3 Partai Akan Dapat Coattail Effect, Inilah Nama-nama Cawapres yang Diusulkan Dampingi Anies

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 25 September 2022 - 09:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Partai Nasdem, PKS dan Demokrat semakin dekat ke titik temu. (Arahnews.com/M Rifai Azhari)

Partai Nasdem, PKS dan Demokrat semakin dekat ke titik temu. (Arahnews.com/M Rifai Azhari)

ARAH NEWS – Konsolidasi Nasdem, PKS dan Demokrat semakin dekat ke titik temu. Hanya tinggal selangkah lagi. Pembicaraan fokus ke siapa yang akan dampingi Anies.

Demokrat ingin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Anies. Jika ini disetujui, deklarasi akan segera dilakukan.

Nasdem mengusulkan Khofifah Indraparawansa, (Gubernur Jawa Timur) atau Andika Perkasa (Panglima TNI) untuk dampingi Anies.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

PKS menawarkan nama Hidayat Nurwahid, Iwan Prayitno dan Ahmad Heriawan untuk dipertimbangkan mendampingi Anies Baswedan di pilpres 2024.

Ada sejumlah pihak yang mengusulkan agar Anies didampingi oleh Muhaimin Iskandar, Yeni Wahid atau Mahfudz MD. Nama Soetrino Bachir juga masuk di radar cawapres Anies.

Secara prinsip, tiga partai ini sudah punya capres definitif yaitu Anies Baswedan. Sepakat dan kompak. Hanya perlu ijtihad terkait cawapres.

Mana yang lebih berpeluang menang dan diterima oleh tiga parpol pengusung. Hanya itu saja.

Keputusan tentang siapa yang akan jadi pendamping Anies nampaknya akan menentukan kapan Anies dideklarasikan oleh tiga parpol tersebut.

Jumlah parpol pengusung Anies akan bertambah jika Ganjar Pranowo tidak berani nyapres di luar tiket PDIP. Ganjar adalah calon yang nampaknya didukung oleh istana.

Sejumlah partai koalisi pemerintah, terutama yang tergabung dalam Koalisi Indenesia Bersatu (KIB) didorong untuk mendukung Ganjar. Ini sekaligus ancaman bagi PDIP.

Sudah lama istana dan PDIP punya pilihan politik yang tidak hanya berbeda, tapi berseberangan. PDIP calonkan Puan, sedang istana dukung Ganjar.

Kenapa PDIP tidak calonkan Ganjar, padahal elektabilitasnya berada di atas Puan? Karena Ganjar menjadi ancaman trah Soekarno (Puan) untuk memimpin PDIP kedepan.

Ganjar berkuasa, hampir pasti PDIP diambil alih. Puan tidak sekuat Megawati, pendiri PDIP. Puan harus ambil dulu PDIP, perkuat posisinya.

Konsolidasikan semua simpul partai, baru bisa kendalikan kader lain. Jika tidak, PDIP bisa lepas dari trah Soekarno.

Jika Ganjar tidak nyapres, maka besar kemungkinan PAN dan PPP akan ikut merapat ke Anies. Alasannya?

Pertama, para pemilih dua partai Islam ini mayoritas pendukung Anies. Bisa jeblok elektoralnya jika dua partai ini tidak mengusung Anies.

Kedua, bagi kedua partai Islam ini, hambatan untuk mengusung  tidak ada lagi jika Ganjar tidak nyapres. Karena istana nyaris tidak punya calon kuat.

Ketiga, peluang Anies menang sangat besar.

Jika Ganjar tidak nyapres, pilihan rasional bagi Jokowi adalah mendukung Anies. Kepada Anies, Jokowi masih bisa bicara setara. Beda dengan Megawati, Jokowi adalah petugas partai.

Tidak setara, tapi superior-inverior, karena ada posisi atas-bawah di struktur partai. Meskipun posisi netral tetap menjadi pilihan terbaik dan yang paling ideal buat presiden.

Bagi parpol pengusung Anies, ada keuntungan elektoral. Anies sedang beranjak popularitas dan elektabilitasnya.

Partai yang mengusung Anies akan mendapat efek elektoral. Ini keniscayaan politik. Para pendukung Anies akan memilih parpol yang memberi tiket ke Anies.

Terutama pemilih militan Anies hampir pasti akan meninggalkan parpol yang tidak mengusung Anies.

Ada sejumlah anggota DPR dan DPRD akhir-akhir ini telah meninggalkan parpol lamanya dan bergabung ke Nasdem.

Satu alasan yang paling kuat: karena Nasden sejak deklarasikan Anies, makin diminati oleh para pemilih Anies. Nyaleg via Nasdem saat ini dianggap lebih menjanjikan.

Pemilih muslim hampir pasti banyak yang tinggalkan partai-partai Islam dan pilih Nasdem jika partai-partai Islam tersebut tidak mengusung Anies di pilpres 2024.

Ini bagian dari dinamika politik yang wajar dan bisa dijelaskan secara ilmiah.

Jika setelah Anies tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI tanggal 16 oktober 2022, lalu tiga partai segera deklarasikan Anies beserta pasangannya, maka ada beberapa keuntungan.

Pertama, elektoral parpol pengusung Anies diprediksi naik.

Kedua, koalisi ini akan semakin kokoh dan tidak mudah digoyang. etiga partai ini akan bisa bahu membahu hadapi setiap serangan dan segala upaya penjegalan dari pihak lain.

Ketiga, punya waktu kampanya cukup panjang. Keempat, akan menjadi daya tarik parpol lain untuk ikut bergabung. Terutama PPP, PAN dan Golkar.

Opini: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Arahnews.com, semoga bermanfaat.

 

Berita Terkait

Puan Maharani Tagih Jawaban Aparat Soal Intimidasi ke Mahasiswa UII
Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release
Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah
Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik
Masih Belum Jelas, Kepastian Waktu Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto
Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto
Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur, Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini

Berita Terkait

Senin, 26 Mei 2025 - 08:47 WIB

Puan Maharani Tagih Jawaban Aparat Soal Intimidasi ke Mahasiswa UII

Senin, 28 April 2025 - 07:17 WIB

Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release

Sabtu, 8 Februari 2025 - 14:52 WIB

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:52 WIB

Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Rabu, 15 Januari 2025 - 11:02 WIB

Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik

Berita Terbaru

Sudaryono ditetapkan sebagai Ketua Umum HKTI dalam Munas X di Kementan, 25 Juni 2025, akhiri konflik internal organisasi tani selama lebih dari satu dekade. (Dok. Kementerian Pertanian).

Nasional

Satu Suara untuk Sudaryono: Dualisme HKTI Resmi Berakhir

Kamis, 26 Jun 2025 - 08:10 WIB