Soal Presidential Threshold, Mahkamah Konstitusi Tak Paham Suara Rakyat Suara Tuhan

- Pewarta

Selasa, 12 Juli 2022 - 10:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Mahakamah Konstitusi. (Dok. Setkab.go.id)

Gedung Mahakamah Konstitusi. (Dok. Setkab.go.id)

ARAH NEWS – Dalam perkembangan proses pemilihan umum, sejak tahun 2004 sampai saat ini penetapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20% menuai pro-kontra.

Keinginan masyarakat untuk memperluas fungsi keterwakilan politik melalui perubahan aturan presidential threshold kembali terpatahkan.

Menurut Pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power, Ikhwan Arif, Mahkamah Konstitusi tidak paham maksud suara rakyat suara Tuhan.

“Mahkamah Konstitusi tidak paham maksud suara rakyat suara Tuhan, padahal keinginan untuk merubah aturan tersebut tidak lain untuk menentang praktik politik kotor dari kalangan elit politik yang berkuasa,” katanya.

Pada dasarnya perubahan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) tujuannya tidak lain untuk memperluas makna partisipasi rakyat dalam proses Pilpres.

Sehingga bukan hanya koalisi partai atau partai dengan suara terbanyak saja yang bisa mengusungkan calon, akan tetapi semua lapisan masyarakat, imbuhnya.

“Penetapan ambang batas (presidential threshold) sebesar 20% akan mencederai prinsip dasar demokrasi dan keterwakilan rakyat,” kata Ikhwan, dikutip Arahnews.com, dari keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Juli 2022.

Kenapa demikian, lanjut Ikhwan, karena kendali demokrasi berada pada kekuasaan partai yang berkoalisi dan sangat minim partisipasi rakyat langsung.

Para petinggi partai punya tiket dalam bursa pencalonan sehingga keterwakilan rakyat yang berada diluar partai berkuasa sangat sulit mendapatkan tiket pencalonan.

“Sentral kekuasaan itu dikendalikan penuh oleh segelintir elit yang sudah pasti mengantongi tiket pencapresan.”

“Sehingga menjadi sebuah pola layaknya oligarki yang berkuasa, jauh-jauh hari sebelum proses pencalonan tiket VIP sudah di tangan penguasa,” ujar Ikhwan Arif.

Kemudian aturan ini sudah sangat usang, sejak tahun 2004 belum ada perubahan. Setiap uji materi selalu ditolak MK.

Menurut Ikhwan, pola seperti ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kita lihat ketika pembentukan koalisi tidak serta merta melahirkan paslon.

Malah koalisi mengusung calon diluar kaderisasi partai yang berkoalisi, ditambah lagi platfon ideologi partai yang berbeda sehingga tidak memunculkan titik temu membangun koalisi partai politik dalam Pilpres 2024.

“Pembentukan koalisi hanya formalitas untuk memperoleh nilai ambang batas saja. Karena kita tahu lah, praktik transaksi tiket di bursa pencapresan tidak ubah layaknya permainan oligarki yang berkuasa,” ucap Ikhwan.***

Berita Terkait

Beredar Lagi Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming
Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi
Kader PSI Grace Natalie Temui Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ini yang Dibahas
Polisi Terjunkan 4.266 Personel Gabungan dan Anjing K-9 untuk Amankan Rapat Pleno Penetapan Pemilu 2024
Tanggapi Putusan MK, Prabowo Subianto: Terima Kasih kepada Masyarakat dan Fokus Hadapi Masa Depan
PDIP Beri Tanggapan Terkait Pertemuan Puan Maharani dengan Rosan Roeslani di Acara Buka Bersama
Apresiasi Partai Golkar, Prabowo Subianto: Sebagai Alumni Golkar Kita Harus Belajar, Ilmunya Banyak
Termasuk Kaesang Pangarep, Berikut 3 Nama Calon Kuat Wali Kota Solo Menurut Versi Solo Polling Center
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 09:15 WIB

Beredar Lagi Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming

Jumat, 17 Mei 2024 - 16:58 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Kamis, 16 Mei 2024 - 15:44 WIB

Kader PSI Grace Natalie Temui Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ini yang Dibahas

Rabu, 24 April 2024 - 14:49 WIB

Polisi Terjunkan 4.266 Personel Gabungan dan Anjing K-9 untuk Amankan Rapat Pleno Penetapan Pemilu 2024

Selasa, 23 April 2024 - 16:02 WIB

Tanggapi Putusan MK, Prabowo Subianto: Terima Kasih kepada Masyarakat dan Fokus Hadapi Masa Depan

Rabu, 3 April 2024 - 14:30 WIB

PDIP Beri Tanggapan Terkait Pertemuan Puan Maharani dengan Rosan Roeslani di Acara Buka Bersama

Sabtu, 30 Maret 2024 - 14:38 WIB

Apresiasi Partai Golkar, Prabowo Subianto: Sebagai Alumni Golkar Kita Harus Belajar, Ilmunya Banyak

Rabu, 27 Maret 2024 - 14:34 WIB

Termasuk Kaesang Pangarep, Berikut 3 Nama Calon Kuat Wali Kota Solo Menurut Versi Solo Polling Center

Berita Terbaru