ARAHNEWS.COM – Direktur Eksekutif LBH Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Septian Prasetyo menyoroti maraknya praktik pertambangan Batubara ilegal di Kalimantan Timur.
Aroma korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sangat menyengat dilakukan mafia tambang dengan pejabat di sana.
Dari hasil kajian yang dilakukan, tim LBH Pospera menemukan sejumlah kejanggalan yang dilakukan oleh para mafia tambang Batubara dengan para pejabat terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terutama di wilayah hilir yaitu Pelabuhan Syahbandar.
Septian mengatakan, kejanggalan yang ditemukannya itu diantaranya adanya surat perjanjian yang dikeluarkan oleh koperasi “Mufakat Taka” untuk menampung batubara dari para penambang ilegal.
“Kemudian dengan surat yang dikeluarkan oleh koperasi Mufakat Taka itu, seolah-olah hasil tambang itu bisa menjadi legal.”
“Mereka bisa menjual batu bara keluar melalui pelabuhan dengan bekal surat koperasi.”
“Inikan satu keanehan koperasi bisa melegalkan tambang yang ilegal,” kata Septian Prasetyo saat ditemui wartawan di Jakarta, Sabtu, 21 Januari 2023.
Menurutnya, Koperasi Mufakat Taka itu diduga hanya menjadi kedok untuk menampung batubara dari para penambang ilegal yang ada di wilayah Kaltim.
Kemudian mengunakan dokumen yang dikeluarkan Koperasi itu, para pengusaha ilegal bisa bebas menjual barangnya kemanapun.
“Yang menjadi pertanyaan kita koperasi itu kok bisa menampung batu bara dari para penambang ilegal dan menjualnya kembali hanya berbekal selembar surat dari koperasi itu,” ujarnya.
Dia juga meyakini apa yang dilakukan oleh Koperasi Mufakat Taka yang berada di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, Kaltim, itu diduga tidak terlepas dari kerjasama yang masif dan terstruktur dengan aparat penegak hukum (APH) di Kalimantan Timur.
“Saat ini kami sedang menyusun kajian lebih mendalam terkait maraknya penambang ilegal dan gurita batubara yang masif dan terstruktur di wilayah Kaltim.”
“Untuk memuat laporan secara resmi kepada Kapolri, Panglima TNI, KPK dan Juga Presiden Joko Widodo,” tegasnya.
Menurutnya praktik KKN itu harus dihentikan dengan melibatkan para petinggi di negara ini.
Karena menimbulkan dampak lingkungan dan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat perkembangan sosial.
Hasil penelitian dan kajian para aktivis menunjukkan bahwa tata kelola penambangan batubara di Kalimantan Timur perlu diperbaiki.
Dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam maupun penerapan konsep governance.
Selain itu perlunya perbaikan kebijakan dan tata kelola tambang batubara (perizinan, transparansi dan penegakan hukum) serta perlunya penguatan sistem kelembagaan dalam pengelolaan tambang ini.
Awak media yang berusaha menghubungi Hendri Sekretaris Koperasi Mufakat Taka untuk melakukan konfirmasi dan mengajukan beberapa pertanyaan, pesan terbaca hanya contreng biru, tidak direspon.***
