Atasi Tingginya Inflasi di Jambi, Perlu Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 12 September 2022 - 10:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hatari. (Dok. Dpr.go.id)

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hatari. (Dok. Dpr.go.id)

ARAH NEWS – Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hatari menyatakan, perlu adanya kolaborasi antar lembaga pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi tingginya inflasi yang terjadi di Provinsi Jambi.

Pasalnya, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengungkapkan kepada publik, Provinsi Jambi menjadi daerah yang paling tertinggi inflasinya mencapai angka 8,55 persen.

“Untuk menyelesaikan hal tersebut  harus ada kolaborasi menjadi satu kesatuan dengan semua pihak, jangan jalan sendiri-sendiri.”

“Kami melihat yang konsen menangani masalah ini adalah Bank Indonesia, jikalau pihak BI tidak konsen pasti kolaborasi jadi semakin sulit, apalagi disejumlah daerah kolaborasi antar daerahnya masih lemah,” ujar Hatari saat memimpin Tim Kunspek Komisi XI DPR rapat dengan Gubernur, Jajaran BI Pusat dan Daerah terkait pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, Jumat 9 September 2022

Menurut Politisi F-Nasdem ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi melaporkan terdapat dua daerah yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi nasional, yakni Kota Jambi dan Kota Muara Bungo, yang dipicu masalah ketersediaan barang kebutuhan dan harganya di pasaran yang sedang naik.

Salah satu penyebabnya adalah inflasi volatile food yang mencapai 11,47 persen (secara tahunan/yoy) dari seharusnya maksimal 6 persen. Sementara itu, inflasi administered prices, yang di dalamnya ada tiket pesawat, mencapai 6,51 persen (yoy).

“Tadi diterangkan oleh pak gubernur, walaupun terjadi inflasi yang cukup tinggi disini tetapi pertumbuhan ekonomi disini cukup stabil. Dikarenakan inflasi yang terjadi disini disebabkan oleh kekurangan distribusi ketersediaan bahan pangan, salah satu komoditi yang mendominasi tingginya inflasi adalah ketersediaan cabai.”

“Saya mengapresiasi Pak Gubernur juga telah membentuk toko pangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) walaupun per bulan Agustus sempat turun hanya 1 persen, tapi kedepannya kita dukung,” terang Legislator Dapil Maluku Utara.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jambi, Al Haris menyampaikan, kepada semua pihak yang terkait, tolong hadirkan sejumlah komoditi yang menyebabkan inflasi di Provinsi Jambi.

Karena di lapangan juga harganya menjadi tinggi karena ketersediaanya kurang.

“Contohnya di Kota Jambi, kita butuh cabai perhari itu 16 ton tapi yang masuk cuma 10 ton, itu pun berebut dengan daerah-daerah penyangga yang akhirnya kebutuhan ideal untuk Kota Jambi semakin berkurang.”

“Ini yang juga membuat harganya naik, karena cabai ini penyumbang inflasi tertinggi,” ungkapnya.

Selain itu, Haris juga menjelaskan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah bekerja dengan BI mencari solusi terhadap permasalahan inflasi ini.

“Alhamdulillah pada bulan Agustus 2022 kita turun menjadi 7,70 persen (yoy), tapi karena kenaikan awalnya sudah sangat tinggi saat itu, di angka 8,55 persen.”

“Sehingga turunnya jadi tidak terlalu berpengaruh karena naiknya terlalu tinggi dari sejak awal,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Haris, pihaknya telah membuat langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi tersebut, yaitu dengan memantau ketersediaan harga melalui kegiatan sidak harga pangan, operasi pasar dan kegiatan pasar murah.

Selain itu, pihaknya juga memantau ketersediaan pasokan secara berkala, kelancaran distribusi pangan, dan melakukan komunikasi efektif. ***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

Terkait Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Lahan di Laut, Nusron Wahid Tanggapi Laporan MAKI ke KPK
Momen Penuh Hormat Presiden Prabowo Subianto ke Emil Salim: Minta Maaf Saya Baru Datang Sekarang
Komisi Yudisial Tanggapi Vonis Bebas WNA Tiongkok dalam Kasus Dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin
Tertarik Dukung Program Prabowo Subianto, Jepang Sudah Pengalaman 80 Tahun Jalani Makan Bergizi Gratis
Presiden Prabowo Subianto Sebut Melukai Rasa Keadilan! Soal Vonis Rendah Koruptor Ratusan Triliun
Gemuruh Puluhan Ribu Jemaat Sambut Ketibaan Prabowo Subianto di Perayaan Natal Nasional 2024
Januari 2025, Jadwal Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim
Soal Tudingan Temuan Maladministrasi dalam RKAB, Kementerian ESDM Tanggapi Laporan Ombudsman RI
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 24 Januari 2025 - 15:53 WIB

Terkait Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Lahan di Laut, Nusron Wahid Tanggapi Laporan MAKI ke KPK

Kamis, 23 Januari 2025 - 08:37 WIB

Momen Penuh Hormat Presiden Prabowo Subianto ke Emil Salim: Minta Maaf Saya Baru Datang Sekarang

Sabtu, 18 Januari 2025 - 10:08 WIB

Komisi Yudisial Tanggapi Vonis Bebas WNA Tiongkok dalam Kasus Dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin

Senin, 13 Januari 2025 - 08:51 WIB

Tertarik Dukung Program Prabowo Subianto, Jepang Sudah Pengalaman 80 Tahun Jalani Makan Bergizi Gratis

Selasa, 31 Desember 2024 - 10:26 WIB

Presiden Prabowo Subianto Sebut Melukai Rasa Keadilan! Soal Vonis Rendah Koruptor Ratusan Triliun

Senin, 30 Desember 2024 - 10:26 WIB

Gemuruh Puluhan Ribu Jemaat Sambut Ketibaan Prabowo Subianto di Perayaan Natal Nasional 2024

Senin, 30 Desember 2024 - 09:23 WIB

Januari 2025, Jadwal Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim

Senin, 30 Desember 2024 - 08:33 WIB

Soal Tudingan Temuan Maladministrasi dalam RKAB, Kementerian ESDM Tanggapi Laporan Ombudsman RI

Berita Terbaru