⁰ARAH NEWS – Selama 3 hari sejumlah organisasi LP3ES, KITLV, UNDIP, dan PPI Leiden mengadakan Sekolah Demokrasi dari Leiden Belanda.
Yang patut dicatat dari sekolah demokrasi kali ini, banyak bermunculan gagasan dan ide-ide cemerlang dari peserta.
Hal itu diharapkan bisa memotret peta atau keadaan sistem politik dan demokrasi Indonesia kontemporer.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Presiden Prbowo Subianto Pidato Penuh Semangat di Parlemen Turki, Suarakan Dukungan ke Palestina
Sektor Energi dan Keuangan Dinilai Prospektif dalam Laporan CSA Index April 2025
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para intelektual muda yang sedang aktif studi di Eropa/Belanda merupakan cikal bakal generasi baru perpolitikan Indonesia ke depan yang sepertinya akan mampu memperbaiki keadaan.
Dari forum diskusi yang ada, tergambar situasi yang dihadapi ke depan bukan hanya Pemilu 2024 saja.
Tetapi juga sekaligus adanya bencana ekonomi, krisis pangan dan energi. Subsidi bahan bakar pemerintah saat telah menyentuh angka Rp500 triliun.
Baca Juga:
Lagkah-langkah Strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang Sudah Dilakukan dalam 150 Hari
Ingin Meluruskan Berita Media yang Negatif dan Tidak Berimbang? Ingin Menangkis Serangan Hoax?
Amat penting juga mengkaji, bagaimana mencegah politik uang yang masif. Berkaca ditangkapnya hampir separuh kepala tingkat 1 dan 2 sejak level Gubernur, Bupati dan Walikota.
Begitupula perihal KPK yang dilemahkan dan parlemen yang tidak menjalankan lagi fungsi kontrolnya.
Nampak nyata, demokrasi sebagai sistem modern dijalankan dengan perilaku tradisional.
Ibarat kita mempunyai mobil mewah Mercedes, tetapi digunakan di desa untuk mengangkut sayur mayur.
Baca Juga:
Idul Fitri adalah lentera, izinkan membuka tabirnya dengan maaf, agar cahayanya menembus jiwa
CEO Rosan Roeslani Umumkan Struktur Pengurus Lengkap Danantara, Ada Nama Thaksin Shinawatra
TIENS Indonesia Wujudkan Komitmen Kepedulian Sosial Melalui CSR Ramadhan #HopeForHumanity
Tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi juga menjadi kendala bagi perkembangan demokrasi.
Politik uang yang tinggi dengan subsidi yang mengalir ke kelompok-kelompok tertentu merupakan bagian dari korupsi politik masif.
Masuk ke lingkungan politik seperti arena perjudian, terjebak pada informality trap. Jika masuk menjadi anggota parlemen misalnya, tidak terkena kasus di KPK itu sudah merupakan prestasi besar.
Ambang batas 20% dipastikan dipertahankan oleh partai politik. Karena dengan itu parpol akan bisa mengendalikan siapa yang didukung menjadi Gubernur BI, Ketua BPK, Ketua KPK dan lainnya.
Padahal, parpol juga merupakan sumber korupsi juga di mana terdapat jual beli calon tetapi tidak terkena sanksi hukum.
Ke depan perbaikan terhadap hukum ketatanegaraan Indonesia harus juga bisa menjangkau hal hal tersebut.
Masih butuh 4 kali pemilu lagi untuk para generasi muda penerus dapat memperbaiki situasi perpolitikan dan sistem hukum yang ada. Namun tidak boleh ada kata menyerah.
Para intelektual muda yang kini merantau ke Belanda punya daya juang 3-4 kali lebih besar ketimbang mereka yang berada di kampung.
Karena banyak hal baru dan ide strategis bisa muncul dari pergaulan internasional di dunia akademis.
Catatan penting, banyak ide-ide dan gagasan penting yang datang dari kelompok intelektual diam-diam diambil dan diserap oleh para politisi.
Karena ide dari kelompok intelektual akan lebih dihargai dan lebih smooth untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan.
Catatan: Prof Dr Didik J Rachbini, Ketua Dewan Pengurus LP3ES.***
