Tantangan yang Dihadapi 2024: Pemilu, Bencana Ekonomi, Krisis Pangan dan Energi

- Pewarta

Rabu, 29 Juni 2022 - 07:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prof Dr Didik J Rachbini, Ketua Dewan Pengurus LP3ES. (Instagram.com/@didikrachbini)

Prof Dr Didik J Rachbini, Ketua Dewan Pengurus LP3ES. (Instagram.com/@didikrachbini)

⁰ARAH NEWS – Selama 3 hari sejumlah organisasi LP3ES, KITLV, UNDIP, dan PPI Leiden mengadakan Sekolah Demokrasi dari Leiden Belanda.

Yang patut dicatat dari sekolah demokrasi kali ini, banyak bermunculan gagasan dan ide-ide cemerlang dari peserta.

Hal itu diharapkan bisa memotret peta atau keadaan sistem politik dan demokrasi Indonesia kontemporer.

Para intelektual muda yang sedang aktif studi di Eropa/Belanda merupakan cikal bakal generasi baru perpolitikan Indonesia ke depan yang sepertinya akan mampu memperbaiki keadaan.

Dari forum diskusi yang ada, tergambar situasi yang dihadapi ke depan bukan hanya Pemilu 2024 saja.

Tetapi juga sekaligus adanya bencana ekonomi, krisis pangan dan energi. Subsidi bahan bakar pemerintah saat telah menyentuh angka Rp500 triliun.

Amat penting juga mengkaji, bagaimana mencegah politik uang yang masif. Berkaca ditangkapnya hampir separuh kepala tingkat 1 dan 2 sejak level Gubernur, Bupati dan Walikota.

Begitupula perihal KPK yang dilemahkan dan parlemen yang tidak menjalankan lagi fungsi kontrolnya.

Nampak nyata, demokrasi sebagai sistem modern dijalankan dengan perilaku tradisional.

Ibarat kita mempunyai mobil mewah Mercedes, tetapi digunakan di desa untuk mengangkut sayur mayur.

Tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi juga menjadi kendala bagi perkembangan demokrasi.

Politik uang yang tinggi dengan subsidi yang mengalir ke kelompok-kelompok tertentu merupakan bagian dari korupsi politik masif.

Masuk ke lingkungan politik seperti arena perjudian, terjebak pada informality trap. Jika masuk menjadi anggota parlemen misalnya, tidak terkena kasus di KPK itu sudah merupakan prestasi besar.

Ambang batas 20% dipastikan dipertahankan oleh partai politik. Karena dengan itu parpol akan bisa mengendalikan siapa yang didukung menjadi Gubernur BI, Ketua BPK, Ketua KPK dan lainnya.

Padahal, parpol juga merupakan sumber korupsi juga di mana terdapat jual beli calon tetapi tidak terkena sanksi hukum.

Ke depan perbaikan terhadap hukum ketatanegaraan Indonesia harus juga bisa menjangkau hal hal tersebut.

Masih butuh 4 kali pemilu lagi untuk para generasi muda penerus dapat memperbaiki situasi perpolitikan dan sistem hukum yang ada. Namun tidak boleh ada kata menyerah.

Para intelektual muda yang kini merantau ke Belanda punya daya juang 3-4 kali lebih besar ketimbang mereka yang berada di kampung.

Karena banyak hal baru dan ide strategis bisa muncul dari pergaulan internasional di dunia akademis.

Catatan penting, banyak ide-ide dan gagasan penting yang datang dari kelompok intelektual diam-diam diambil dan diserap oleh para politisi.

Karena ide dari kelompok intelektual akan lebih dihargai dan lebih smooth untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan.

Catatan: Prof Dr Didik J Rachbini, Ketua Dewan Pengurus LP3ES.***

 

Berita Terkait

Terkait Izin Penambangan Rakyat Timah, Kementerian ESDM Didorong Segera Terbitkan Petunjuk Teknis
BNSP Turut Hadir: Konvensi Nasional Bahas Standar Kompetensi untuk SDM Jasa Keuangan
OJK Jambi Apresiasi Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya: Harapkan Peningkatan Literasi Keuangan
Dukung Penguatan Ekosistem Gula Nasional, Bapanas Menjaga Harga yang Baik di Tingkat Produsen
Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja
Peresmian LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong Produktivitas dan Daya Saing Global Industri
Pelaku Pasar Optimis, CSA Index Juni 2024 Naik ke 60: Kinerja IHSG Diperkirakan Membaik
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 10:05 WIB

Terkait Izin Penambangan Rakyat Timah, Kementerian ESDM Didorong Segera Terbitkan Petunjuk Teknis

Rabu, 10 Juli 2024 - 20:27 WIB

BNSP Turut Hadir: Konvensi Nasional Bahas Standar Kompetensi untuk SDM Jasa Keuangan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 19:29 WIB

OJK Jambi Apresiasi Pelantikan DPW PROPAMI Jambi Raya: Harapkan Peningkatan Literasi Keuangan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 13:32 WIB

Dukung Penguatan Ekosistem Gula Nasional, Bapanas Menjaga Harga yang Baik di Tingkat Produsen

Kamis, 4 Juli 2024 - 09:19 WIB

Stabilitas Suku Bunga: Tantangan bagi IHSG yang Berpotensi Menyebabkan Capital Outflow dari Pasar Modal Indonesia

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:29 WIB

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Perum Bulog Akan Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:57 WIB

Peresmian LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong Produktivitas dan Daya Saing Global Industri

Kamis, 6 Juni 2024 - 18:56 WIB

Pelaku Pasar Optimis, CSA Index Juni 2024 Naik ke 60: Kinerja IHSG Diperkirakan Membaik

Berita Terbaru