat ini mirip dengan masa Nasakom “kerja, kerja, kerja”.

Rieke Diah Pitaloka kader PDIP mengusulkan RUU HIP dengan spirit perjuangan pertama, tidak mencantumkan konsiderans Tap MPRS No XXV/MPRS/1966.

Kedua, muncul pasal untuk rumusan Pancasila 1 Juni 1945 dengan pemerasan Trisila dan Ekasila. PKI di Konstituante mendukung Ekasila.

Ketiga, agama dan nilai Ketuhanan yang dikerdilkan. Sila keadilan sosial bersifat materialistik dan menempati posisi dominan.

Rezim masih menggenggam erat persahabatan dengan RRC baik untuk kepentingan investasi, hutang luar negeri maupun kerjasama dengan Partai Komunis China.

60 calon Jenderal Polri ber KKN ke China, Mega ucapkan selamat HUT PKC, dan PKC untuk pertama kalinya dapat menginjakkan kaki di Istana Merdeka.

Penghancuran dan penghilangan diorama penumpasan G 30 S PKI di Makostrad oleh Letjen Dudung Abdurahman.

Alasan diminta oleh Pangkostrad lama dan katanya haram membuat patung. Tokoh Jenderal Nasution, Letjen Soeharto dan Kolonel Sarwo Edhi dihilangkan. Vulgar sekali.

Isu sensitif keterkaitan Presiden dengan aktivis atau tokoh PKI khususnya hubungan keluarga harus terklarifikasi.

Ungkapan Bambang Tri tentang ibu asli Jokowi adalah Yap Mei Hwa mesti dijawab dengan serius dan ilmiah termasuk melakukan test DNA. Jangan biarkan publik terus ragu dan bertanya-tanya.

Rezim kini tidak atau kurang bersahabat dengan umat Islam dan menciptakan stigma keagamaan yang radikal dan intoleran.

Komunis itu dasar perjuangannya senantiasa memusuhi agama dan umat beragama. Adu domba dan gemar memfitnah.

PKI sudah tidak ada, tetapi komunisme tetap hidup. Seperti ucapan Kamaruzaman “tanpa bentuk”.

Ada tapi tidak mudah untuk mendeteksi. Tindakan bodoh dan ceroboh jika mengabaikan keberadaan PKI atau Neo-PKI.

Kesadaran (awareness) dan kewaspadaan (alertness) harus tetap kuat bahkan harus semakin kuat.

PKI dalam berbagai bentuknya adalah musuh kemanusiaan serta representasi dari kedustaan dan kebiadaban.

30 September 1965 menjadi monumen kekejian dan kebinatangan PKI. Kita tetap waspada.

Opini: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

 

Berita Terkait

PKS Nyatakan Belum Ada Keputusan Terkait Dukungan untuk Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumut
Setelah Raffi Ahmad, Kaesang Pangarep Menjadi Calon Gubernur Kedua Terpopuler di Pilkada Jawa Tengah
Survei Indikator Politik Indonesia, Irjen Pol. Ahmad Luthfi Menjadi Top of Mind Calon Gubernur Jawa Tengah
Sejumlah Pihak yang Minta Menkominfo Budi Arie Setiadi Mundur, Begini Respons Presiden Jokowi
Partai Demokrat Jakarta Ungkap Alasan Usulkan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono Jadi Cagub Jakarta 2024
Siapa Pendamping Calon Gubernur Jakarta Mohamad Sohibul Iman? PKS Menjawab Begini
Mohamad Sohibul Iman Diusung PKS Jadi Calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun 2024
Beredar Lagi Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 Juli 2024 - 14:42 WIB

PKS Nyatakan Belum Ada Keputusan Terkait Dukungan untuk Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumut

Senin, 8 Juli 2024 - 21:13 WIB

Setelah Raffi Ahmad, Kaesang Pangarep Menjadi Calon Gubernur Kedua Terpopuler di Pilkada Jawa Tengah

Rabu, 3 Juli 2024 - 14:15 WIB

Sejumlah Pihak yang Minta Menkominfo Budi Arie Setiadi Mundur, Begini Respons Presiden Jokowi

Sabtu, 29 Juni 2024 - 09:41 WIB

Partai Demokrat Jakarta Ungkap Alasan Usulkan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono Jadi Cagub Jakarta 2024

Senin, 24 Juni 2024 - 10:39 WIB

Siapa Pendamping Calon Gubernur Jakarta Mohamad Sohibul Iman? PKS Menjawab Begini

Senin, 24 Juni 2024 - 07:10 WIB

Mohamad Sohibul Iman Diusung PKS Jadi Calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun 2024

Selasa, 18 Juni 2024 - 09:15 WIB

Beredar Lagi Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming

Jumat, 17 Mei 2024 - 16:58 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Berita Terbaru