Benarkah Isu Radikalisme Semakin Meningkat, Menjelang Tahun Politik 2024?

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 29 Oktober 2022 - 11:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi politisaasi isu radikalisme. (Dok. Arahnews.com)

Ilustrasi politisaasi isu radikalisme. (Dok. Arahnews.com)

IARAHNEWS.COM – Pemilu 2024 diprediksi akan seperti yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta dengan intensitas dan kuantitas yang lebih masif.

Anies Baswedan yang dinilai dekat dengan  kelompok mayoritas muslim tentunya mudah sekali dicap fundamentalis, radikal dan sektarian.

Kondisi 2024 nanti diprediksi mirip seperti tahun 2017 saat pilkada DKI dimana para kontestan politik akan kembali mengangkat isu Politik Identitas untuk menstigmakan ini kepada Anies Baswedan dan kandidat lawannya.

Hal ini tentunya diprediksi berhubungan dengan isu radikalisme akan kembali menjadi gorengan menjelang pilpres 2024 yang akan datang.

Dan situasi ini sudah mulai dapat dirasakan oleh publik akhir-akhir ini.

Politik saling menjatuhkan ini tidak bisa dipungkiri sudah berlangsung. Kita akan melihat bagaimana situasi yang akan terjadi diantara pengusung masing-masing bakal calon presiden.

Saat ini, kita bisa melihat bagaimana moral demokrasi bangsa ini dalam mensikapi perbedaan.

Jika masih ada unsur saling menjatuhkan lawan politik maka hal ini menggambarkan betapa buruknya etika dan betapa kekanak-kanakan demokrasi di Indonesia.

Tentu saja yang diinginkan publik yang berpikir jernih adalah adanya persaingan sehat dan saling support.

Tidak ada yang menggunakan cara-cara kotor untuk bersaing dengan saling menjatuhkan dan saling membunuh karakter.

Isu radikalisme adalah isu yang sangat mudah ditebak untuk digoreng yang disematkan kepada kaum tertentu dari kaum muslimin.

Dan akan dibentur-benturkan dengan nasionalis sehingga seolah-olah kaum islamis dengan stigma radikalis, tidak nasionalis dan sesuatu yang seolah-olah harus diperangi.

Jika kaum ini  melekat dengan salah satu capres maka gorengan-gorengan seputar ini akan kembali marak terjadi sebagai upaya untuk menjegal capres tersebut.

Upaya-upaya semacam ini harus dihentikan karena ini akan mempertajam polarisasi di masyarakat.

Tolak ukur keberhasilan demokrasi itu seharusnya membuat masyarakat bersatu, bukan terpecah.

Semua orang terutama para politisi mempunyai tanggungjawab untuk membuat suasana negara ini penuh damai dan tidak terpecah belah.

Energi dan pikiran bangsa ini harus diarahkan kepada hal-hal yang membangun dan mempersatukan. Saling merangkul, bukan memukul.

Para politisi harus mempresentasikan etika demokrasi dengan baik sehingga masyarakat tidak melihat dunia politik menjadi hal-hal yang hina.

Rakyat sudah cukup bosan dengan kiprah-kiprah politisi-politisi yang suka adu domba dan saling menjatuhkan, yang menggunakan money politic dan cara-cara buruk lainnya untuk mencapai tujuan politiknya.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik. ***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik
Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto
Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto
Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur, Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini
PDI Perjuangan Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto Siapkan Pledoi atau Pembelaan Dìri dalam 7 Bahasa
Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik
Ada yang Sebut Harun Masiku Sudah Berganti Kewarganegaraan, KPK akan Cari Semua Pihak yang Terlibat
Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman Mendapat Dukungan Sebagai Calon Ketua Umum PPP
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 14 Januari 2025 - 06:40 WIB

Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto

Senin, 13 Januari 2025 - 07:38 WIB

Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto

Sabtu, 11 Januari 2025 - 13:10 WIB

Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur, Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini

Jumat, 10 Januari 2025 - 14:11 WIB

PDI Perjuangan Ungkap Alasan Hasto Kristiyanto Siapkan Pledoi atau Pembelaan Dìri dalam 7 Bahasa

Kamis, 9 Januari 2025 - 09:51 WIB

Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik

Kamis, 9 Januari 2025 - 08:53 WIB

Ada yang Sebut Harun Masiku Sudah Berganti Kewarganegaraan, KPK akan Cari Semua Pihak yang Terlibat

Selasa, 7 Januari 2025 - 15:32 WIB

Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman Mendapat Dukungan Sebagai Calon Ketua Umum PPP

Selasa, 7 Januari 2025 - 09:35 WIB

Soal Pemeriksaan KPK, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto Minta Setelah HUT PDIP 10 Januari 2025

Berita Terbaru