Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar, Demokrasi dan Penolakan RKHUP

- Pewarta

Kamis, 8 Desember 2022 - 11:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tangkapan layar, Peristiwa bom bunuh diri di area Polsek Astanaanyar. (Instagram.com/@infobandungkota)

Tangkapan layar, Peristiwa bom bunuh diri di area Polsek Astanaanyar. (Instagram.com/@infobandungkota)

ARAHNEWS.COM – Terjadi lagi peristiwa bom bunuh diri.

Kali ini di area Polsek Astanaanyar dan dikabarkan menimbulkan korban meninggal satu orang dan korban luka-luka sebanyak dua orang.

Polanya pun hampir sama. Ada statement yang ditempel dimotor pelaku berisi statement “KUHP hukum kafir/syirik, perangi penegak hukum setan QS. 9:29”, serta lambang yang biasa dipakai ISIS.

Sebuah statement yang janggal seperti dipaksakan agar tampak terkait dengan penolakan RKUHP yang ditolak oleh banyak kalangan.

Yang janggal adalah aksi bom bunuh diri ini yang menargetkan kepolisian sementara yang mengesahkan RKUHP sendiri adalah DPR RI.

Disetiap peristiwa semacam ini biasanya ada beberapa respon yang akan muncul dipublik.

Pertama publik akan mengutuk pelaku dan tidak sedikit secara eksplisit mengkambinghitamkan islam sebagai sumber kekerasan.

Kedua, adanya keprihatinan atau empati terhadap korban.

Tindakan bom bunuh diri ini harus dikecam. Penegak hukum harus usut hingga tuntas, temukan siapa dalangnya dan bongkar jaringannya.

Publik harus memisahkan isu islam ini dengan narasi agama kekerasan.

Seperti yang diketahui bersama kasus-kasus terorisme ini mencuat setelah peristiwa 11/9, padahal sebelumnya semua baik-baik saja.

Adapun konsep jihad yang di brainwash kepada para pelaku oleh jaringannya terasa seperti miskonsepsi yang didesain.

Dan ujung-ujungnya muslim mayoritas yang cinta damai ikut menjadi tertuduh dan korban islamophobia.

Pertanyaannya, apakah korban dari pihak kepolisian ini akan merubah citra kepolisian dimata masyarakat menjadi lebih baik.

Setelah tercorengnya citra polisi akibat kasus Ferdy Sambo dan kasus suap tambang yang melibatkan Kabareskrim?

Publik tentunya secara manusiawi akan berempati terhadap korban yaitu anggota kepolisian. Mereka terluka saat menjalankan tugasnya.

Tapi empati publik terhadap korban ini tidak akan serta merta mengobati citra Polri yang jatuh akibat berbagai kasus di internal kepolisian yang sedang terjadi dan belum kunjung usai.

RKHUP yang disidangkan kemarin, dapat dikatakan cacat prosedur, publik mungkin akan mengajukan gugatan ke MK, pasal penghinaan akan menjadikan Indonesia masuk ke negara otoritarian baru.

Pemberlakuan pasal penghinaan terhadap lembaga-lembaga negara adalah sebuah kemunduran dalam sejarah Indonesia.

Pemberlakuan pasal ini akan membungkam kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat.

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar kebijakan publik Narasi Institute.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Maaf, Tak Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Dugaan Korupsi DJKA
Kasus Kegiatan Usaha Tata Niaga Komoditi Emas PT Antam Tbk, Kejaksaan Agung Periksa 4 Orang Saksi
Insiden Penembakan Menimpa Mantan Presiden AS Donald Trump, Ini Komentar Presiden Jokowi
Prabowo Subianto Didoakan agar Lancar Pimpin Bangsa Indonesia oleh Imam Besar Al Azhar Mesir
Gebyar Dies Natalis ke-16, Politeknik Negeri Indramayu Gelar Seminar Ilmiah
Bentuk Tanggung Jawab Moral Peretasan PDNS, Semuel A Pangerapan Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo
Kejagung Sita Aset Emas Batangan 7,7 Kg dari 6 Tersangka dalam Kasus Tata Kelola Komoditas Emas 109 Ton
Kasus Harun Masiku, KPK Tanggapi Tudingan Maladministrasi Terhadap Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 14:54 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Maaf, Tak Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Dugaan Korupsi DJKA

Senin, 15 Juli 2024 - 07:23 WIB

Insiden Penembakan Menimpa Mantan Presiden AS Donald Trump, Ini Komentar Presiden Jokowi

Kamis, 11 Juli 2024 - 08:24 WIB

Prabowo Subianto Didoakan agar Lancar Pimpin Bangsa Indonesia oleh Imam Besar Al Azhar Mesir

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:32 WIB

Gebyar Dies Natalis ke-16, Politeknik Negeri Indramayu Gelar Seminar Ilmiah

Kamis, 4 Juli 2024 - 15:13 WIB

Bentuk Tanggung Jawab Moral Peretasan PDNS, Semuel A Pangerapan Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo

Selasa, 2 Juli 2024 - 10:06 WIB

Kejagung Sita Aset Emas Batangan 7,7 Kg dari 6 Tersangka dalam Kasus Tata Kelola Komoditas Emas 109 Ton

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:11 WIB

Kasus Harun Masiku, KPK Tanggapi Tudingan Maladministrasi Terhadap Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:29 WIB

BNSP Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam, Meningkatkan Potensi Pekerja Migran

Berita Terbaru