UU Cipta Kerja Institusional Bersyarat Jadi Perppu, Segerakan Jadi Inkonstitusional Permanen

- Pewarta

Selasa, 3 Januari 2023 - 13:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi. (Instagram.com/@devia.002)

Presiden Jokowi. (Instagram.com/@devia.002)

ARAHNEWS.COM – Pemimpin diktator di negara yang memiliki Konstitusi senantiasa menggunakan hukum untuk mewujudkan perilaku otoriternya.

Di Indonesia alat diktatorial itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan Perppu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai melawan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Cipta Kerja.

Putusan MK menyatakan UU Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Harus diperbaiki selama 2 (dua) tahun dengan melibatkan partisipasi publik yang optimal.

Pembunuhan MK dengan Perppu mungkin bagi Jokowi dan Menko Mahfud MD dianggap sebagai inovasi hukum.

Akan tetapi bagi masyarakat hal ini adalah sebuah penelikungan hukum dan pelanggaran Konstitusi.

Banyak ahli hukum mengkritik perbuatan Jokowi yang nekad melawan Konstitusi.

Di tengah lemahnya posisi DPR dominasi eksekutif semakin terasa.

Yakin akan mudah mendapatkan stempel persetujuan DPR agar Perppu berubah menjadi UU.

Kegentingan memaksa dijadikan alasan untuk mengeluarkan Perppu.

Alasan yang sebenarnya tidak adekuat dan cenderung dicari-cari mulai dari kondisi ekonomi, covid 19 hingga perang Rusia-Ukraina.

Penafsiran subyektif  mengenai “hal ihwal kegentingan yang memaksa” menyebabkan Perppu menjadi mainan yang menyenangkan bagi Presiden. Apalagi jika DPR  sudah “ditangan”.

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang tegas memberi definisi tentang “kegentingan yang memaksa” sebagai syarat untuk dapat dikeluarkannya Perppu.
Pendekatan akademik menjadi penting.

AALF Van Dullemen dalam bukunya “Staatsnoodrecht en Democratie” menyatakan 4 syarat hukum tata negara darurat, yaitu:

Pertama, eksistensi negara tergantung tindakan darurat yang dilakukan.

Kedua, tindakan diperlukan karena tak dapat digantikan.

Ketiga, tindakan bersifat sementara.

Keempat, Parlemen tidak dapat melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh.

Perppu Jokowi No 2 tahun 2022 tidak memenuhi syarat sebagaimana pandangan Dullemen tersebut.

Pertama, eksistensi negara tidak tergantung tindakan yang diambil Presiden.

Kedua, masih ada tindakan lain, yaitu memperbaiki UU Cipta Kerja bersama DPR.

Ketiga, Perppu dikondisikan permanen berkolaborasi dengan DPR.

Keempat, kondisi kini DPR masih mampu menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif.

Tetapi apapun itu, saat ini bagi Jokowi nampaknya yang penting adalah langkah penyelamatan.

Menyelamatkan kebijakan pro kapitalis yang salah satunya adalah UU Omnibus Law.

Menyelamatkan kepentingan penjajah dengan mengambil kebijakan yang pro asing di sektor pertambangan, IKN dan infrastruktur.

Menyelamatkan diri dan konco dari kemungkinan pembalasan rakyat atas kejahatan yang dikerjakan selama berkuasa.

Perppu sang diktator yang menginjak-injak  Konstitusi tidak boleh lolos.

Rakyat harus  menolak penggunaan hukum untuk kepentingan politik, bisnis dan otoritarian.

Jika lolos, maka hal ini akan menjadi legalisasi atas perilaku otoriter untuk tindakan yang lebih diktatorial ke depan.

Jika DPR gagal menghadang dan menolak Perppu No 2 tahun 2022, maka solusi publik yang dapat diupayakan adalah UU yang diproduk itu nanti diajukan saja Judicial Review kembali.

Moga MK mengabulkan. MK harus konsisten mengembalikan kepada amanat perbaikan UU Cipta Kerja untuk menyelesaikan masa waktu 2 tahun dengan partisipasi publik. Waktu yang semakin pendek akan menghukum Jokowi.

UU Cipta Kerja yang semula inkonstitusional bersyarat segera berubah menjadi inkonstitusional permanen.

UU Cipta Kerja menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Perppu sang diktator pun ditengggelamkan.

Oleh: Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.***

 

Berita Terkait

PKS Nyatakan Belum Ada Keputusan Terkait Dukungan untuk Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumut
Setelah Raffi Ahmad, Kaesang Pangarep Menjadi Calon Gubernur Kedua Terpopuler di Pilkada Jawa Tengah
Survei Indikator Politik Indonesia, Irjen Pol. Ahmad Luthfi Menjadi Top of Mind Calon Gubernur Jawa Tengah
Sejumlah Pihak yang Minta Menkominfo Budi Arie Setiadi Mundur, Begini Respons Presiden Jokowi
Partai Demokrat Jakarta Ungkap Alasan Usulkan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono Jadi Cagub Jakarta 2024
Siapa Pendamping Calon Gubernur Jakarta Mohamad Sohibul Iman? PKS Menjawab Begini
Mohamad Sohibul Iman Diusung PKS Jadi Calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun 2024
Beredar Lagi Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 Juli 2024 - 14:42 WIB

PKS Nyatakan Belum Ada Keputusan Terkait Dukungan untuk Bobby Nasution Maju di Pilgub Sumut

Senin, 8 Juli 2024 - 21:13 WIB

Setelah Raffi Ahmad, Kaesang Pangarep Menjadi Calon Gubernur Kedua Terpopuler di Pilkada Jawa Tengah

Rabu, 3 Juli 2024 - 14:15 WIB

Sejumlah Pihak yang Minta Menkominfo Budi Arie Setiadi Mundur, Begini Respons Presiden Jokowi

Sabtu, 29 Juni 2024 - 09:41 WIB

Partai Demokrat Jakarta Ungkap Alasan Usulkan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono Jadi Cagub Jakarta 2024

Senin, 24 Juni 2024 - 10:39 WIB

Siapa Pendamping Calon Gubernur Jakarta Mohamad Sohibul Iman? PKS Menjawab Begini

Senin, 24 Juni 2024 - 07:10 WIB

Mohamad Sohibul Iman Diusung PKS Jadi Calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun 2024

Selasa, 18 Juni 2024 - 09:15 WIB

Beredar Lagi Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming

Jumat, 17 Mei 2024 - 16:58 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Berita Terbaru