Tantangan yang Dihadapi 2024: Pemilu, Bencana Ekonomi, Krisis Pangan dan Energi

- Pewarta

Rabu, 29 Juni 2022 - 07:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prof Dr Didik J Rachbini, Ketua Dewan Pengurus LP3ES. (Instagram.com/@didikrachbini)

Prof Dr Didik J Rachbini, Ketua Dewan Pengurus LP3ES. (Instagram.com/@didikrachbini)

⁰ARAH NEWS – Selama 3 hari sejumlah organisasi LP3ES, KITLV, UNDIP, dan PPI Leiden mengadakan Sekolah Demokrasi dari Leiden Belanda.

Yang patut dicatat dari sekolah demokrasi kali ini, banyak bermunculan gagasan dan ide-ide cemerlang dari peserta.

Hal itu diharapkan bisa memotret peta atau keadaan sistem politik dan demokrasi Indonesia kontemporer.

Para intelektual muda yang sedang aktif studi di Eropa/Belanda merupakan cikal bakal generasi baru perpolitikan Indonesia ke depan yang sepertinya akan mampu memperbaiki keadaan.

Dari forum diskusi yang ada, tergambar situasi yang dihadapi ke depan bukan hanya Pemilu 2024 saja.

Tetapi juga sekaligus adanya bencana ekonomi, krisis pangan dan energi. Subsidi bahan bakar pemerintah saat telah menyentuh angka Rp500 triliun.

Amat penting juga mengkaji, bagaimana mencegah politik uang yang masif. Berkaca ditangkapnya hampir separuh kepala tingkat 1 dan 2 sejak level Gubernur, Bupati dan Walikota.

Begitupula perihal KPK yang dilemahkan dan parlemen yang tidak menjalankan lagi fungsi kontrolnya.

Nampak nyata, demokrasi sebagai sistem modern dijalankan dengan perilaku tradisional.

Ibarat kita mempunyai mobil mewah Mercedes, tetapi digunakan di desa untuk mengangkut sayur mayur.

Tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi juga menjadi kendala bagi perkembangan demokrasi.

Politik uang yang tinggi dengan subsidi yang mengalir ke kelompok-kelompok tertentu merupakan bagian dari korupsi politik masif.

Masuk ke lingkungan politik seperti arena perjudian, terjebak pada informality trap. Jika masuk menjadi anggota parlemen misalnya, tidak terkena kasus di KPK itu sudah merupakan prestasi besar.

Ambang batas 20% dipastikan dipertahankan oleh partai politik. Karena dengan itu parpol akan bisa mengendalikan siapa yang didukung menjadi Gubernur BI, Ketua BPK, Ketua KPK dan lainnya.

Padahal, parpol juga merupakan sumber korupsi juga di mana terdapat jual beli calon tetapi tidak terkena sanksi hukum.

Ke depan perbaikan terhadap hukum ketatanegaraan Indonesia harus juga bisa menjangkau hal hal tersebut.

Masih butuh 4 kali pemilu lagi untuk para generasi muda penerus dapat memperbaiki situasi perpolitikan dan sistem hukum yang ada. Namun tidak boleh ada kata menyerah.

Para intelektual muda yang kini merantau ke Belanda punya daya juang 3-4 kali lebih besar ketimbang mereka yang berada di kampung.

Karena banyak hal baru dan ide strategis bisa muncul dari pergaulan internasional di dunia akademis.

Catatan penting, banyak ide-ide dan gagasan penting yang datang dari kelompok intelektual diam-diam diambil dan diserap oleh para politisi.

Karena ide dari kelompok intelektual akan lebih dihargai dan lebih smooth untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan.

Catatan: Prof Dr Didik J Rachbini, Ketua Dewan Pengurus LP3ES.***

 

Berita Terkait

RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani
Terkait Soal Uang Pecahan 1.0 yang Viral.di Medsos, Berikut Ini Penjelasan Resmi Pihak Bank Indonesia
PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Toll Road Tinjau Lokasi untuk Penanganan Tol Bocimi Longsor
Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Tirta Kahuripan Tetap Layani 225.134 Pelanggan
CSA Index: Outlook Terbaru Tentang Kondisi Pasar Modal dan Proyeksi Kinerja IHSG
Kunjungan Berkesan: LSP PM dan BNSP Tingkatkan Profesionalisme
BNSP dan LSP Talenta Wirausaha Nusantara: Upaya Bersama Mendorong Usaha Mikro Indonesia
Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024, Bapanas dan Bulog Siap Salurkan Beras SPHP dan CPB untuk Masyarakat
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 April 2024 - 08:19 WIB

RAPBN 2025 Fasilitasi Ruang Fiskal untuk Program Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

Senin, 8 April 2024 - 11:23 WIB

Terkait Soal Uang Pecahan 1.0 yang Viral.di Medsos, Berikut Ini Penjelasan Resmi Pihak Bank Indonesia

Kamis, 4 April 2024 - 10:59 WIB

PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Toll Road Tinjau Lokasi untuk Penanganan Tol Bocimi Longsor

Rabu, 3 April 2024 - 11:04 WIB

Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Tirta Kahuripan Tetap Layani 225.134 Pelanggan

Selasa, 2 April 2024 - 00:04 WIB

CSA Index: Outlook Terbaru Tentang Kondisi Pasar Modal dan Proyeksi Kinerja IHSG

Minggu, 17 Maret 2024 - 02:14 WIB

Kunjungan Berkesan: LSP PM dan BNSP Tingkatkan Profesionalisme

Sabtu, 9 Maret 2024 - 03:34 WIB

BNSP dan LSP Talenta Wirausaha Nusantara: Upaya Bersama Mendorong Usaha Mikro Indonesia

Selasa, 5 Maret 2024 - 14:51 WIB

Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024, Bapanas dan Bulog Siap Salurkan Beras SPHP dan CPB untuk Masyarakat

Berita Terbaru