ARAHNEWS.COM – Ganjar Pranowo mengomentari isu dukungan Jokowi maju menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024.
Ganjar Pranowo adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah.
Menurut Ganjar, dirinya dengan Presiden Jokowi merupakan orang partai politik yang memahami bagaimana aturan dan relasi di parpol.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Indonesia Berpotensi Selamatkan Jutaan Nyawa, Biofarma dan Gates Foundation Kembangkan Vaksin TBC
CSA Index Naik ke 73,3, Mayoritas Analis Percaya Sektor Ekspor Jadi Penopang IHSG

SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengenai suksesi ketua umum, lanjut dia, kongres partai sudah mengaturnya sehingga ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP itu tidak benar.
“Saya meminta semua mewaspadai adanya penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP.”
“Agar siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang,” katanya di Semarang, Minggu, 30 Oktober 2022.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Terima Laporan Mentan Amran Terkait Peningkatan Produksi dan Serapan Beras Nasional
Direktur Utama BUMN yang Tak Berprestasi dan Malas-malasan, Presiden Prabowo Subianto: Ganti!
Ganjar benyebut ada upaya mengadu domba di internal partai berlambang banteng moncong putih terkait dengan isu dukungan Joko Widodo maju menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024.
Ganjar mengajak agar seluruh pendukung Presiden Jokowi konter isu tersebut, agar tidak menjadi bola liar.
“(Ide Jokowi Ketum PDIP) itu sebuah ‘kengawuran’ dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan, yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono,” ujarnya.
“Saya kira yang seperti ini mesti dicermati, apakah ini ide pribadi atau seruan orang. Kita yang sejak awal mendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan.”
Baca Juga:
Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release
Ganjar menilai nuansa penumpang gelap dan adu domba juga tercium pada kejadian beberapa waktu lalu.
“Tentu harus segera konter orang-orang semacam ini agar tidak terpancing situasi yang mengadu domba,” ucapnya.
Saat itu ada sekelompok orang mengaku sebagai sukarelawan Ganjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani terkait kasus KTP elektronik.
Dirinya meminta agar sukarelawan manapun tidak menggunakan strategi-strategi politik kotor, terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024.
“Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapa pun, satu agar tidak menjelek-jelekkan orang, dua tidak mendiskreditkan orang, tiga juga tidak mendiskreditkan partai-partai,” ujarnya. ***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.