Ustaz Abdul Somad, The Little Red Dot Country, dan Yahudi Asia

ARAH NEWS – Ustaz Abdul Somad (UAS) dicekal masuk ke Singapura. Ia ditahan di pelabuhan Tanah Merah, Singapura, selama empat jam lebih, dan kemudian dikembalikan ke Indonesia.

Kabar pencekalan dan pendeportasian UAS ini menjadi trending topic nasional.

UAS dan keluarga bersama sahabatnya bermaksud berlibur ke Singapura, Senin (16/5) dengan menggunakan ferry.

Begitu sampai di pelabuhan Singapura, rombongan UAS bisa mendapatkan visa on arrival dan lolos dari pemeriksaan imigrasi.

Tetapi, petugas imigrasi tidak bersedia membubuhkan stempel imigrasi pada paspor UAS dan mengatakan bahwa ia tidak diperbolehkan memasuki Singapura.

UAS kemudian dimasukkan ke dalam bilik berukuran 2×1 meter dengan pembatas jaring kawat.

Bersamaan dengan itu seluruh rombongan UAS juga ditahan di ruangan lain.

UAS mengatakan dalam ruangan isolasi sempit itu ia merasa seperti berada di liang lahat.

Setelah satu jam diisolasi UAS dimasukkan ke ruang penahanan, semacam ruang karantina yang biasanya dipakai untuk menahan imigran ilegal.

Di ruang itu UAS ditahan selama empat jam bersama keluarga dan seluruh rombongan.

UAS bertanya kepada petugas imigrasi mengapa ia dan rombongannya dicekal, tetapi petugas imigrasi tidak memberi jawaban yang memuaskan.

Sangat mungkin nama UAS masuk ke dalam daftar merah imigrasi Singapura sehingga dicekal masuk.

Belum diketahui apakah pencekalan ini atas order pemerintah Indonesia atau ada sebab lain.

Dutabesar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengatakan UAS tidak dideportasi dari Singapura melainkan hanya ditolak masuk karena tidak memenuhi kriteria pemerintah Singapura.

Penjelasan Dubes Tommy ini tidak menjelaskan persoalan tapi malah membuat keruh.

Tommy hanya bermain retorika dengan membantah narasi deportasi dengan mengatakan bahwa tidak ada deportasi, karena UAS belum masuk ke Singapura.

Tetapi Tommy tidak menjelaskan mengapa UAS dicekal masuk ke Singapura.

Tommy hanya mengatakan UAS tidak memenuhi kriteria otoritas Singapura mengenai orang-orang yang boleh masuk ke nagara itu.

UAS meradang oleh pencekalan itu. Dalam pernyataan di akun Youtube ‘’Hai Guys Official’’ UAS meminta duta besar Singapura di Indonesia untuk menjelaskan pencekalan ini. ‘

’You have to explain to our community why your government did’nt allow me to enter Singapore,’’ ujar UAS daam bahasa Inggris.

Pencekalan ini bisa menjadi insiden imigrasi yang serius. UAS adalah ulama dengan pengikut yang sangat luas di Indonesia.

Di kampung halamannya di Riau UAS dihormati secara luas. Riau dan Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan Singapura.

Warga Riau bisa langsung menyeberang dengan mempergunakan ferry ke Singapura dan sebaliknya.

Pencekalan ini akan membuat warga Riau tersinggung dan marah. Akan sangat mungkin timbul reaksi keras dan reaksi balasan terhadap warga atau pejabat Singapura.

Pencekalan terhadap UAS bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap warga Riau.

Sebagai negeri serumpun sesama puak Melayu, Riau merasa punya kedekatan dengan Singapura dan Malaysia.

Mereka sama-sama berbicara dengan logat Melayu dan mempunyai budaya yang sama. Kedetakan geografis dan historis ini tercoreng oleh kasus pencekalan UAS.

Insiden imigrasi bisa saja berubah menjadi insiden politik jika warga Riau marah dan membalas dengan memboikot Singapura.

Pemerintah Indonesia harus menjelaskan insiden ini. Penjelasan Dubes Tommy tidak bermakna apa pun.

Harus dijelaskan mengapa muncul ‘’red notice’’ pada imigrasi Singapura yang membuat UAS dicekal.

Menteri hukum dan HAM harus menjelaskan apakah memang ada order dari Indonesia untuk mencekal UAS.

UAS tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal apapun, tidak pernah diadili dalam kasus korupsi apapun, tidak pernah terlibat dalam tindak terorisme apapun.

Meski demikian, Singapura berani melakukan cekal terhadapnya tanpa memberi penjelasan yang memuaskan.

UAS menganggap pemerintah Singapura sombong dengan melakukan pencekalan terhadap dirinya.

UAS mengingatkan bahwa Singapura adalah negara kecil dibanding Indonesia.

