Akal-akalan Perppu untuk Siapa? Mengapa Pemerintah Berambisi Terapkan UU Cipta Kerja?

- Pewarta

Sabtu, 31 Desember 2022 - 19:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perppu Cipta kerja Nomor 2 tahun 2022  diprediksi akan ditolak publik. (Instagram.com/@matakita/store_)

Perppu Cipta kerja Nomor 2 tahun 2022 diprediksi akan ditolak publik. (Instagram.com/@matakita/store_)

ARAHNEWS.COM – Pemerintah tampak sangat berambisi untuk menerapkan UU Cipta Kerja.

Jumat 30/12/2022 kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.

Dengan penerbitan perppu ini tersebut maka putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal UU Cipta Kerja pun gugur.

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Jokowi mengatakan dunia sedang tidak baik-baik saja, ancaman-ancaman, risiko ketidakpastian.

Itulah yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan perppu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi investor, baik dalam maupun luar.

Menurutnya hal itu yang paling penting karena ekonomi di 2023 akan sangat tergantung pada investasi dan ekspor.

UU Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional oleh MK dan ditransformasi menjadi Perppu yang menjadi hak subjektif presiden atas situasi mendesak hanyalah sebuah bentuk tindakan otoriterian yang diperhalus.

Pemerintah seperti kejar tayang, konflik Rusia dan Ukraina pun dijadikan tameng.

Yang tampak dimata publik adalah bukan situasi mendesak karena konflik Rusia dan Ukraina melainkan desakan oligarki yang ingin konten Perppu Cipta Kerja ini segera diterapkan.

Sebagaimana yang menjadi diskursus publik bahwa UU Cipta Kerja yang diputuskan oleh MK sebelumnya lebih melayani dan memfasilitasi kepentingan koorporasi dan pemodal.

Tapi merugikan rakyat sehingga rakyat menolak penerapan UU Cipta Kerja.

Jika putusan MK melarang Pemerintah membentuk peraturan-peraturan turunan pelaksana dari UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat.

Maka penerbitan Perppu ini secara tidak langsung menjadi sebuah pembangkangan terhadap konstitusi dan merendahkan institusi MK sebagai benteng tegaknya Konstitusi di Indonesia.

Dan semestinya MK bereaksi terhadap terbitnya Perppu ini.

Pemerintah sedang mempertontonkan power musle (otot kekuasaan) dengan mempermainkan rasa kegentingan situasi geopolitik.

Perppu Cipta kerja Nomor 2 tahun 2022  diprediksi akan ditolak publik.

Pemerintah harusnya khawatir bila Publik kembali marah dan berniat aksi massal kembali.

Karena kemarahan publik di 2023 akan menambah berat ekonomi di tengah ancaman resesi 2023 ke depan

Semoga NKRI kita ini selamat dari jurang resesi ekonomi ke depan.

Oleh: Achmad Nur Hidayat (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute).***

Berita Terkait

PDIP Beri Tanggapan Terkait Pertemuan Puan Maharani dengan Rosan Roeslani di Acara Buka Bersama
Apresiasi Partai Golkar, Prabowo Subianto: Sebagai Alumni Golkar Kita Harus Belajar, Ilmunya Banyak
Termasuk Kaesang Pangarep, Berikut 3 Nama Calon Kuat Wali Kota Solo Menurut Versi Solo Polling Center
Banyak Kawan Lama yang Nongol Bawa Titipan, Capres Prabowo Subianto Bicara Soal Usulan Menteri Kabinetnya
Soal Permintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024, PAN Beri Tanggapan
Calon Wapres Gibran Rakabuming Raka Angkat Bicara Soal Peluangnya Menjadi Ketua Umum Partai Golkar
Mengarah kepada Sudaryono, Dukungan Internal Partai Gerindra untuk Calon Gubernur Jawa Tengah
Daftar Provinsi yang Gelar Pillkada Serentak pada 27 November 2024, Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda?
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 3 April 2024 - 14:30 WIB

PDIP Beri Tanggapan Terkait Pertemuan Puan Maharani dengan Rosan Roeslani di Acara Buka Bersama

Sabtu, 30 Maret 2024 - 14:38 WIB

Apresiasi Partai Golkar, Prabowo Subianto: Sebagai Alumni Golkar Kita Harus Belajar, Ilmunya Banyak

Rabu, 27 Maret 2024 - 14:34 WIB

Termasuk Kaesang Pangarep, Berikut 3 Nama Calon Kuat Wali Kota Solo Menurut Versi Solo Polling Center

Rabu, 27 Maret 2024 - 14:05 WIB

Banyak Kawan Lama yang Nongol Bawa Titipan, Capres Prabowo Subianto Bicara Soal Usulan Menteri Kabinetnya

Senin, 25 Maret 2024 - 09:38 WIB

Soal Permintaan Diskualifikasi Pasangan Capres dan Wapres Terpilih di Pilpres 2024, PAN Beri Tanggapan

Senin, 18 Maret 2024 - 13:49 WIB

Calon Wapres Gibran Rakabuming Raka Angkat Bicara Soal Peluangnya Menjadi Ketua Umum Partai Golkar

Rabu, 6 Maret 2024 - 15:56 WIB

Mengarah kepada Sudaryono, Dukungan Internal Partai Gerindra untuk Calon Gubernur Jawa Tengah

Sabtu, 2 Maret 2024 - 13:48 WIB

Daftar Provinsi yang Gelar Pillkada Serentak pada 27 November 2024, Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda?

Berita Terbaru