Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Dinilai Tak Punya Signifikansi Tinggi untuk Dibiayai APBN

- Pewarta

Sabtu, 23 September 2023 - 09:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Dok. Dpr.go.id)

ARAHNEW.COM  – Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dinilai tidak punya tingkat signifikansi yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat yang harus didanai oleh APBN.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati melalui keterangan tertulisnya, melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 September 2023.

“Masih banyak persoalan bangsa yang patut dan layak dibiayai oleh APBN untuk membantu kehidupan Masyarakat.”

“Diantaranya: kemiskinan ekstrem, stunting, fasilitas puskesmas, tenaga honorer, membantu petani, nelayan dan lainnya,” kata Anis Byarwati.

“KCJB proyek mercusuar Pemerintah yang belum dibutuhkan masyarakat saat ini, cost-nya jauh lebih besar ketimbang manfaat yang bisa dirasakan masyarakat luas,” imbuh Anis Byarwati.

Baca artikel lainnya di sini: Kementerian BUMN Siap Suntik Dana ke PT Industri Kereta Api, Erick Thohir: Dividen BUMN Kan Rp80 Triliun

Anis Byarwati merespon Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Dalam Pasal 2 beleid itu, disebutkan bahwa penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung disediakan dalam rangka memperoleh pendanaan atas kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) sesuai dengan hasil keputusan Komite.

“Tentang hal ini harus dilakukan secermat mungkin bahkan bila perlu ditinjau ulang, jangan sampai merugikan keuangan negara di kemudian hari.”

“Apalagi tahun 2015 lalu Pemerintah pernah menolak proposal KCJB dari Jepang karena adanya syarat jaminan dari Pemerintah” kata Anis Byarwati.

Anis Byarwati berargumen bahwa Pemerintah tidak konsisten dan terbuka terkait proses Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa proyek kereta cepat seperti tidak memiliki perencanaan yang matang dan berujung membebani APBN

“Sedikit kita flash back, awalnya Pemerintah berkomitmen pembiayaan KCJB sifatnya business to business (b to b). Kemudian Pemerintah mengajukan PMN untuk KAI.”

“Selanjutnya meminta diberikannya subsidi tiket. Saat ini kita dikagetkan, dengan pengajuan skema penjaminan terhadap APBN bila terjadi perubahan biaya (cost overrun).”

“Hal ini menunjukkan Proyek ini dari awal tidak punya perencanaan yang matang dan akhirnya membebani APBN,” ujar Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.

Dikutip media ini dari laman resmi DPR RI, Anis Byarwati mengingatkan bahwa sejatinya APBN adalah amanah konstitusi yang harus dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. ***

Berita Terkait

BNSP Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam, Meningkatkan Potensi Pekerja Migran
Prabowo Subianto Tulis Artikel di Media Asing Newsweek, Sebut Kualitas Hidup Rakyat adalah Prioritas
Prabowo Subianto Bertemu Blinken di Yordania, Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza
Kasus Buronan Harun Masiku, Kuasa Hukum Tanggapi Penyitaan Ponsel dan Buku Harian Hasto Kristiyanto
Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024, Hari Ini Berstatus Bebas Murni
Harun Masiku Masih Jadi Buronan, KPK Segera Periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto
Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan RI – Inggris, Prabowo Terima Panglima Angkatan Bersenjata Inggris
Sosialisasi Indonesia Kompeten 2024: Meningkatkan SDM
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:29 WIB

BNSP Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam, Meningkatkan Potensi Pekerja Migran

Kamis, 13 Juni 2024 - 10:10 WIB

Prabowo Subianto Tulis Artikel di Media Asing Newsweek, Sebut Kualitas Hidup Rakyat adalah Prioritas

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:34 WIB

Prabowo Subianto Bertemu Blinken di Yordania, Bahas Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Senin, 10 Juni 2024 - 09:17 WIB

Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024, Hari Ini Berstatus Bebas Murni

Kamis, 6 Juni 2024 - 13:33 WIB

Harun Masiku Masih Jadi Buronan, KPK Segera Periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto

Jumat, 31 Mei 2024 - 13:30 WIB

Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan RI – Inggris, Prabowo Terima Panglima Angkatan Bersenjata Inggris

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:49 WIB

Sosialisasi Indonesia Kompeten 2024: Meningkatkan SDM

Rabu, 15 Mei 2024 - 16:13 WIB

Al Jazeera Bincang Santai Bersama dengan Prabowo Subianto, Mulai dari Bahas Buku hingga Keluarga

Berita Terbaru