Dengan berseloroh UAS mengatakan Singapura akan tenggelam kalau semua orang Indonesia buang air kecil bersama-sama dan diarahkan ke Singapura.

UAS juga mengingatkan bahwa di masa lalu Tumasik diserang oleh pasukan Kerajaan Demak dan takluk. Ketika itu Singapura masih disebut sebagai Tumasik dan dianggap sebagai bagian dari wilayah Nusantara.

Semasa kekuasaan Majapahit Patih Gajah Mada mendeklarasikan Sumpah Palapa untuk mempersatukan seluruh Nusantara, termasuk Tumasik.

UAS menyebut bangsa Singapura yang berkuasa sekarang ini adalah bangsa pendatang yang awalnya minoritas.

Sejarah Singapura menunjukkan bahwa wilayah itu sebelumnya menjadi bagian dari Malaysia.

Ketika Malaysia mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada 1957 Singapura menjadi bagian dari Federasi Malaysia.

Singapura yang penduduknya mayoritas etnis China memisahkan diri dari Malaysia dan merdeka pada 1965. Lee Kuan Yew memimpin Singapura sebagai perdana menteri secara otoriter dan tangan besi.

Tidak ada demokrasi dan tidak ada oposisi dalam sistem politik Singapura. Lee hanya fokus pada pembagunan ekonomi untuk mengejar kemakmuran dan kesejahteraan dengan mengabaikan hak-hak demokratis warga.

Sistem pemerintahan Singapura adalah sekuler dengan memisahkan agama dari politik nasional. Etnis Melayu yang muslim menjadi etnis minoritas dengan peran yang marginal.

Kemakmuran ekonomi Singapura yang konsisten selama 40 tahun terakhir menjadikan negara itu stabil.

Sebagai negara kecil Singapura mempunyai ketakutan terhadap negara-negara tetangganya, terutama Maaysia dan Indonesia yang mempunyai penduduk mayoritas muslim.

Singapura disebut sebagai ‘’Israel-nya Asia’’ karena hidup di tengah kepungan negara-negara tetangga yang berbeda ideologi.

Pemimpin Singapura Lee Kuan Yew bersaing keras dengan pemimpin Malaysia Mahathir Muhammad. Kedua pemimpin ini mempunyai karakter yang hampir sama, yaitu sama-sama cenderung nasionalis yang chauvinistis.

Lee membanggakan identitas konfusianisme Singapura dan Mahathir sangat bangga dengan identitas Islam dan Melayu.

Mahathir menyadari bahwa bangsa Melayu tertinggal dari bangsa lain seperti China, India, dan Eropa yang menjadi penduduk Malaysia.

Karena itu Mahathir menerapkan kebijakan ‘’affirmative action’’ yang memberi privilege kepada etnis Melayu bumiputera dalam bentuk pemberian kredit murah dan pendidikan gratis.

Dengan program ini Mahathir ingin supaya etnis Melayu bisa bersaing dengan etnis minoritas lain, terutama China.

Ketegangan etnis China dengan Melayu meledak menjadi kerusuhan anti-China yang meluas pada 1964. Ketika itu Singapura masih menjadi bagian dari Federasi Malaysia.

Kerusuhan anti-China itu terjadi bertepatan dengan momen Maulud Nabi. Kerusuhan meluas tidak terkendali.

Singapura kemudian memutuskan diri keluar dari federasi dan memerdekakan diri pada 1965.

Kecurigaan Singapura terhadap etnis Melayu Islam masih tetap hidup sampai sekarang. Kecurigaan yang sama juga terjadi terhadap Indonesia.

Ketika B.J Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto, Singapura ketakutan karena melihat Habibie akan membawa gerbong Islam dalam pemerintahannya.

Singapura tidak mengucapkan selamat atas terbentuknya pemerintahan Habibie. Hal ini dianggap sebagai sinyal bahwa Singapura tidak suka terhadap pemerintahan Habibie yang demokratis.

Habibie menyulut insiden diplomatik dengan menyebut Singapura sebagai ‘’the little red dot country’’ negara titik kecil merah.

Selama puluhan tahun Singapura tidak mempunyai hubungan ekstradisi degan Indonesia.

Karena itu kemudian Singapura disebut sebagai surga bagi pelarian Indonesia. Para pengemplang pajak dan koruptor bersembunyi dengan aman di Singapura.

Baru pada 2021 Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi, dengan kompensasi Singapura diberi hak kontrol atas wilayah udara Indonesia Batam dan Riau.

Insiden UAS membelah netizen Indonesia menjadi dua kubu pro dan kontra. Tetapi UAS mempunyai pendukung yang luas di Riau dan Kepulauan Riau.

Pemerintah Indonesia dan Singapura harus menjelaskan insiden ini supaya tidak berkembang menjadi insiden yang lebih luas.

Opini: Dhimam Abror Djuraid, Wartawan senior dan tokoh pers Indonesia.***