Ganjar Pranowo Berpotensi Jadi Menteri PANRB Gantikan Almarhum Tjahjo Kumolo, Begini Alasannya

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 9 Juli 2022 - 18:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ganjar Pranowo berpotensi menjadi Menteri PAN RB, mengganantikan almarhum Tjahyo Kumolo. (Dok. Humas.jatengprov.go.id)

Ganjar Pranowo berpotensi menjadi Menteri PAN RB, mengganantikan almarhum Tjahyo Kumolo. (Dok. Humas.jatengprov.go.id)

ARAH NEWS – Pendiri Indonesia Political Power, Ikhwan Arif menyebut Gubernur Jawa Tengah termasuk salah satu tokoh yang berpotensi menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)

“Beberapa nama yang sangat populer tentu akan dijadikan prioritas utama termasuk Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas bagus,” kata Ikhwan Arif

Lewat keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 Juli 2022, pengamat politik itu juga menyebut sebagai pejabat daerah, Ganjar Pranowo juga kader terbaik partai PDIP.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain Ganjar, Ikhwan juga menyebut tokoh PDIP lainnya, yaitu Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan Mantan Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat berpotensi untuk menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo.

“Presiden Jokowi mempunyai pertimbangan khusus bahwa posisi Menpan-RB sebelumnya kan diisi oleh kader PDIP, almarhum Tjahjo Kumolo, seharusnya diganti oleh kader PDIP juga,” kata Ikhwan.

“Selain menjaga kekuatan partai PDIP di pemerintahan, juga memberikan kesempatan kepada kader partai untuk menjalankan stabilitas politik di pemerintahan ” imbuhnya.

Sebenarnya, menurut Ikhwan, Presiden bisa saja menujuk menteri diluar partai, tetapi pertimbangan presiden Jokowi sebagai kader partai tentu sangat berpengaruh juga.

“Menurut saya, sebenarnya tidak ada masalah jika yang ditunjuk diluar kader partai PDIP, ” kata Ikhwan.

Karena di akhir periode kedua ini partai-partai politik tengah membangun konsolidasi di daerah-daerah bukan lagi terfokus pada rebutan kursi menteri.

Untuk menjaga keutuhan kabinet dan pemerintahan, desakan pemilihan menteri harus mempertimbangkan faktor diluar kaderisasi partai.

Seperti kategori profesional, atau akademisi atau putra-putri terbaik rekomendasi diluar pemerintahan.

Hingga 2024, Presiden Jokowi bertanggungjawab penuh untuk menjaga stabilitas negara di tengah hiruk-pikuk persiapan Pilpres 2024.

Mengingat ini adalah akhir masa jabatan periode kedua sudah saatnya Presiden Jokowi menjalankan pemerintahan secara paripurna dengan baik.

Presiden Jokowi juga harus segera mencari penggantinya, karena tidak elok kekosongan kursi menteri terlalu lama padahal penggantinya sangat banyak sekali.***

 

Berita Terkait

Agusrin Najamudin Mantan Gubernur Bengkulu DPO, Karena Kotak Pandora. Benarkah?
Strategi Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Korporasi Kasus Tol MBZ
Vonis Tom Lembong Dinilai Tak Adil, Reformasi Hukum Jadi Tuntutan Publik
Kasus Ijazah Jokowi, TPUA Minta Polisi Tingkatkan ke Penyidikan
Puan Maharani Tagih Jawaban Aparat Soal Intimidasi ke Mahasiswa UII
Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release
Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Berita Terkait

Selasa, 9 Desember 2025 - 22:29 WIB

Agusrin Najamudin Mantan Gubernur Bengkulu DPO, Karena Kotak Pandora. Benarkah?

Rabu, 13 Agustus 2025 - 13:38 WIB

Strategi Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Korporasi Kasus Tol MBZ

Senin, 21 Juli 2025 - 14:12 WIB

Vonis Tom Lembong Dinilai Tak Adil, Reformasi Hukum Jadi Tuntutan Publik

Rabu, 16 Juli 2025 - 11:42 WIB

Kasus Ijazah Jokowi, TPUA Minta Polisi Tingkatkan ke Penyidikan

Senin, 26 Mei 2025 - 08:47 WIB

Puan Maharani Tagih Jawaban Aparat Soal Intimidasi ke Mahasiswa UII

Berita Terbaru