ARAH NEWS – Tampaknya nasib rakyat akan semakin menjadi bulan-bulanan diterpa berbagai beban yang kian berat.
Pasca kenaikan BBM yang memicu kenaikan harga-harga membuat rakyat berontak dan menyebabkan unjuk rasa penolakan di mana-manaprotes.
Mimpi buruk berikutnya pun muncul, khususnya bagi para pengendara dan para perusahaan-perusahaan yang mengangkut barang menggunakan jalur tol.
Sebab media Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang melakukan kajian terkait penyesuaian tarif jalan tol.
Dengan alasan karena roda ekonomi nasional mulai bergeliat dan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Basuki menyampaikan telah menahan tarif tol untuk naik karena kondisi pandemi Covid-19.
Dan sekarang dianggap sudah bergerak ekonominya, sesuai aturan, sesuai inflasi, sehingga akan dicoba penyesuaiannya (tarif tol),”, Selasa (20/9/2022).
Jika tarif tol dinaikan maka ini akan sangat memukul rakyat. Beban rakyat setiap perjalanan tidak saja dibebani oleh 30% kenaikan BBM tapi juga kenaikan tol.
Rakyat harus menghadapi kenaikan harga-harga juga sementara pendapatan masyarakat belum tentu bertambah karena mereka ada yang bekerja disektor formal dan informal.
Kebijakan-kebijakan semacam ini yang membuat kalangan menengah rentan bisa turun menjadi kalangan miskin baru.
Yang harus diingat adalah pengguna tol bukan hanya kendaraan pribadi tapi juga mobil angkut barang-barang baik itu bahan-bahan kebutuhan pokok, dan lain-lain.
Artinya hal ini akan mendorong harga-harga naik lebih tinggi lagi sebagai akibat harga bbm yang tinggi ditambah lagi biaya angkut yang tinggi akibat kenaikan tarif tol.
Harusnya pemerintah jangan seperti aji mumpung seolah-olah ikut trend kenaikan harga. Sementara trend kenaikan pendapatan masyarakat sedang negatif.
Dalam kebijakan menentukan tarif tol jangan hanya beroientasi pada surplus pendapatan sektor tol saja tapi kesejahteraan rakyat musti dicapai karena itu tugas negara.
Untuk itu sebaiknya hentikan upaya untuk menaikan tarif tol agar rakyat tidak semakin menderita.
Opini: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.
