ARAH NEWS – Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja baik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga tidak terjadi pengulangan pembelian barang yang sama setiap tahunnya.
Menurut Menteri Perencaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, peningkatan tersebut salah satunya peningkatan belanja produk dalam negeri.
“Produk dalam negeri yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar tingkat kandungan dalam negerinya itu tinggi, bukan barang impor yang hanya diganti bungkusnya.”
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Diplomasi Ekonomi Indonesia – Australia, Evaluasi 5 Tahunan CEPA dan Isu Mineral Kritis
Indonesia Berpotensi Selamatkan Jutaan Nyawa, Biofarma dan Gates Foundation Kembangkan Vaksin TBC
CSA Index Naik ke 73,3, Mayoritas Analis Percaya Sektor Ekspor Jadi Penopang IHSG
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hanya dengan 1 persen, 2 persen lalu dibilang produk dalam negeri,” ujar Suharso dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 25 Agustus 2022 seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Suharso mengatakan, saat ini Indonesia telah melakukan lompatan yang besar dengan meningkatnya jumlah produk yang masuk ke dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pemerintah menargetkan tahun depan jumlah produk yang masuk dapat mencapai 2 juta produk.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Terima Laporan Mentan Amran Terkait Peningkatan Produksi dan Serapan Beras Nasional
“Kita setelah melakukan lompatan yang luar biasa, dimana kalau pada waktu yang lalu itu baru 50 ribuan produk yang masuk di LKPP, sekarang sudah 600 ribu lebih dan targetnya pada tahun ini adalah 1 juta, dan tahun depan 2 juta,” lanjutnya.
Dari seluruh produk yang masuk, Suharso menyebut pemerintah mendorong agar produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi dapat masuk ke dalam LKPP.
“LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk dan yang kita dorong adalah produk-produk asli domestik dalam negeri dengan TKDN yang tinggi,” tambahnya.
Suharso juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar dalam pengadaan nanti pengusaha, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak tertinggal dari perusahaan-perusahaan besar. “Ini akan dibuat semacam satu diferensiasi sedemikian rupa agar terdistribusi dengan baik,” kata Suharso.
Baca Juga:
Direktur Utama BUMN yang Tak Berprestasi dan Malas-malasan, Presiden Prabowo Subianto: Ganti!
Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release
Lebih lanjut, Suharso menuturkan bahwa pemerintah dalam proses menyusun strategi pembelian barang di tingkat lokal, salah satunya dengan e-katalog lokal.
Dengan adanya e-katalog lokal ini nanti, Suharso berharap produk lokal dapat menjadi idola di negeri sendiri.
“Kemudian kualitas belanja baik di APBN dan APBD makin meningkat, dapat menggerakkan industri dalam negeri utamanya UMKM dan koperasi, kemudian juga terbangun linkage yang baik antara UMKM dan koperasi dengan usaha-usaha besar.”
“Jadi ini sekaligus juga akan membuat industri dalam negeri itu bergeliat,” imbuhnya.
Suharso mengakui bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses transformasi menuju digital. Namun, Ia meyakinkan bahwa secara bertahap proses digitalisasi ini telah dilakukan secara maksimal.
“Jadi big data analytic dan artificial intelligence di beberapa tempat itu sudah efektif bisa dikerjakan sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia,” tandasnya.***
